Puluhan Massa APKM Unjuk Rasa di Kantor Bupati Tapsel

Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pusat Kajian Mahasiswa (APKM) menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Bupati Tapanuli Selatan, Jalan Kenanga P. Sidimpuan, Selasa (2/11).

Mereka menuntut Bupati dan DPRD Tapanuli Selatan bertanggung jawab atas defisit anggaran Rp 91 Miliar dan tidak mempolitisi isu defisit anggaran demi ketenangan masyarakat.

Pantauan Analisa, puluhan massa APKM tiba di depan kantor Bupati Tapsel sekitar pukul 10.30 WIB dengan mengenderai sepeda motor dan angkutan umum. Selanjutnya massa APKM langsung menggelar orasi sembari mengusung sejumlah poster yang bertuliskan kritikan kepada Bupati, DPRD serta SKPD Tapsel di depan gerbang yang tertutup rapat dan dikawal ketat aparat Sat Pol PP dan Polisi.

Setelah setengah jam berorasi yang diwarnai aksi dorong dengan petugas, massa APKM akhirnya diperbolehkan memasuki halaman kantor Bupati untuk menyampaikan aspirasinya.

Dihalaman kantor Bupati, massa APKM melanjutkan orasinya sekaligus membacakan pernyataan sikap di hadapan Wakil Bupati Aldinz Rapolo Siregar yang langsung menemui para pengunjuk rasa.

Dalam pernyataan sikapnya yang dibacakan Kordinator Lapangan Muhammad Syarif Lubis mereka menuntut enam poin yang berisikan tuntutan agar Bupati dan DPRD Tapsel bertanggung jawab atas terjadinya defisit anggaran.

Mendesak Bupati mencopot Kadispenda Tapsel sebagai pengelola anggaran. Meminta Bupati agar meninjau dugaan penyalahgunaan DAK 2009 di Dinas Pendidikan.

Selanjutnya, meminta Bupati meninjau dugaan penyalahgunaan anggaran di Dinas Pertanian terutama pada program peningkatan tekhnologi pertanian Rp 712.639.800 dan program peningkatan sarana produksi pertanian Rp 5.644,000.000.

Baca Juga :  Harga Karet Di Paluta Capai Rp18 Ribu per Kg

Meminta Bupati untuk meninjau dugaan penyalagunaan anggaran yang direkomendasikan DPRD LKPJ Bupati Tapsel serta meminta kepada semua pihak agar tidak mempolitisasi isu tentang anggaran Tapsel demi kepentingan rakyat.

Menanggapi pernyataan sikap tersebut, Wakil Bupati Aldinz Rapolo menawarkan agar para mahasiswa sudi berdialog di aula kantor tersebut mengingat kondisi cuaca yang sedang turun hujan.

Pada awalnya mahasiswa menolak, namun setelah keseluruhan massa demo diperbolehkan ikut masuk barulah kemudian mereka setuju untuk melakukan dialog di aula setempat.

Dalam tanggapannya wakil Bupati menjelaskan jika permasalahan defisit merupakan tahun berjalan dan untuk masalah pemecatan SKPD merupakan kewenangan Kepala Daerah.

“Tuntutan adek-adek mahasiwa akan saya sampaikan kepada Bupati selaku pemilik kebijakan, “ujarnya.

Sedangkan mengenai alasan kenapa dirinya memutuskan kembali berkantor di Jalan Kenanga padahal beberapa waktu lalu memutusakan berkantor di Sipirok atas dalih Undang-Undang No 37-38 Aldinz mengatakan, jika itu dilakukan untuk mengepektifkan tugas -tugas pemerintahan.

“Tidak etis jika saya ngotot berkantor di Sipirok. Ini untuk menjaga jalinan kebersamaan sebagai pasangan kepala daerah, “tuturnya.

Tunggangi

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati sempat mengeluarkan pertanyaan balik kepada para mahasiswa karena merasa heran kenapa tiba-tiba mereka sibuk dengan keputusannya kembali berkantor di Jalan kenanga padahal sebelumnya ketika berkantor di Sipirok tidak satupun mahasiswa yang sibuk.

“Inikan aneh, kenapa adek-adek mahasiwa tiba-tiba sibuk membahas hal ini. Siapa yang menungangi aksi ini, “tanyanya.

Baca Juga :  Mantan Kadisdik Padangsidimpuan Resmi Jadi Tahanan Kejari

Mendengar pertanyaan itu, massa APKM terlihat terdiam tidak mampu menjawab dan saling pandang satu sama lain. Dan ketika Wakil Bupati juga mengajak para mahasiswa tersebut membahas masalah defisit mereka juga terlihat tidak menguasai dan hanya mengandalakan retorika belaka.

