Puluhan Kontraktor Madina Minta Proses Tender Diawasi

Terkait proses pelaksanaan proses tender yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Madina yang dituding telah melecehkan keberadaan lembaga DPRD Cq Badan Anggaran yang belum mensahkan perubahan APBD Tahun 2010 mendapat respon dari kalangan kontraktor di Kota Panyabungan.

Mereka pada umumnya meminta kejaksaan, polisi, inspektorat, BPKP dan Pjs Bupati Madina Ir Aspan Sofyan Batubara untuk melakukan pengawasan kepada panitia yang diduga baik panitia maupun pelaksana DAK Tahun 2010 Diknas Madina telah menentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya.

“Kami sangat berkeyakinan panitia/pelaksana dari Disdik Madinasudah menentukan siapa yang akan menjadi pemenang meskipun kamimendaftar dan memasukkan penawaran sesuai dengan Keppres Tentang JasaKonstruksi yang akan menjadi pemenangnya adalah yang ada di dalam catatanmereka,” ujar kontraktor di halaman Kantor Bapeda Madina, Selasa(2/11) ketika hendak memasukkan penawaran mereka.

Saat ditanya wartawan untuk apa diikuti, kalangan kontraktor tentutidak boleh bersikap pasrah. “Sebab kita sudah tanyakan kepada pihakpanitia dan Disdik yang menangani anggaran DAK mereka menyuruh kitamendaftar, sebab kata mereka tidak ada yang menentukan pemenang merekadan siapa yang layak dan sesuai dengan aturan maka itulah yang akanmenjadi pemenangnya,” kata seorang kontraktor.

Namun begitu, kata mereka, pihaknya tetap tidak berkeyakinan dan pihaknya mengakui sesuai dengan peraturan, 85 persen kontraktor yang punya perusahaan dipastikan masih kurang memenuhi syarat, sebab rata-rata perusahaan kontraktor di wilayah ini tidak mempunyai kantor resmi dan semua

Baca Juga :  Ronaldo: Mourinho Memang Terbaik

persyaratan yang menjadi perusahaan ada saja kekurangannya.

Apalagi masalah dana perusahaan hampir 80 persen kurang persyaratan sebaga.perusahaan. Begitupun, meskipun ada dugaan bahwa beberapa oknum anggota DPRD Madina disinyalir mendapat rezeki dari prose situ, tapi kontraktor diwilayah ini berharap kepada Komisi 3 DPRD Madina dan juga Pimpinan

DPRD Madina untuk dapat melakukan pengawasan yang baik agar anggaran

DAK Tahun 2010 tidak salah sasaran lagi. Apalagi, ujar mereka, selama ini ada dugaan pihak Diskdik Madina melakukan kutipan sekitar 20 persen dari Pagu anggaran proyek yangdi tenderkan dan itu belum terasuk PPN dan PPH yang resminya, artinyajika ingin menjadi pemenang proyek setorkan 20 persen maka akan keluar jadipemenangnya.“Makanya kita heran kenapa kejaksaan, polisi, DPRD dan BPKP

tidak pernah melihat ini. “Apakah karena tidak ada yang mengadukan kemereka, bisa juga, tapi yang jelas anggaran DAK Diknas Madina perlu diawasi dengan baik dan benar oleh semua pihak,” kata mereka.

Sementara informasi yang diperoleh Berita di DPRD Madina, bahwa Komisi 1 telah melakukan pemanggilan terhadap Diknas Madina terkait berbagai hal yang menjadi sorotan masyarakat, tapi Rapat Kerja DPRD terpaksa ditunda karena sesuatu hal yang kurang jelas. (isk) (beritasore.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Terkait Video Ciuman dan Siswa Isap Ganja

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*