Puasa Jangan jadi Alasan Malas Kerja

SIDIMPUAN- Ibadah puasa selama bulan Ramadan jangan dijadikan alasan untuk malas bekerja. Apalagi, datang ke kantor hanya digunakan untuk mengisi absen. Hal ini ditegaskan Ketua DPC Partai Demokrat Psp Khoiruddin Nasution. Menurut pantauan pihaknya, banyak pimpinan SKPD yang tidak masuk atau datang untuk sekadar mengisi absensi. Dikhawatirkan, tingkah seperti ini pelayanan kepada masyarakat tidak maksimal.

Maka pimpinan SKPD diharapkan masuk kerja sesuai dengan aturan yang sudah dikeluarkan oleh Gubsu, sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu dan berjalan dengan maksimal. “Jadi, kita harap puasa tidak dijadikan alasan untuk bermalas-malasan masuk kantor atau masuk hanya mengisi absensi,” tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Psp Zulkarnaen Nasution melalui Kabag Humasy Ahmad Bestari Lubis, mengimbau seluruh pimpinan SKPD untuk tetap masuk kerja seperti biasa sesuai dengan SE Gubsu. “Sudah jelas aturannya soal waktu kerja PNS selama bulan Ramadan ini. Jadi, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bekerja sebagaimana biasa. Ini bertujuan untuk tetap memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat,” pungkasnya.

Telat Masuk, PNS Kena Sanksi
Hari pertama masuk kerja di bulan Ramadan, PNS di lingkungan Pemkab Palas banyak yang terlambat masuk.
Pantauan METRO di sejumlah kantor SKPD, seperti Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dispenda, Kantor Bupati, Dinas Pendidikan, sekira pukul 09.30 WIB masih banyak PNS yang belum masuk kerja.

Baca Juga :  Jalinsum Pahae-Sipirok Longsor

“Memang saya terlambat masuk tadi, telat bangunnya. Sebab, terlambat sahur tadi malam makanya saya terlambat masuk,” ucap Novi, salah satu PNS di  lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Senin (1/8) pagi. Selain Novi, masih banyak PNS lain yang terlambat dengan alasan sama yakni terlambat bangun pagi. “Aku terlambat bangun juga. Tadi malam aku ikut tadarus,” ucap Hasibuan yang bekerja di Dinas Sosial Tenaga Kerja Palas.

Menyikapi hal ini, Kepala Badan Inspektorat Palas Samsul Bahri Batubara, mengaku, akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah tentang disiplin PNS tersebut. “Sekarang kita koordinasi dulu dengan BKD. Nanti, kalau sudah tahu SKPD mana yang PNS-nya banyak melanggar disiplin, baru kita tindak,” tegasnya. (phn/amr)49/

metrosiantar.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*