Proyek Dinas Kelautan dan Perikanan Madina Diduga Fiktif

Panyabungan,  – Proyek pengadaan bibit ikan lele, benih ikan nila dan ikan mas di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Tahun Anggaran 2012 yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara diduga fiktif.
Hal ini mencuat ketika sejumlah wartawan melayangkan surat konfirmasi kepada Kepala Dinas Kelauatan dan Perikanan Madina Zamaluddin untuk mempertanyakan proyek tersebut. Kadis menjawab bahwa di dinas yang dipimpinnya tidak ada proyek yang ditanyakan.
“Jawaban Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan sudah di tangan kita. Namun herannya setelah kita simak dan pelajari, ada beberapa poin yang harus kita curigai,” ujar Ahmad Sakirin dari LSM Format RI Madina di Panyabungan, Kamis (23/5/2013).
Dalam suratnya Kadis Kelautan dan Perikanan menjawab, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal tidak memiliki kegiatan tersebut.
“Nah di sini kita mulai curiga, ada apa dengan Kepala Dinas Kelauatan dan Perikanan berani menyatakan tidak memiliki kegiatan tersebut. Sementara kita mempunyai bukti bahwa kegiatan tersebut ditampung dalam APBD 2012 dengan jenis pekerjaan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat,” katanya.
Dijelaskan Sakirin, pengadaan bibit ikan lele di Kabupaten Mandailing Natal pemenangnya CV Prima Sejahtera dengan anggaran Rp300 juta dan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (pengadaan benih ikan nila dan ikan mas) di Kabaupaten Mandailing Natal pemenangnya CV Mustika Cemerlang dengan anggaran Rp200 juta.
“Kita akan buktikan apakah Kadis Kelautan dan Perikanan Madina bisa mempertangungjawabkan apa yang telah disebutkannya bahwa kegiatan itu tidak ada,” tegas Sakirin.
Apakah kegiatan ini sengaja difiktifkan untuk meraup keuntungan yang lebih banyak, atau untuk memperkaya diri sendiri dari uang negara, biarlah penegak hukum yang mengusutnya. Data-data yang ada nantinya akan diserahkan ke penegak hukum, ungkap Sakirin.
“Kita akan kumpulkan data-data yang kongkrit dan temuan di lapangan lalu kita serahkan ke penegak hukum agar bisa mengaudit Dinas Kelauatan dan Perikanan Madina. Kita juga akan pantau kinerja aparat penegak hukum. Apabila kasus ini tidak direspon pihak kejaksaan maupun aparat kepolisian, LSM Format akan turun ke jalan,” tandas Sakirin. (BS-026)(beritasumut.com)
CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Lampard Siap Jinakkan "Setan Merah"

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*