PT. PLN; Masihkah Memiliki Nurani …?

Oleh: Drs. Indra Muda Hutasuhut, MAP.*)

Berbagai cara telah ditempuh pelanggan untuk menghentikan arogansi PT. PLN. Mulai dari memelas, menghiba, melakukan aksi demonstrasi hingga melakukan tindakan anarkis terhadap fasilitas-fasilitas yang dimiliki PT. PLN. Walau air mata semakin kering, liur terasa pahit, namun suara jeritan pelanggan hanya bagai seonggok debu kering diatas batu yang ditiup angin, lalu hilang tanpa bekas. Derita dan duka pelanggan selama bertahun-tahun hanya berlalu begitu saja tanpa ada jawaban yang pasti oleh manajemen PT. PLN untuk menghentikan pemadaman bergilir. Teriring dengan proses pemadaman tanpa batas dan tak kenal waktu, jumlah korban pun semakin banyak, baik kebakaran akibat terjadinya hubungan pendek maupun akibat sambaran api lilin dan lampu teplok terhadap benda-benda disekitarnya yang digunakan masyarakat sebagai pengganti penerangan sementara.

Apabila mengkilas balik awal terjadinya krisis energi listrik di Sumatera Utara, sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 2005. Ini berarti hingga tahun 2014 Sumut sudah 9 tahun mengalami defisit energi listrik. Dengan defisit ini, Sumut-pun sudah ditetapkan sebagai daerah krisis listrik. Namun sangat disayangkan, upaya maksimal PT. PLN untuk mengatasinya tidak terlihat secara serius walau mereka sudah mengetahui dampak buruk yang akan dialami masyarakat atas krisis tersebut. Konon, kegagalan beberapa tenaga pembangkit listrik yang baru dibangun untuk beroperasi sesuai dengan penjadwalannya, diakibatkan oleh kasus korupsi yang melibatkan beberapa manager PT. PLN Wilayah Sumbagut. Untuk menenangkan amarah masyarakat yang cenderung meningkat atas pemadaman listrik bergilir yang semakin luas, PT. PLN tak henti-hentinya menabur janji untuk segera mengatasinya. Namun, semuanya hanya tinggal janji karena proses pemadaman justru mengalami eskalasi yang semakin parah tanpa kenal waktu.

Pelanggan di wilayah Sumbagut hanya dapat menikmati distribusi energi listrik secara normal selama perhelatan akbar Piala Dunia Brazil dan Bulan Suci Ramadhan 1435 H. Setelah itu, kini kembali mengalami pemadaman, konon lebih parah dari masa sebelumnya. Jadwal pemadaman terkadang 3-4 kali dalam satu hari dengan durasi pemadaman 1 hingga 3 jam.Atas kejadian ini, pihak PT. PLN kembali mengeluarkan jurus sakti dengan pernyataan, terjadi defisit energi karena kerusakan beberapa mesin pembangkitnya. Terkait dengan alasan ini para pelanggan-pun complain. Mengapa selama penyelenggaraan Piala Dunia dan Bulan Ramadhan kekurangan energi listrik dapat teratasi…?. Namun sayang seribu sayang, complain masyarakat, tidak mengetuk hati manajemen dan petinggi PT. PLN untuk mengintrofeksi diri, bahkan ketika Pertamina menyatakan akan mengurangi 50 persen jatah Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk PT. PLN durasi pemadaman-pun semakin bertambah parah.

Baca Juga :  Buruk Rupa Sepakbola Kita

Setelah melalui negosiasi alot yang dimediasi Gubernur Sumatera Utara H. Gatot Puji Nugroho, kisruh PT. Pertamina dengan PT. PLN akhirnya dapat dicairkan dengan kesepakatan bahwa, rencana pengurangan jatah BBM untuk PT. PLN sebesar 50 persen dibatalkan. Namun demikian, pemadaman bergilir tetap saja terjadi, karena pihak PT. PLN secara sepihak dan secara rutin masih terus melakukan pemadaman bergilir tanpa ada jaminan kapan akan berakhir. Bernadus Sudarmanta General Manager PT. PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara menyampaikan kepada beberapa media bahwa, ”meskipun pasokan sudah kembali normal defisit masih tetap terjadi yang mengakibatkan masih adanya pemadaman. Sejauh ini PT. PLN belum mampu mengatasi kerusakan-kerusakan pembangkit yang terjadi, sehingga pemadaman bergilir masih terus terjadi ”. Dengan berlanjutnya pemadaman listrik bergilir, tentunya menjadi sinyal bagi masyarakat Sumatera Utara bahwa, duka dan derita yang mereka alami masih terus terjadi.

