PT SRL & PT SSL PALAS Kerap Menuai Monflik

WASPADA ONLINE

conflict PT SRL & PT SSL PALAS Kerap Menuai MonflikSIBUHUAN – Masyarakat Padang Lawas (Palas) sangat lelah menghadapi PT SRL dan PT SSL, dua perusahaan pemegang izin pengelolaan hutan yang telah mengorbankan tanah garapan masyarakat, dan kehadirannya terus menuai konflik sehingga perlu ditinjau ulang.

Menurut kalangan tokoh masyarakat Palas, Saruhum Hasibuan,  konflik ini berawal dari tahun 1981, masyarakat adat marga Hasibuan memiliki tanah ulayat  seluas dan sepanjang Pahae Barumun Pahulu Sosa dan berbatas dengan Laut Napangga sampai ke tanah kekuasaan Tuanku Tambusai, dan pernah menyerahkan lahan seluas 30 ribu ha ke Dinas Kehutanan Cabang IX Tapanuli Selatan.

Penyerahan pertama yang dilakukan dengan ganti rugi pago-pago tahun 1981 oleh Dinas Kehutanan Cabang IX Tapanuli Selatan, itu berarti pengakuan negara terhadap tanah ulayat/adat marga Hasibuan.

Kemudian pemerintah memberikan kepercayan pengelolaan hutan tersebut kepada PT INHUTANI IV, yang nota bene perusahaan swasta berplat merah alias perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Maksudnya, masyarakat adat di Padanglawas, hanya menyerahkan lahan kepada pihak pemerintah saat itu, tetapi anehnya tanpa sepengetahuan masyarakat telah terjadi peralihan,” katanya, pagi ini.

Kini yang beroperasi dan mengelola hutan adalah perusahaan PT SRL dan PT. SSL, hal ini masih menjadi tanda tanya besar.

Sebab di tahun 1992 -1994, disaat manjemen PT Inhutani IV goyang, terjadi kesepakatan kerjasama dengan perusahaan swasta, sehingga terbentuklah perusahaan patungan yang disebut dengan PT Sumatera Silva Lestari (PT SSL).

Tetapi sebaliknya muncul pertanyaan kenapa bisa terjadi penyerahan antara PT Inhutani IV kepada perusahaan swasta, dan ada apa sebenarnya yang terjadi di tubuh PT Inhutani IV, padahal ia adalah BUMN.

Begitu juga rangakaian proses penerbitan izin 100 tahun perusahaan dalam pengelolaan hutan di daerah ini, yang informasinya sesuai pengakuan DPRD Padang Lawas, yang sebelumnya juga anggota DPRD Tapanuli Selatan, Erwin Hamonangan Pane, bersama, Syarifuddin Hasibuan, proses penerbitan izin 100 tahun itu tidak melalui rekomendasi pemerintah daerah.

Padahal rekomendasi yang pernah dikeluarkan Gubernur Sumatera Utara 20 April 1998 berada di Sungai Daun, kabupaten Labuhan Batu. Dan untuk Provinsi Riau yang direkomendasi gubernurnya di Sungai Kabaro, kabupaten Kampar.

Masa berlaku rekomendasi Gubsu di Sungai Daun itu hanya satu tahun, ternyata tetap saja digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian izin, padahal sudah tidak berlaku lagi, malah tahun 2001 diterbitkan izin.

Melihat kondisi ini, pemerintah pusat c/q Menteri Kehutanan diharapkan meninjau ulang terhadap proses penerbitan izin 100 tahun  PT SSL untuk pengelolaan hutan di Padanglawas.

Dan jika di dalamnya terindikasi ada unsur pidana, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang  menimbulkan kerugian negara diharapkan agar Komisi Pemberantasan Koruspi (KPK) melakukan penyelidikan dan pemeriksaan.

Syarifuddin Hasibuan, ketua Pansus DPRD Palas, mengatakan sampai saat ini perjuangan Pansus terus berlanjut, karena kehadiran PT SRL dan SSL di daerah ini telah banyak membuat persoalan.

POST ARCHIVE: This content is 8 years old. Please, read this content keeping its age in Mind
google PT SRL & PT SSL PALAS Kerap Menuai Monflikfacebook PT SRL & PT SSL PALAS Kerap Menuai Monfliktwitter PT SRL & PT SSL PALAS Kerap Menuai Monfliklinkedin PT SRL & PT SSL PALAS Kerap Menuai Monflikemail PT SRL & PT SSL PALAS Kerap Menuai Monflikprint PT SRL & PT SSL PALAS Kerap Menuai Monflik

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*