PUD KOTA PADANGSIDIMPUAN TERINDIKASI LAKUKAN TENDER MANIPULATIF

%name PUD KOTA PADANGSIDIMPUAN TERINDIKASI LAKUKAN TENDER MANIPULATIFSumber: www.infocoruption.wordpress.com (arsip – 2008)

Diantaranya Kasi Intel Jaksa, oknum DPRD dan beberapa PNS

“Kotak-Kotak” Pemenang Proyek Sebelum Dilakukan Tender

Padangsidimpuan,(Info)

Panitia lelang Dinas PUD Kota Padangsidimpuan terindikasi melakukan Tender Manipulatif, menyusul beredarnya sejumlah catatan nama-nama pemilik paket proyek yang ditemukan oleh beberapa rekan social control.

Dari sejumlah catatatan yang beredar dan kini dimiliki banyak rekan social control diantaranya tercatut nama dari oknum Kasi Intel Kejari Padangsidimpuan yang berinisial NM, Atpidsus Budi, Somba, ketiga nama ini diduga berasal dari lembaga Adhyaksa.

Kemudian dari lembaga Legislatif juga tercatut beberapa nama yakni, Adnan Buyung , Isnandar , Edy Jurianto, Murni Dahlena / PG dan beberapa PNS seperti yang berprofesi sebagai guru yakni Guru/Ritonga dan PNS yang berasal dari kantor Gubernur.

Dikhabarkan, mula kali muncul nya isu ini, Kadis PUD telah “menutup mulut” para pemilik catatan yang beredar tersebut agar tidak dikembangkan. Ternyata, catatan tersebut jatuh ke tangan lain yang hingga kini beredar di DPRD Kota Padangsidimpuan.

Namun hingga sejauh ini, pihak KPPU perwakilan Medan sumatera Utara belum juga mengetahui hal tersebut dan itu juga menunjukkan KPPU kurang pro aktif dalam menjemput bola atas adanya indikasi-indikasi seperti ini. Atau memang berdasarkan aturan mainnnya pihak KPPU hanya menunggu laporan-laporan pengaduan yang masuk.

Atau memang sistim yang ada di KPPU sudah mulai error, terlebih tertangkap tangannya salah seorang anggota KPPU di Jakarta oleh KPK yang diduga telah menyalahgunakan jabatannya dengan memperjual belikan wewenang menerima suap dari salah satu Rekanan Pemborong Astro sebesar Rp. 500 juta atas kasus dugaan Monopoli dagang penyiaran.

Baca Juga :  Seputar Intervensi Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan Terhadap Kasek

Pertanyaannya kini mengarah kepada penegak hukum, mampukah pihak penegak hukum menyikapi ini dan mengembangkan kasus tersebut, serta mampukah pihak lembaga Adhyaksa membersihkan namanya dari oret-oret Kadis PUD itu? Atau memang betul adanya kejadian tersebut seperti yang tertera dalam catatan yang beredar itu? Ya…wartawan hanya sebatas memberitakan , yang berhak mengembangkannya adalah pihak penegak hukum.

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 13 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*