PT OPM tak tepati janji

MEDAN – Masyarakat Dusun Binasari Lorong III Kec. Angkola Selatan Kab. Tapsel meminta PT. Ondop Perkasa Makmur untuk segera mengembalikan hak mereka dan menepati janji yang tertulis pada MoU (nota kesepahaman tentang penyelesaian permasalahn lahan) tahun 2006 lalu.

Dalam MoU tentang penyelesaian permasalahan lahan  itu disebutkan, PT OPM akan melaksanakan program pembangunan kebun dengan pola Kemitraan dengan warga Binasari dan KTNA (Kelompok Tani Napa) sejumlah setara dengan 2 Ha setiap Kepala Keluarga dengan ketentuan yang akan diatur secara tersendiri.

“Namun, sampai saat ini, itu tidak dilakukan oleh pihak PT. OPM, bahkan sepertinya pihak PT. OPM sepertinya ingin mengadu domba antar warga, karena pada April 2011 kemarin, pihak PT. OPM hanya mengundang 35 KK pada sosialisasi perkebunan Plasma yang seharusnya yang ada 205 KK,” kata Pengurus Organisasi Wahana Masyarakat Binasari Mandiri Pendi Tambunan, di Medan tadi malam.

Menurutnya, dengan hanya mengundang 35 KK, pihak PT. OPM melakukan adu domba di masyarakat dan melakukan pembodohan. “Dengan adanya sosialisasi itu, warga yang diundang disuruh buat pernyataan dan berhak atas kebun kelapa sawit seluas 2 hektar dan diberikan uang sebulannya Rp.700 ribu per dua minggu, karena ada yang dapat dan nggak, maka dapat menimbulkan konflik antar warga.”

Sementara itu, Pengurus Perkumpulan Samudera Timbul Panggabean mengatakan, sejumlah pernyataan dari beberapa warga tersebut dimanfaatkan PT. OPM untuk persyaratan mengurus HGU tambahan. “Dalam meneruskan ijin dan memperluas HGU harus menyelesaikan sengketa dengan masyarakat. Dengan memperoleh surat tersebut, seolah-olah tidak ada lagi sengketa di Binasari ini,” ungkapnya.

Baca Juga :  Pemkab Paluta Gelar Kemah Hijau Tahun 2014

Dalam proses sosialisasi Plasma tersebut, lanjutnya, juga tidak melibatkan Pemkab Batubara dan DPRD Tapsel. Padahal, waktu penandatangan nota kesepahaman tahun 2006 lalu kedua instansi itu dilibatkan, termasuk ada tandatangan direktur dari PT OPM. “Masyarakat bukannya tidak mau berdamai, tapi perdamaian yang diinginkan kedua belah pihak bukan perdamaian versi PT. OPM,” tegasnya.

Sedangkan Eksekutif Walhi Sumut Syahrul Isman menambahkan, Walhi siap memfasilitasi untuk berdamai. “Kita akan melakukan audiensi ke DPRD Sumut, kita harapkan semua konflik terselesasikan dengan melibatkan semua unsur seperti Pemkab dan lainnya,” jelasnya.

Mengenai adanya sebagian warga diundang untuk menghadiri acara sosilasasi perkembunan plasma, Syahrul menilai pertemuan itu dipolitisasi. “Untuk mendapatkan ijin HGU baru, dengan adanya surat pernyataan tersebut, seolah-olah konflik selama 7 tahun yang mereka lakukan selesai.”

Sumber: waspada.co.id

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*