Provokator Kerusuhan Batangtoru Ditangkap

Medan, (Analisa). Dua provokator sekaligus menggerakkan massa dalam aksi kerusuhan di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), NP dan S, keduanya warga sekitar tempat kejadian perkara (TKP) berhasil ditangkap, Senin (5/11).

“Kedua penggerak massa itu juga ikut melakukan pelemparan (perusakan-red),” jelas Kasubbid Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Humas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan, Senin (5/11).

Selain kedua provokator yang ditangkap dari lokasi persembunyiannya di Tapsel, juga ditangkap dua pelempar batu ke Mapolsek Batang Toru dan kantor kecamatan setempat, yakni RG dan BT, penduduk yang sama.

Menurut Nainggolan, keempat tersangka juga akan dibawa ke Mapolda Sumut untuk ditahan hingga jumlah keseluruhannya 16 orang. “Tapi proses penyidikan kasusnya tetap di Polres (Tapsel) karena TKP-nya di sana. Mereka diamankan ke Mapolda Sumut untuk mengantisipasi hal-hal tidak diinginkan,” katanya.

Nainggolan juga menyatakan tidak tertutup kemungkinan tersangka akan bertambah karena aksi anarki tersebut diyakini melibatkan banyak orang. “Karena sedang dalam proses penyidikan, bisa saja tersangkanya bertambah,” tegasnya.

Disinggung isu kekerasan dalam proses penyidikan (pemeriksaan) tersangka, Nainggolan menampiknya. Sebab menurut dia, tidak ada lagi penyidik yang berani melakukan penyiksaan karena pasti diproses hukum.

“Tidak benar itu, penangkapan sudah dilakukan sesuai prosedur,” tegasnya.

Pernyataan senada juga disebutkan Kabid Humas Polda Sumut Kombes Heru Prakoso. “Tak ada tindak penganiayaan dilakukan polisi terhadap para tersangka,” sebut Heru seraya mempersilakan pengacara tersangka membawa masalah itu ke Komnas HAM atau presiden. “Itu hak yang bersangkutan,” ujarnya.

Baca Juga :  DBD Serang P. Sidimpuan, Satu Balita Meninggal

Sebelumnya, polisi telah menahan 12 tersangka aksi anarkis di Batang Toru, Tapsel sebagai sikap menolak atas penanaman pipa tambang Emas PT AR. Ke-12 tersangka itu ATR, ASN, RH, IP, ANT, DS, RH, WW, RNT, PS, IT dan MSH. Mereka diboyong dari Polres Tapsel ke Polda Sumut, Sabtu (3/11). (hen)

Sumber: analisadaily.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

3 Komentar

  1. Kalau boleh mengomentari dan berpendapat atas statment2 diatas sepertinya:
    Sistem Kerja Polisi sering menjadi tak terkendali dan terkesan kalang kabut kalau ada kejadian diwilayah kerjanya seperti yang terjadi di Batangtoru. Kalang kabut serta ketakutan Polisi atas ketidak becusannya membuat target harus tercapai agar terkesan rakyat sudah bersalah.
    Sebaiknya Polisi yang menyampaikan dan menetapkan sebagai Provokator perlu juga di Kasuskan, apakah polisi berhak memutuskan kalau si A menjadi Provokator atau bukan, tentunya penetapan itu ada dipihak Kepulisian. kalau menduga ya boleh-boleh saja…
    Tapi cobalah Polisi lihat dari sisi dampak akibat rakyat tertindas karena kelemahannya dan keterbatasannya, maka apa yang dilakukan oleh masyarakat Batangtoru menurut saya sih merupakan dampak dari pembelaan Hak mereka yang dirampas dan ditindas dan diganggu oleh orang lain. (apa hak dan yang dirampas dan diganggu???? tentunya masalah kehidupan yang terganggu akibat dari kegiatan yang bukan mereka lakukan).

    Kalau seperti ini cara kerja polisi, maka jangan salahkan Rakyat memberikan penilaian bahwa Polisi adalah Keamaan Perusahaan dan Keamaan oknum2 tertentu yang punya kekuasaan, jadi bukan Polisi yang melindungi dan melayani rakyat.

    Kejadian penetapan dan menyebutkan Provokator ini mungkin tujuan polisi agar mendapat dukungan publikasi masyarakat bahwa mereka sudah bekerja secara professional. Anggapan ini sudah basi di Negara ini, masyarakat yang sudah mengerti mana yang baik / salah mana yang tidak baik.

