PT. TPL Manipulasi Penebangan dan Korupsi Setoran DR & PSDH

alarm tpl 1 PT. TPL Manipulasi Penebangan dan Korupsi Setoran DR & PSDH
Kayu bulat (KB) tebangan TPL diameter 30 cm Up tak dinomori malah dipasang merk/label seolah Cuma kayu bulat kecil (KBK), lihat label kuning di sudut kanan atas

Angkola Timur, Kasus PT. Toba Pulp Lestari (TPL) yang di duga berkomplot dengan Dinas Kehutanan (Dishut) Kabupaten Tapsel memanipulasi volume hasil penebangan berlanjut korupsi Setoran DR (Dana Reboisasi) dan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) yang merajalela sejak awal Tahun 2011, belakangan mulai terbongkar. Akibat penangkapan masyarakat Tapsel di Kecamatan Angkola Timur dan Kec. Sipirok terhadap angkutan kayu illegal PT. TPL yang lalu menyerahkannya ke Polres Tapsel dan Polsek Sipirok, sedikit demi sedikit mulai mengungkap berbagai taktik busuk TPL main hantam-kromo penebangan dan pengangkutan liar. Ditambah lagi terbongkarnya rekayasa licik manipulasi administrasi berisi keterangan palsu oleh Dishut Tapsel, membuat mata Muspida dan masyarakat semakin melek.

Ketentuan perundangan negara yang menetapkan kewajiban mutlak pemanfa`atan hutan sekaligus penyelamatan hak negara sudah lengkap diatur dalam sejumlah peraturan. Mulai dari UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, PP No. 45 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hutan, sampai ke peraturan tentang pengawasan instansi kehutanan terhadap kinerja dan kewajiban pengusaha kehutanan.

Seperti kasus PT. TPL yang dihebohkan dengan beberapa penangkapan oleh masyarakat Tapsel di Angkola Timur dan Sipirok yang sudah muak dan jijik melihat merajalelanya persekongkolan TPL dengan Dishut Tapsel menghancurkan hutan, merampas hak-hak rakyat dalam kawasan hutan serta mengkorupsi hak negara.

Padahal aturan ketat sudah dibuat Kemenhut RI untuk dilaksanakan sepenuhnya oleh TPL dan diawasi Dishut Tapsel. Seperti Permenhut No. P.55/Menhut-II/2006 Tentang PenataaUsahaan Hasil Hutan Negara, yang disempurnakan beberapa kali oleh Permenhut P.63/Menhut-II/2006 Tentang Perubahan P.55, berlanjut Permenhut P.8/Menhut-II/2009 Tentang Perubahan Kedua P.55.

Di dalam ketiga Permenhut tsb diatur secara jelas tegas detil rinci aturan lengkap tentang kewajiban pengusaha kehutanan dan instansi kehutanan dalam konteks hal ini PT. TPL bersama Dishut Tapsel dalam melakukan setiap tahapan operasioanl penebangan dan pengangkutan kayu.

Seperti sebelum penebangan wajib menyusun LHC (laporan hasil cruising) untuk dasar pengesahan RKT (rencana kerja tahunan) yang memuat lengkap keterangan luas dan volume kayu di setiap blok dan petak tebang. Berlanjut penebangan yang harus memisahkan jenis Kayu Bulat (KB) dengan Kayu Bulat Kecil (KBK). Kemudian setiap dan seluruh KB wajib harus dinomori dan diisi setiap hari oleh karyawan TPL ke dalam BU (buka ukur) terpisah antara BU KB dan BU KBK langsung di lokasi Tpn (tempat penumpukan) di sekitar dekat lokasi penebangan. Lalu petugas LHP karyawan TPL harus membuat LHP (laporan hasil penbangan) yang terpisah antara tumpukan KB dan KBK di lokasi Tpn serta membuat LHP KB dan KBK terpisah, yang isi data kedua model LHP wajib harus sesuai dengan isi data LHC dan BU.

