Proyek Pembangkit Listrik di Muara Batang Gadis Diduga Fiktif

korupsi1 small Proyek Pembangkit Listrik di Muara Batang Gadis Diduga FiktifProyek pembangkit listrik tenaga mikro hidro di Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandaling Natal (Madina) diduga sebagai proyek fiktif. Proyek dengan nilai proyek sebesar Rp950 juta itu dikerjakan oleh CV Leo Engineering dengan nomor kontrak 600/175/SPP/PU-PE/2009 tertanggal 15 Mei 2009.

Dari keterangan yang dihimpun BATAKPOS di Kecamatan Muara Batang Gadis menyebutkan kalau proyek tersebut tidak pernah ada di wilayah mereka. “Proyek pembangkit listrik tenaga mikro hidro di Muara Batang Gadis tidak pernah ada,” ungkap salah seorang warga yang dihubungi lewat telepon selular.

Sementara itu, Hamonangan Hutasuhut ST yang bertugas di pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) proyek pembangkit listrik tenaga mikro hidro kepada BATAKPOS, Rabu (18/8), mengakui bahwa proyek tersebut tidak terlaksana. Bahkan, proyek tersebut telah diputus kontraknya.

“Saya sudah tiga menyurati rekanan agar secepatnya melaksanakan pekerjaan, akan tetapi pihak rekanan tidak mengerjakannya, sehingga harus diputus kontraknya. Namun kalau memang ada pencairan sebagai PPTK proyek ini, saya tidak pernah tahu,” tegas Hamonangan.

Soal uang muka sebesar Rp179,4 juta dan telah dicairkan sebesar Rp29,9 juta sebagai jaminan proyek, Hamonangan mengelak. Dia menegaskan bahwa dia tidak pernah mengetahui.

“Kalau memang ada dicairkan, saya tidak pernah mengetahuinya. Itu merupakan kebijakan di luar saya,” tegas Hamonangan yang juga menjabat Kepala Bidang Pertambangan dan Energi Madina.

Baca Juga :  Gaji Belum Lunas, PSMS Terancam Sanksi

Salah seorang anggota DPRD Madina Iskandar Hasibuan menegaskan bahwa proyek pembangkit listrik tenaga mikro hidro itu adalah pembobol kas daerah. “Kok, bisa proyek belum dikerjakan, tapi ada pencairan. Jelas-jelas telah pembobol kas daerah. Kita tantang pihak kejaksaan untuk memproses ini secara hukum,” tandas Iskandar.

Dia mengutarakan, Kejaksaan Panyabungan jangan hanya menangkap dan memenjarakan Kakan Satpol PP Madina.  Sedangkan kasus-kasus proyek yang diduga terindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), seperti yang terjadi di Dinas PU, Dinas Pendidikan Madina, serta Dinas Cipta Karya, tidak pernah disentuh kejaksaan.

Dia juga meminta agar Bupati Madina untuk menindak pihak-pihak yang terkait dalam proyek pembangunan pembangkit listrik mikro hidro. Antara lain panitia tender atas ketidakcermatan, PPTK, serta Kepala Dinas PU-PE Madina.

Sumber: http://batakpos-online.com/content/view/16108/42/

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*