PT DVP Diduga Kelola Kebun Sawit di Luar Izin

Palas. Sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berinvestasi di Kabupaten Padang Lawas (Palas) diduga telah melakukan pengelolaan lahan kebun sawit di luar batas luas, sesuai Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang diberikan kepada perusahaan tersebut. “Seperti PT DVP yang berlokasi di Desa Ujung Batu, Sosa misalnya. Sesuai IUP-nya, luasnya sekitar 1.363 Ha, itu pun belum diukur. Sedangkan, informasi laporan dari masyarakat, luas lahan yang dikelolanya sudah sekitar 4.000-an Ha,” sebut Kabid Produksi Perkebunan Dishutbun Palas, H Batin, kepada MedanBisnis, Kamis (20/8).

Dijelaskan, sesuai surat ijin Nomor 503/940/IUP/2009, tanggal 26 November 2009, yang diberikan kepada PT DVP dengan status masih aktif itu, disebutkan luas kapasitas lahan PT DVP seluas 1.363 ha. “Selain itu, sepengetahuan kami PT DVP belum memiliki HGU, karena sampai kini belum ada salinan SK HGU perusahaan kepada kami,” tambahnya.

Kemudian, lanjut H Batin, dengan ke luarnya SK Menhut RI Nomor 579 Tahun 2014 tentang Kawasan Hutan, semakin kuat dugaan, areal pengelolaan kebun sawit PT DVP bertambah luasannya, yang sebelumnya lahan tersebut masuk areal kawasan hutan, sebelum SK Menhut terdahulu dibatalkan. “Harus dilakukan pengukuran ulang di lahan PT DVP. Kalau ada perubahan legalitas perusahaan soal luasnya, harus ada surat ke Pemkab Palas,” ucap H Batin.

Selain itu diketahui juga, hingga saat ini PT DVP belum membangun perkebunan plasma untuk masyarakat sekitar perusahaan. “Sepengetahuan saya, BPN Pusat tidak mau keluarkan HGU, kalau tidak ada kemitraan perusahan dengan masyarakat. Makanya saya tahu PT DVP belum ada HGU-nya,” jelas H Batin.

Baca Juga :  Masyarakat 4 Kecamatan Minta Bupati Tapsel Jangan Hanya Pikirkan Sipirok

Selain PT DVP, ujar H Batin lagi, masih satu perusahaan perkebunan yang juga diduga mengelola lahan sawit di luar izin IUP-nya, PT Hasilindo Sawit Ciptama (PT HSC) yang berlokasi di Desa Sei Korang, Kecamatan Hutaraja Tinggi (Huragi). Dimana, sesuai informasi dari masyarakat di sana, PT HSC diduga telah melakukan pengelolaan lahan kebun sawit mencapai seluas 800-an Ha. Padahal, sesuai surat ijin Nomor : 503/003/TDUIUP/2010, tanggal 24 September 2010 luas lahan yang diberikan ijin untuk dikelola seluas 233 ha.

“Kedua perusahan tersebut sudah berulang kali disurati dan diingatkan oleh Pemkab Palas melalui Dishutbun Palas, agar segera memberikan kelengkapan berkas legalitas perusahaan untuk proses penilaian usaha perkebunan (PUP), sebagai persayaratan perusahaan mendapatkan sertifikat indonesian suistanable palm oil (ISPO). Dan juga agar PT DVP segera membangun kebun plasma untuk masyakat sekitar dalam bentuk kemitraan berkelanjutan,” katanya.

Sayang, pemilik PT DVP Aspin Tanadi yang tinggal di Kota Medan, belum berhasil dikomfirmasi. Sudah ditelepon berulang kali namun tidak dijawab, pesan singkat wartawan pun tidak dibalasnya. Demikian pula halnya dengan seorang Manajemen PT DVP, Harwin alias Bobo, juga sudah berulang kali dihubungi tapi belum mendapatkan informasi soal ini.

Sebelumnya, informasi diperoleh MedanBisnis dari Kantor Camat Sosa, pada Selasa (28/7) lalu menyebutkan, soal pembayaran pajak PBB, perusahaan swasta ini dinilai patuh dan tertib membayarnya setiap tahun. Namun, pajak PBB yang selama ini dibayarkan PT DVP masuk dalam sektor pedesaan. Seharusnya, karena PT DVP sudah berbadan hukum, perseroan terbatas (PT), seharusnya pajak yang dibayarkannya masuk ke sektor perkebunan.

Baca Juga :  KPU Madina Mulai Lipat Suara

MedanBisnis – (maulana syafii)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 4 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*