Propinsi Sumatera Utara Paling Korup se- Indonesia

Sumatera Utara menduduki ranking teratas dengan jumlah tertinggi dengan kasus korupsi yang statusnya ditingkatkan ke penyidikan dengan 26 kasus.

Korupsi di Sumatera Utara kembali menjadi sorotan di tingkat nasional. Provinsi pimpinan Syamsul Arifin ini menduduki ranking teratas dengan jumlah tertinggi dengan kasus korupsi yang statusnya ditingkatkan ke penyidikan dengan 26 kasus.

Menyusul kemudian Jawa Barat dengan 16 kasus, DKI Jakarta 16 kasus, Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dan Jawa Tengah masing-masing 14 kasus.

Demikian catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) selama semester pertama tahun 2010n
Sayangnya, tidak disebutkan kasus apa saja yang ada di Sumut tersebut.

Dari catatan itu, 176 kasus korupsi secara nasional yang statusnya ditingkatkan ke penyidikan oleh aparat penegak hukum. Dari 176 kasus tersebut, jajaran kejaksaan yang paling dominan menangani kasus korupsi di berbagai daerah dengan 137 kasus, kepolisian 25 kasus dan KPK seanyak 14 kasus.

“Sesuai gambaran tersebut, terlihat bahwa penanganan kasus oleh kejaksaan dan kepolisian lebih baik secara kuantitas dibandingkan dengan KPK,” ujar Koordinator Divisi Investigasi ICW Agus Sunaryanto dalam keterangan persnya di markas ICW, Kalibata, Jakarta, kemarin (4/8).

Agus menjelaskan, potensi kerugian negara yang terjadi pada 176 kasus itu, rinciannya, yang ditangani kejaksaan pada 137 kasus potensi kerugian negaranya mencapai Rp1,576 triliun, yang ditangani kepolisian dari 25 kasus sebesar Rp327,513 miliar, dan yang ditangani KPK dari 14 kasus, senilai Rp198,86 miliar.

Sedangkan potensi kerugian negara yang paling besar ditumbulkan, DKI Rp709,5 miliar (12 kasus), Lampung Rp408,3 miliar (7 kasus), NAD Rp275,1 miliar (14), Maluku Rp118,87 miliar (6 kasus), Riau Rp117,75 miliar (3 kasus)

Mengenai minimnya jumlah perkara korupsi yang ditangani KPK, Agus menjelaskan, hal itu wajar terjadi karena jaringan KPK kalah luas dibanding kejaksaan dan kepolisian. “Dua institusi tersebut (kejaksaan dan kepolisian) merupakan instansi vertikal yang terstruktur hingga tingkat kabupaten/kota, sehingga idealnya tentu harus lebih dari segi kuantitatif,” terangnya.

Dikatakan, meski minim dari segi kuantitas, namun perkara yang ditangani KPK menonjol dari segi kualitas, baik dari metode yang digunakan maupun aktor yang berhasil terjerat. Selama satu semester ini setidaknya sudah 7 orang yang tertangkap tangan saat melakukan transaksi suap menyuap. “Dari segi latar belakang jabatan, ada 21 kepala daerah, 52 anggota DPR/DPRD yang telah ditetapkan sebagai tersangka,” imbuhnya.

Baca Juga :  9 Formasi CPNS Pemkab Tapanuli Selatan Kosong Pelamar

Peneliti Hukum ICW, Febri Hendri, menambahkan, terjadi pergeseran modus korupsi dari tahun 2009 ke 2010. Jika pada semester I tahun 2009 modus korupsi adalah penyalahgunaan anggaran, pada semester I 2010 yang paling dominan adalah penggelapan. Dari 176 kasus korups itu, 62 kasus menggunakan modus penggelapan, 52 kasus dengan modus mark up, 18 kasus dengan modus penyalahgunaan anggaran, dan 7 kasus dengan modus suap.

“Dominannya kasus penggelapan terkait dengan kondisi politik yang terjadi pada tahun 2008 dan 2009, yang merupakan tahun persiapan menjelang pemilukada. Modus penggelapan umumnya terkait dengan penyimpangan dana yang langsung berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Seperti dana bantuan sosial yang marak terjadi 2008 dan 2009,” kata Febri.

Seperti Kanker

Terkait rilisan ICW tersebut, Kadis Kominfo Provsu Eddy Sofian Purba dengan tegas mempertanyakan dasar ICW untuk menyatakan Sumut menjadi provinsi terkorup.
“Harus ada data dan argumentasi yang jelas, jangan asal tuding. Di Sumatera Utara ini kan banyak pejabat, yang korupsi itu siapa. Harus jelas dong !” tegasnya.

Wakil Ketua DPRD Medan yang berasal dari Fraksi PDI P Muhammad Affan SS juga mengatakan, ICW harus memberikan data akurat. “Penilaian seperti itu, tidak boleh asal-asalan. Harus dilengkapi dengan data yang riil. Namun, ketika memang ICW bisa membuktikan hal itu, maka itu bisa dijadikan masukkan agar Provinsi Sumatera Utara beserta jajarannya berbenah diri. Agar sesuai dengan cita-cita reformasi,” terangnya.

Wakil Ketua DPRD Sumut lainnya dari Fraksi Golkar Chaidir Ritonga melihat data yang diungkapkan ICW tersebut sebagai pukulan telak bagi pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Tidak hanya eksekutifnya, legislatifnya serta yudikatifnya diminta menjadikan data itu sebagai cemeti untuk memperbaiki diri.

Baca Juga :  Gunung Sinabung Naik Status Menjadi Awas

“Jika status tersebut diperoloeh dari pengataman dan penelitian ilmiah, kemudian data-data yang ada adalah data-data valid, maka hal itu benar adanya. Untuk itu, bagi semua elemen pemerintahan di jajaran Provinsi Sumatera Utara dan Pemkab serta Pemkonya jangan kebakaran jenggot dan jangan juga hanya diam. Harus segera merespon hal itu, demi kemajuan Sumut yang lebih baik lagi,” tandasnya.

Sedangkan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Nuriyono SH melihat penyakit korupsi di Pemerintahan Sumatera Utara dan jajarannya sudah menyerupai penyakit kanker stadium IV.

“Itu sudah rahasia umum. Karena itu sudah tradisi dan menggurita di Sumut secara keseluruhan. Ibarat penyakit, sudah seperti penyakit kanker stadium IV yang tinggal menunggu saat-saat terakhir saja. Ini harus segera dibenahi dengan cara merubah prilaku dari korupsi menjadi tidak korupsi lagi,” terangnya.

Pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara (USU) Warjio SS MA menyatakan, status yang diberikan ICW terhadap Sumut bukanlah hal yang baru. Karena pada kenyataannya, setiap hirarki pemerintahan di Sumut, telah menjuru ke budaya korupsi.

“Itu status yang alamiah dan tidak mengejutkan lagi. Budaya korupsi di Sumut ini sudah menjamur dan berakar. Jadi, tidak usah diberitahukan lagi, masyarakat juga sudah tahu,” tegasnya.

Sumber: http://www.hariansumutpos.com/2010/08/icw-sumut-paling-korup.html

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

  1. SUMUT : Semua Urusan Mesti Uang Tunai, kok bisa pas ya….!!!!
    Amangoi amang, sakitnya tidak seberapa, tapi malunya ini da ba….

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*