Dilanjutkan lagi dengan Pengesahan LHP oleh P2LHP (Petugas Pengesah LHP) minimal 2 X sebulan yang dilakukan mesti di setiap lokasi Tpn. Kemudian dasar volume hasil tebangan kayu yang telah disahkan, petugas Dishut Tapsel membuat/menerbitkan SPP (surat perintah pembayaran) -DR & PSDH yang memperhitungkan total kewajiban pembayaran setoran DR & PSDH setiap LHP sesuai volume dan jenis ukuran kayu oleh TPL ke Rekening Menhut.

Baca Juga : 

Setelah TPL mendapat Surat Tanda Bukti Setor setiap LHP, barulah kayu di tumpukan di Tpn boleh diangkut/dilangsir oleh TPL ke TPK (tempat penimbunan kayu). Semua proses administrasi mulai dari BU, LHP, Pengesahan LHP, penerbitan SPP-DR & PSDH serta penerimaan Surat Tanda Bukti Setor, paling cepat bisa dilakukan TPL dalam waktu 2 minggu.

Pada fakta kenyataan realitas hasil pemantauan aktifis LSM Alarm beserta elemen rakyat di Angkola Timur dan di Sipirok, yang terjadi di setiap lokasi penebangan yang tak jelas blok dan petaknya, TPL tidak pernah melakukan pemisahan tumpukan KB dengan tumpukan KBK, semua kayu hasil penebangan dicampur-aduk antara KB dengan KBK. Sejak pelaksanaan RKt 2011 s/d RKT 2012 penomoran KB tidak dilakukan, tidak pernah ada terlihat karyawan TPL membuat BU setiap hari di setiap blok & petak tebang. KB dan KBK yang sengaja dicampur cuma dibuat pemasangan merk plastik kuning di beberapa tumpukan kayu di setiap Tpn sebagai penandaan KBK thok. Sementara banyak tumpukan kayu di semua Tpn tidak dibuat penandaan KBK bahkan tak pernh ada penomoran KB.

Hebatnya, tumpukan kayu KB tanpa penomoran apapun justru yang buru-buru diangkut ke TPK, sementara tumpukan kayu yang dibuat enadaan KBK dibiarkan berlama-lama tak diangkut. Lebiuh hebat lagi, tumpukan kayu tebangan baru langsung dimuat dan dilangsir ke TPK hari itu juga tanpa ada proses penandaan –apalagi penomoran—sebelumnya. Fakta ini telah menjadi temuan lsm Alarm bersama rakyat di lokasi penebangan TPL di Siturbis/Banggua/Simandalu Kec Angkola Timur serta di lokasi Panggorengan dan Hotal Kec Sipirok.

Dalam proses hukum setelah penangkapan oleh elemen rakyat di Simandalu yang berhasil menangkap 5 truck kayu TPL dan diserahkan ke Polres Tapsel, Dishut Tapsel membuat taktik licik menipu Polres Tapsel dengan membuat petugas Dishut yang seharusnya ikut bertanggungjawab memikul konsekwensi hukum pidana akibat perbuatannya sengaja membiarkan pelanggaran TPL dan sepatutnya dijadikan Tersangka, malah dijadikan saksi-ahli dalam penyelidikan Sat Reskrim Polres Tapsel. Data asli Surat Polres Tapsel yang tergiring ditipu Dishut Tapsel yang menyulap oknum staf Dishut Tapsel yang mestinya jadi Tsk ditukangi jadi saksi-ahli diperoleh LSM ALARM, yakni Surat No: SP2HP/238.B/VIII/2012/Reskrim tg; 27 Agustus 2012.

Gara-gara pembodohan Dishut Tapsel yang diduga keras bersekongkol dengan managemen TPL, Polres Tapsel –yang cuma becus di bidang tindak pidana umum—kecolongan dan dengan  melepaskan ke-5 truck kayu TPL `pulang-kandang`.

Namun dalam perkara penangkapan kedua sebanyak 3 unit truck kayu TPL di lokasi Panggorengan, LSM Alarm dan elemen rakyat tegas memperingatkan Kapolres dan Kasatreskrim, bahwa Dishut Tapsel selaku pihak yang diduga keras telah melakukan kejahatan turut membantu penggelapan hasil kayu tebangan TPL serta membuat surat-surat berisi keterangan palsu di BU dan LHP, tidak layak menjadi saksi-ahli dalam kasusnya sendiri.