    Jadi jangan salahkan rakyat kalau dari kejadian kasus ini, bila polisi masih bertindak dan bekerja dengan cara ala sok raja, maka kejadian ini adalah awal menjadi semakin menambah kebenjian diantara Masyarakat dengan pihak Polisi, TNI dan Pejabat. Dan akhirnya nanti akan sangat bisa muncul seperti kejadian2 dimana ada tambang emas dikelola perusahaan misalkan perang berkepanjangan dengan rakyat dengan Polisi dan TNI. Saat ini masyarakat Batangtoru masih belum berpikir dengan ala perang bagaimana cara melawan TNI / Polisi karena mereka masih percaya sama Hukum di Negara ini. Tapi kalau itu berkelanjutan oleh oknum2 Polisi dan TNI dan Pejabat, maka jangan salahkan pula kalau Rakyat melihat Oknum polisi / TNI dan Pejabat itu bukan dari segi pribadi tapi akan membawa dampak Institusi Polisi, Institusi TNI dan Institusi Pemda setempat….

    PILGUBSU ada didepan mata rakyat SUMUT, dan bukan tidak mungkin apa yang terjadi di Batangtoru menjadi salah satu konsumsi politik bahkan para Polisi ketakutan dipindah atau dianggap tidak becus kerja menangangi hal2 yang ada di Batangtoru.
    Puluhan Tahun Masyarakat Batangtoru hidup dengan kesederhanaannya dengan mengandalkan Sungai Batangtoru sebagai salah satu Nadi Kehidupannya, dan bila Nadi kehidupan itu terganggu, maka sangat wajar mereka memberikan reaksi atas gangguan atas Nadi Kehidupan itu.
    Siapapun itu, andaikan kita diposisi rakyat/masyarakat Batangtoru yang terganggu salah satu Nadi Kehidupannya yang terjaga dari jaman dahulu, pasti akan bereaksi sama mungkin dengan apa yang mereka perbuat, tidak terkecuali Kasubbid Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Humas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan. Pastilah akan melawan bila hal-hal itu mengganggu kehidupannya….

    Tanpa mengurasi rasa hormat sama Korps Polisi yang ada di SUMUT, bijaklah menetapkan sesuatu yang berada ditengah-tengah pihak-pihak yang terkaid, jangan hanyutkan Korps Polisi yang Sangat dibanggakan itu terhanyut ke salah satu pihak yang mempunyai Kekuasaan, Modal, SDM yang kuat, tapi tempatkan lah Korps Polisi itu ditengah menetapkan aturan yang benar dan yang melindungi Rakyat, bukan melindungi segelintir pihak..

    kalau boleh berpesan….bijaklah mengambil sikap dan menanggapi masalah2 serta tempatkanlah diri anda bila diposisi rakyat dan bila di posisi perusahaan atau posisi pemda guna mendapat solusi yang terbaik… Hurang Lobi.. marsimaafan..

  2. Fakta telanjang wartawan “analisadaily” si Iman Hasibuan antek penguasa, beritanya ditulis dgn bahasa kekuasaan. Provokator adalah oknum yg memprovokasi. Jadi dlm bahasa kerakyatan mestinya penguasa c/q Kapoldasu & Muspida Tapsel yg sudah tahu masyarakat Muara Bt Toru menolak pembuangan limbah ke daerah mereka, malah dgn cara kekerasan pasang barisan polisi dan militer mengawal pemasangan pipa pembuangan limbah utk memaksa masyarakat –tanpa boleh bilang tidak– utk menerima, sehingga memprovokasi munculnya tindakan pembalasan kekerasan dari masyarakat, justru semestinya ditetapkan sebagai provokator yg sebenarnya.
    Jadi klu bicara dgn terminologi kerakyatan, justru Wisynu Amat Sastro, Syahrul Martua Pasaribu provokator pemicu kerusuhan. Tapi klu bicara dgn terminologi kekuasaan, berlakulah aturan “the king can do no wrong” alias rakyat selalu salah. Seperti berita “analisadaily” yg produk epigon kekuasaan bukan suara pioner kerakyatan.

    • Aksi penolakan yang dilakukan masyarakat Batang Toru memang perlu dukungan dengan logika dan akal sehat saja, harus betul-betullah mengeluarkan opini dan pemikiran tentang tanggapan, jangan asal mencerca kemudian membenarkan segalanya.
      Pengerusakan dan pembakaran peralatan negara apa itu akan terjadi kalau tidak ada propokasi dari orang??
      Penegakan hukum yang tidak tebang pilih baik orang besar maupun orang kecil itu salah??
      Apakah sudah yakin membenarkan tindakan yang salah??

      Mari kita saling berkaca untuk melihat diri kita, siapa sebenarnya yang salah…..
      aku malu jadi warga Indonesia………

      dari
      =Kumpulan segelintir anak rantau di Negara orang lain dengan penuh kedamaian=

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*