PT Agincourt Kukuh Lanjutkan Pemasangan Pipa Limbah ke Sungai

Foto: KAWAL PEMASANGAN PIPA LIMBAH Sejumlah petugas keamanan mengawal para pekerja menyelesaikan proses pemasangan pipa limbah air sisa pemurnian dari Tambang Emas Martabe ke Sungai Batangtoru, Tapanuli Selatan, Senin (29/10). Proses pemasangan pipa yang diwarnai aksi penolakan warga sekitar tersebut diproyeksikan sudah tuntas 11 November 2012.(medanbisnis/ist)

MEDAN – Walau ada kerusuhan massal berupa pembakaran Kantor Camat Batang Toru dan dua unit mobil Patroli Polisi Polsek Batang Toru terkait penolakan pemasangan pipa limbah perusahaan tambang emas PT Agincourt ke sungai Batang Toru, pihak perusahaan tetap bersikukuh akan melanjutkan pemasangan pipa tersebut.

“Memang sedang dilaksanakan, yang kami pasang pipa untuk mengalirkan air sisa proses yang sudah dibersihkan terlebih dahulu di instalasi pengolahan air,” ujar Communications Manager PT Agincourt, Katarina Handono memjawab pesan singkat dilayangkan www.tribun-medan.com, Selasa (30/10/2012). Sebelumnya, saat coba ditelpon langsung Katarina tidak mengangkat selulernya.

Kelanjutan pekerjaan pemasangan pipa limbah itu juga mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Kadistamben) Sumut, Untungta Kaban yang dikonfirmasi www.tribun-medan.com menegaskan hal itu, ketika ditanya kebijakan pemerintah pasca terjadinya kerusuhan disana.

“Ya tetap dipasanglah Pak,” ujar Kaban via selulernya, Selasa sore.

Kaban mengakui, pemberitahuan pemasangan pipa limbah sepanjang 2,7 Km itu baru diterimanya, kemarin, Senin (29/10/2012) sore. Menurut Kaban, informasi yang diterimanya dari humas perusahaan suasana sudah kondusif dan pula ditangani pihak kepolisian.

Baca Juga :  Kondisi Jalan di Muara Batanggadis Memprihatinkan

Namun, Kaban, memastikan, besok (hari ini) pihaknya akan menggelar rapat pertemuan dengan pihak terkait membahas persoalan tersebut.

“Besok, kita bicarakan dulu supaya informasinya jelas dan tidak sepotong sepotong,” katanya, sembari belum mau memberitahu lokasi rapat dimaksud.

Diberitakan sebelumnya, ribuan warga tiga kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan menggelar aksi unjuk rasa dan mengamuk membakar dua buah mobil patroli polisi dan Kantor Camat Batang Toru, Selasa (30/10/2012).

Sementara, kuasa hukum warga Batang Toru, Ali Sumurung saat dikonfirmasi mengatakan, warga kecewa terhadap sikap pemerintah yang tidak memihak kepada rakyat dengan memberikan izin kepada perusahaan tersebut untuk membuang limbahnya ke sungai.

“Mereka (warga) kecewa karena pemerintah berpihak kepada perusahaan dan polisi juga diduga ikut membekinginya,” katanya.

(fer/tribun-medan.com)

 

Penulis : Feriansyah
Editor : Raden Armand Firdaus
Sumber : Tribun Medan
CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

  1. Kalau areal dan lokasi tambang dapat digali sampai ke perut dan kerak bumi natinya, dan membuat lobang besar mereka mampu, kenapa sih hanya untuk membuat bendungan air (situ) sebagai penampung air limbah tambang (tailing) mereka tidak mau…? atau mereka pikir supaya rakyat dan masyarakat sajalah yang menikmati limbah dan sampah mereka di hilir, dimanakah logikanya dan dimana nurani para pemilik modal itu ? Dan yang menjadi pertanyaan juga adalah berapa kubikkah debit air limbah yang akan dikeluarkan tiap hari sehingga harus terpaksa dikeluarkan melalui pipa ke sungai. Dan dinegara manakah saat ini sebuah perusahaan tambang yang membuang limbah (tailing) kesungai ???? Yang punya wilayah baik areal tambang maupun non areal tambang adalah rakyat dan mendelegasikannya ke negara untuk mengelolanya. Sehingga bagi anda pemegang delegasi kekuasaaan entah siapapun anda apakah seba
    gai Kepala lorong dan seterusnya jangan anggap enteng atau tidak memperhitungkan keberadaan penduduk Batangtoru sebagai stakeholder (pemangku kepentingan)atas segala kegiatan apapun yang ada diseluruh wilayah Batangtoru. Barangkali negara ini belum lahir dan merdeka, luat atau wilayah adat Batangtoru sudah ada dan beridiri, maka janganlah pemerintah daerah (in casu Pemda Tapsel) sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat mengamputasi kedudukan masyarakat adat sebagai pemegang hak ulayat di Batangtoru. Perlu juga menjadi perhatian kita bahwa tanpa adanya kegiatan penambangan emas di Batangtoru, masyarakat disana tidaklah terhalang untuk maju dan melanjutkan kehidupan mereka, buktinya sebelum kedatangan kaum pemilik modal ini ke Batangtoru, kehidupan masyarakat berjalan normal tanpa adanya polemik. Mari mengedepankan humaniora (kemanusiaan) dalam masalah eksistensi tambang mas ini, karena kegiatan tambang emas itu tidaklah selalu menjadi emas bagi masyarakat sekitarnya. Kalau proses pembuangan limbah tetap dapat dilanjutkan oleh karena upata intervensi atau adanya stressing (penekanan) perusahaan lewat aparat keamanan kepada masyarakat, hal itu bisa saja mulus, namun ingatlah bahwa sungai itulah yang nantinya akan bicara bukan lagi manusia yang ada disekitar sungai.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*