Baca Juga :  Chelsea Masih Belum Keluar Dari Krisis

Sikap tegas LSM Alarm bersama elemen rakyat di Tapsel ditunjukkan dengan membuat/memberikan surat pengaduan yang memaparkan kronologi kejahatan TPL yang dibantu Dishut Tapsel, berhasil meredam intervensi beking TPL dari Padangsidimpuan, Medan dan Jakarta. Sehingga sampai kini ke-3 unit truck TPL angkut kayu illegal tangkapan gabungan elemen rakyat Tapsel tsb masih ditahan di Mapolsek Sipirok.

Permasalahannya sekarang, kesungguhan instansi penyidik Polsek Sipirok dan Polres Tapsel masih terus dipantau banyak kalangan rakyat. Achmad RM Hutasuhut konsultan publik gerakan rakyat Tapsel menegakkan hukum dengan menindak operasional penebangan dan pengangkutan kayu TPL yang diduga bertujuan melakukan korupsi hak negara korupsi setoran DR & PSDH menegaskan, “Penyidik harus segara melakukan uypaya paksa menyita seluruh berkas administrasi TPL dan Dishut Tapsel mulai dari LHC, BU setiap blok dan petak tebang, LHP setiap blok tebang, SPP DR & PSDH setiap LHP di setiap blok tebang, rekapitulasi LHP dan Surat Tanda Bukti Setor DR & PSDH seluruh LHP di semua blok tebang, semua daftar penerbitan FAK-B (faktur angkutan kayu bulat) yang diduga telah disulap habis semua seolah menjadi KBK, untuk diperbandingkan kesesuaiannya satu dengan lainnya”, ujar Acmad RM Hutasuhut.

Terakhir dir LSM Alarm tsb menuding, “Kesemua data administrasi TPL dan Dishut perlu diuji dengan hasil pengukuran langsung di setiap blok dan petak tebang, lalu dihitung, dibanding hasil pengukuran di setiap lokasi penebangan dengan data yang dimiliki TPL beserta Dishut. Seperti RKT 2012 Pt. TPL di Sektor Tapsel sebanyak 175.784,01 M3 sesuai SK Direktur Juanda Panjaitan, SE No: 049/TPL/RKT-SA/I/ tgl. 17 Januari 2012 perlu diuji kebenarannya di lapangan. Baru nanti ketahuan sudah berapa banyak volume hasil tebangan kayu yang digelapkan TPL dan yang didukung administrasi fiuktif manipulatif Dishut Tapsel”.

( Ryzach Morniff )

alarm tpl 2 PT. TPL Manipulasi Penebangan dan Korupsi Setoran DR & PSDH
Kayu bulat TPL tanpa penomoran dan tanpa label apapun
alarm tpl 3 PT. TPL Manipulasi Penebangan dan Korupsi Setoran DR & PSDH
Truck TPL angkut kayu bulat dari tanah hak milik rakyat di Angkola Timur (KB) dicampur kayu bulat kecil (KBK), dimanipulasi semua menjadi KBK
alarm tpl 4 PT. TPL Manipulasi Penebangan dan Korupsi Setoran DR & PSDH
Truck kayu TPL masih segar bergetah hasil tebangan paginya tangkapan rakyat di Hotal Panggorengan, sedang diperiksa Anggota Polsek Sipirok
alarm tpl 5 PT. TPL Manipulasi Penebangan dan Korupsi Setoran DR & PSDH
Surat Polres Tapsel yang menyebutkan Pejabat Dishut Tapsel jadi saksi-ahli (hal-1)
alarm tpl 6 PT. TPL Manipulasi Penebangan dan Korupsi Setoran DR & PSDH
Surat Polres Tapsel yang menyebutkan Pejabat Dishut Tapsel jadi saksi-ahli (hal-2)
CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*