PTUN Medan Batalkan dan Perintahkan Cabut Keputusan KPUD Tapsel

Padangsidimpuan,Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN Medan) dalam perkara No. 50/G/2014/PTUN-Mdn antara Henrima Harahap melawan KPUD Tapanuli Selatan (Tapsel) akhirnya dimenangkan oleh Henrima Harahap sebagaimana tertuang dalam Putusan PTUN Medan tanggal 27-11-2014 yang dibacakan secara terbuka untuk umum oleh Majelis hakim yang terdiri dari Sugiyanto,SH selaku Ketua dan Juliah Saragih,SH serta Joko Agus Sugianto,SH selaku anggota secara bergantian pada hari Selasa (27/11).

Dalam putusan itu PTUN Medan memutuskan  penerbitan SK. KPUD Tapsel No.: 052/Kpts/KPU/002-434707/VII/2014 selaku objek sengketa tentang Penggantian Henrima Harahap kepada Mahluddin Siagian,SH  dinilai bertentangan dengan hukum  dan memerintahkan KPUD Tapsel selaku Tergugat untuk mencabut dan membatalkan objek sengketa serta menyatakan putusan Penetapan No. 50/G/2014/PTUN-Mdn tertanggal  22 Juli 2014  yang lalu tentang perintah Penundaan Pelaksanaan dan tindak lanjut SK. KPUD Tapsel No.: 052/Kpts/KPU/002-434707/VII/2014 tetap sah dan berlaku.”Kekeliruan KPUD Tapsel yang memaksakan kehendaknya diluar hukum untuk mengganti Henrima harahap kepada Mahluddin Siagian,SH  selaku Caleg Terpilih dari Partai Golkar Dapil IV tempo hari akhirnya terbuktikan sesuai dengan adanya pertimbangan hukum dalam putusan PTUN Medan No. 50/G/2014/PTUN-Mdn tanggal 27 -11-2014 yang mana PTUN Medan menilai penerbitan SK Penggantian Henrima Harahap bertentangan dengan Undang-Undang dan cacat hukum bahkan tindakan KPUD Tapsel yang tidak melaksanakan Penetapan Hakim PTUN Medan beberapa bulan lalu sesuai isi Penetapan PTUN Medan No. 50/G/2014/PTUN-Mdn tertanggal  22 Juli 2014 merupakan tindakan pengangkangan hukum.” Demikian hal ini diungkapkan kuasa hukum dari Henrima Harahap yakni Ahmad Marwan Rangkuti,SH didampingi Irfan,SH.,M.Hum dikantornya Jl. Perintis Kemerdekaan No. 16 Padangsidimpuan pada wartawan (Senin, 01/12).

Baca Juga :  Bangun Kamar Seks Khusus Tahanan, 3 Polres Tunggu Arahan Poldasu

Dalam pada itu,  Marwan yang juga alumni FH. UISU ini  menambahkan bahwa selain apa yang diuraikan diatas PTUN Medan juga memutuskan bahwa Penetapan PTUN Medan No. 50/G/2014/PTUN-Mdn tertanggal  22 Juli 2014 masih berlaku, sehingga pengangkangan KPUD Tapanuli Selatan atas isi Penetapan Hakim itu akan dijadikannya sebagai bahan dan bukti pengajuan pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu ke DKPP Pusat   yang telah sangat merugikan Henrima Harahap selaku kliennya.

Putusan PTUN Medan ini dan juga Penetapan PTUN Medan yang tidak dijalankan oleh KPUD Tapsel bebrapa waktu lalu menurut rencana klien kami dalam waktu dekat ini akan kita jadikan bahan pembuktian atas adanya pelanggaran kode etik penyelenggaraan ke DKPP Pusat maupun untuk proses pelaporan pidana di Polda Sumut dalam dugaan penyalah gunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 421 KUHP jo. Pasal 423 KUHP karena akibat tindakan KPUD Tapsel itu klien kami telah sangat dirugikan baik materiil maupun psikologis, kecuali KPUD Tapsel segera mematuhi dan menjalankan perintah isi putusan PTUN Medan No. 50/G/2014/PTUN-Mdn tanggal  27-11-2014.” ujar Marwan yang juga didampingi kliennya Henrima Harahap.

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Konsultan Pengawas Jarang Nongol, Kualitas Pembangunan Peningkatan Jalan PP Makmur Dipertanyakan

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*