PT Medan perberat hukuman eks Bupati Palas menjadi 8 tahun bui

Merdeka.com – Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Medan memperberat hukuman mantan Bupati Padang Lawas (Palas), Sumatera Utara, Basyrah Lubis, yang dinyatakan bersalah dalam perkara korupsi pembangunan kawasan pusat pemerintahan pada 2009. Dari dua tahun, hukuman Basyrah dinaikkan menjadi 8 tahun penjara.

Selain memperberat hukuman, majelis hakim tingkat banding, yang terdiri dari 5 hakim, yang diketuai A Th Pudjowahono, juga menghukum Basyrah Lubis membayar denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Denda ini juga lebih besar dari yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan. Di pengadilan tingkat pertama, Basyrah dijatuhi denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Berdasarkan keterangan Polim Siregar, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus ini, meski hukuman yang dijatuhkan PT Medan di atas tuntutan mereka yang hanya 4 tahun 6 bulan penjara, namun putusan ini menguatkan tuntutan yang menggunakan Pasal 2 ayat 1 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. “Pasalnya sama dengan pasal pada tuntutan kami,” kata Polim.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan terhadap Basyrah Lubis ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Soalnya, dia mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. “Kami pun tengah menyusun memori kontra terkait kasasi itu,” jelas Polim.

Seperti diberitakan, Basyrah Lubis, dijatuhi hukuman 2 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Medan, Jumat (8/11/2013) petang. Dia dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Palas pada 2009 yang merugikan negara Rp 6,04 miliar.

Baca Juga :  Kapolres Madina: Laporkan Penyebar Isu SMS Penculikan

Di pengadilan tingkat pertama ini Basyrah dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dengan Pasal 3 Ayat (1) jo UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi UU No 20 tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Basyrah bersalah karena menyalahgunakan wewenangnya sebagai Bupati Palas dalam menandatangani kebijakan dalam pembiayaan proyek pembangunan kantor bupati dan gedung DPRD Palas sebesar Rp 6,048 miliar, bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2009. Dia mengubah sistem pelaksanaan pembangunan dari tahun tunggal menjadi multiyears (tahun jamak) tanpa melalui pembahasan DPRD Palas. Penunjukan PT Bungo Pantai Bersaudara sebagai pelaksana pekerjaan juga tidak sesuai prosedur.

Sesuai penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Sumut, kerugian negara dalam kasus ini sebesar Rp 6,04 miliar. Nilai kerugian itu muncul karena BPKP menghitung dengan cara total lost. Sebab, areal tempat pembangunan kawasan pusat pemerintahan itu dianggap tidak ada karena belum menjadi aset Pemkab Palas.

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 7 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*