Semakin Kebal

Menanggapi berbagai keluhan yang disampaikan pelanggan, sepertinya manajemen PT. PLN semakin terbiasa mendengarnya, semakin kebal atas berbagai gugatan dan terkesan menutup mata atas derita yang menimpa rakyat (pelanggan). Atas ketidak pedulian PT. PLN ini, menimbulkan kerugian yang tidak kecil bagi pelanggan baik kerugian materil maupun non materil. Misalnya, para pengusaha tidak dapat berproduksi secara maksimal, terjadi kerusakan barang-barang elektronik termasuk peralatan elektronik masyarakat (TV, Kulkas, Mesin Cuci dll), terjadi kerusakan peralatan kesehatan di beberapa Rumah Sakit dan milik para dokter di tempat prakteknya. Beberapa pengusaha-pun mengaku, terpaksa menutup kegiatan usahanya karena tidak mampu berproduksi secara maksimal dan tidak mampu lagi membayar gaji karyawan. Dengan terjadinya PHK oleh pengusaha dan hilangnya mata pencaharian karyawan, sudah pasti menyebabkan bertambahnya angka pengangguran plus membawa mereka kepada kemiskinan, kemelataran dan tidak menutup kemungkinan meninggal akibat kemiskinan yang kian parah.

Korban meninggal akibat pemadaman bergilir pada beberapa kota di Sumut termasuk di Kota Medan, sudah semakin terbiasa. Manakala terjadi pemadaman listrik, tak lama berselang tidak jarang diikuti suara sirene mobil pemadam kebakaran. Menurut Kepala Dinas Pemadam dan Pencegahan Kebakaran (DP2K) Kota Medan, Marihot Tampubolon, “peristiwa kebakaran yang terjadi akhir-akhir ini 75 persen disebabkan karena mati lampu. Sepanjang tahun 2013, kasus kebakaran yang terjadi di Kota Medan mencapai 196 kali. Pemicunya yang utama dikarenakan pemadaman listrik, warga menggunakan lampu semprong dan lilin, terkadang ada bensinnya menyambar sehingga mengakibatkan kebakaran”. Sejak bulan Januari hingga Desember 2013, dari 196 kali kasus kebakaran mengakibatkan korban sebanyak 22 orang luka-luka dan 5 orang meninggal dunia. Kerugian yang diakibatkan kebakaran tersebut diperkirakan sekitar Rp 30,16 miliar.

Baca Juga :  Nilai Budaya Masyarakat Mandailing di Perantauan

Derita pelanggan ternyata tidak sampai disitu, karena dalam kondisi pendistribusian energi listrik yang carut-marut PT. PLN secara sepihak kembali menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL). Complain pelanggan atas kenaikan tersebut juga ditanggapi secara dingin tanpa usaha mediasi dan solusi. Manajemen PT. PLN terkesan membela diri dengan pernyataan bahwa, ketentuan terhadap penetapan tarif dasar listrik bukanlah kewenangan mereka melainkan kewenangan dan ranahnya pemerintah pusat. Jadi, apabila masyarakat ingin complain dan keberatan atas penetapan tarif tersebut sebaiknya menyampaikan tuntutan kepada pemerintah dan bukan kepada kantor PT. PLN.

Penutup

Sejak Sumut ditetapkan sebagai daerah krisis energi listrik tahun 2005, berarti duka dan derita pelanggan menghadapi kegelapan, kebakaran dan kasus kriminal di kegelapan malam sudah berlangsung selama 9 tahun (2005-2014). Adakah usaha maksimal PT. PLN untuk memperbaikinya…?. Hingga kini belum ada realisasi yang pasti, hanya sebatas janji, wacana dan rencana diatas kertas yang semakin buram. Atas kebohongan dan beribu janji yang tak kunjung ditepati ini, perlu dipertanyakan; PT. PLN, masihkah memiliki nurani…? *** / Analisadaily.com

*) Penulis adalah Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMA.

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 5 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*