Pukul wartawan, AH bukan wakil rakyat

GUNUNG TUA – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Provinsi Sumatera Utara  dan tokoh masyarakat Kabupaten Padanglawas Utara mengecam tindakan premanisme oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), AH, terhadap wartawan Waspada, Sori Parlah Harahap.

”Kita sangat menyesalkan perbuatan tersebut, karena AH merupakan anggota DPRD yang dipilih langsung oleh masyarakat. Sedangkan wartawan itu sedang melakukan tugas peliputan aksi unjukrasa mahasiswa yang menyuarakan kebenaran, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat,” kata Kabid Eksternal Badko HMI Sumut Taufiqurrahman Munthe, tadi malam.

Taufiq menjelaskan, perbuatan AH itu bukan lagi mencerminkan sikap seorang wakil rakyat yang seharusnya memperjuangkan  aspirasi masyarakat. Tapi justru terbalik dan terkesan sudah pro kepada pemerintahan daerah, makanya oknum itu gerah dengan aspirasi yang disuarakan Gema Paluta.

Karenanya, HMI Sumut meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas persoalan pengekangan dan perbuatan kekerasan terhadap pers dan mahasiswa tersebut.

Secara terpisah, Asmar Harahap, tokoh masyarakat Paluta, juga  menyatakan penyesalannya atas perbuatan AH selaku wakil rakyat. “Tidak selayaknya itu terjadi. Harusnya wakil rakyatlah yang menyuarakan aspirasi rakyat. Bukan membungkam pihak lain yang ingin membantu penyampaian aspirai rakyat,” kata Asmar.

“Jika seperti kenyataannya, anggota dewan itu seakan-akan bukan lagi memihak rakyat yang memilih mereka sehingga bisa duduk di DPRD. Tapi sudah jauh lebih condong memihak pemerintah daerah dan unsur-unsurnya,” demikian Asmar.

Terkait Penganiayaan Wartawan ; Korban Jalani Pemeriksaan di Mapolres Tapsel

Sori Parla Harahap (20) wartawan terbitan Medan, korban penganiayaan saat meliput aksi unjukrasa di halaman DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) beberapa waktu lalu, kembali menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Tapsel, Selasa (2/6).

Baca Juga :  Bupati Tapsel Berburu Tikus - 7.183 Ekor Tikus Ditangkap

Korban didampingi kuasa hukumnya Ilham Prasetya Gultom tiba di Mapolres Tapsel pukul 10.00 WIB. Bersama mereka hadir dua saksi kunci, Darwin Siregar dan Sabung Ganti Harahap.

Mereka diperiksa di ruang atas kantor Sat Reskrim Polres Tapsel, dengan juru periksa dipimpin Aiptu M Aries Zai.

Ketiganya diperiksa selama tiga jam dengan sejumlah pertanyaan yang pada intinya mengenai kronologis kejadian. Kemudian dimintai keterangan yang mengarah pada penegasan kapasitas korban sebagai wartawan pada saat aksi tindak pidana di depan umum itu terjadi.

Sebelumnya saat melapor ke Polsek Padangbolak, Kamis (20/5), korban dan kedua saksi juga telah dimintai keterangan. Namun untuk lebih mempertegasnya kembali, karena berkas perkara telah ditarik dari Polsek Padangbolak ke Mapolres Tapsel, maka dilakukan pemeriksaan ulang.

“Saya ditanyai seputar kronologis kejadian dan dalam kapasitas apa saat itu,” kata korban Sori Parlah. Sedangkan kedua saksi, Darwin dan Ganti, juga ditanyai seputar kronologis kejadian serta dimana posisi mereka saat itu.

“Korban dan dua orang saksi baru saja selesai diminta keterangannya. Sesuai hasil pertemuan kita sebelumnya dengan Kasat Reskrim, AKP Waiman, pihaknya akan memintai keterangan saksi lainnya. Termasuk para polisi yang berada di tempat perkara saat tindak pidana itu terjadi,” sebut kuasa hukum korban, Ilham Prasetya Gultom.

Mengenai langkah selanjutnya, kata Ilham, pihaknya akan mempertanyakan dan memastikan kepada Polres Tapsel kapan surat permohonan persetujuan pemeriksaan terhadap tersangka AH yang merupakan anggota DPRD Paluta dilayangkan ke gubernur.

“Hal ini sangat perlu bagi kita untuk dijadikan sebagai pegangan dalam menempuh langkah berikutnya. Karena sesuai Pasal 391 ayat (2) UU No.27 tahun 2009, apabila 30 hari setelah surat persetujuan pemeriksaan dikirimkan dan ternyata belum dikeluarkan gubernur, maka pihak kepolisian sudah dapat melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPRD,” kata Ilham.

Baca Juga :  Gomez Antar Bayern Tekuk Inter, MU Gagal Bawa Pulang Kemenangan

Jadi jangan sampai ada kesan aparat kepolisian terlalu bergantung terhadap surat persetujuan gubernur tersebut. Karena UU telah menjamin polisi dapat memeriksa anggota DPRD apabila 30 hari setelah permohonan persetujuan dikirimkan namun gubernur belum memberikan persetujuannya.

Karena itu, korban dan kuasa hukumnya masih sangat mengharapkan dukungan segenap elemen atas penuntasan kasus ini. Sehingga penganiayaan dan pemukulan terhadap wartawan tidak terulang lagi di daerah ini dan di Indonesia pada umumnya.

“Terimakasih atas segala dukungan dan aksi solidaritas yang diberikan semua teman-teman wartawan, mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, DPRD, dan OKP, yang bernaung di berbagai lembaga. Dukungan seperti ini masih sangat kami harapkan hingga tuntasnya permasalahan ini, “ujarnya. (hih)

Sumber: http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=56963:terkait-penganiayaan-wartawan–korban-jalani-pemeriksaan-di-mapolres-tapsel-&catid=51:umum&Itemid=31

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*