Usai mendengar tanggapan dari wakil Bupati didampingi Sekda Tapsel, puluhan massa APKM akhirnya membubarkan diri sembari mengancam akan kembali menggelar aksi yang lebih besar jika dalam dua minggu tuntutan mereka tidak direalisasikan. (hih)

analisadaily.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

11 Komentar

  1. seru juga nih he.eha.a..a sebagai mahasiswa yang melakukan tuntutan sesuai dengan janji sudah selayaknya harus didukung, namun alangkah bagusnya mahasiswa melakukan semua itu dengan data dan bukti informasi yang benar-benar apa adanya. Sehingga perjuangan mahasiswa tidak sia-sia dalam hal memperjuangkan Tujuan Mulia tersebut. Banyak orang berharap agar segera Pemerintahan Tapsel pindah ke tempat yang sudah diatur dalam Peraturan yang telah ditetapkan saat terjadi pembagian wilayah, namun hingga saat ini belum terealisasi dan belum jelas dimana akar permasalahan sebenarnya. Kurangnya penjelasan dan informasi yang didapat terhadap permasalahan-permasalahan terserbut membuat masyarakat menduga-duga termasuk para mahasiswa dan mungkin juga Bung Dwie dan juga saya sendiri. Dugaan dan tanggapan akan keluar begitu saja jika sesuatu permasalahan yang sudah ditunggu tidak kunjung ada penjelasan yang jelas.

    Kalau boleh saya berkomentar sih he.eha.a.a. ngg kan ha.a.a:
    Berangkali ada para mahasiswa yang mengetahui apa sih alasan yang sebenarnya mengapa hingga sekarang Kantor Pemerintahan itu tidak kunjung dipindah? Dengan sama-sama mengetahui akar permasalahan mengapa hal tersebut terhambat maka publikasikan kepada Publik melalui Media, sehingga pihak-pihak yang mencoba mencari keuntungan di rencana pemindahan kantor ini tidak bisa leluasa melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat.
    Jikalau masalah anggaran yang diributkan tentang lahan dan pembangunan, maka untuk menghindari kecurigaan yang tidak mendasar itu sebaiknya lakukan lelang secara terbuka.
    Memang masalah buat anggaran di negara ini tidaklah segampang yang kita pikirkan, banyak hambatan dan tantangan para Bupati yang datang dari sekitar lingkungan Bupati atau dari pihak para DPR sebagai salah satu pihak yang berhak mengetahui suatu Anggaran Pemerintah. Dan Jikalau Para Bupati berjanji untuk memindahkannya saat kampanye, tanpa didukung para DPRD setempat maka kemungkinan janji-janji yang diumbar saat kampanye kemungkinan akan banyak tidak terlaksana akibat kurangnya dukungan untuk menetapkan anggaran tersebut.
    Saat Bupati pun ingin bersih dalam pemerintahannya, maka dia tidak akan pernah bisa melakukannya karena hak untuk membuat anggaran dan penetapan serta mensahkan anggaran dalam suatu periode tidak semerta ada di Bupati saja, namun ada dibeberapa pihak yang bisa saja akan menyetujui suatu anggaran yang diajukan bupati dengan berbagai syarat-syarat. Nah kalau kondisi ini yang ada maka tidak pas mungkin para mahasiswa protes terhadap Para Pejabat/Bupati namun lebih pas kalau protes ke DPRD Setempat, Kecuali kalau memang para Bupatinya sendiri tidak membuat anggaran tersebut.

    Jadi kalau menurut saya kurangnya informasi dimana letak hambatan dalam hal ini harus dibuka secara publik biar jelas akar permasalahannya, kalau tidak maka hal-hal menduga dan mengira-ngira akan terus terjadi dan akhirnya saling menyalahkan satu sama lain.

    Jadi saya setuju para mahasiswa melakukan suatu upaya untuk memaksa para pihak mau menjelaskan secara jelas apa sebenarnya yang terjadi terhadap tertundanya pemindahan kantor pemerintahan ini.

    Sorry kalau sedikit agak sok pintar ya he.eha.aha..a.a. maklumlah sebagai masyarakatkan boleh-boleh saja berkomentar, namun alangkah baiknya komentar itu bisa membuat kita lebih terarah ke arah yang positif terhadap pemerintahan ini…
    horas

  2. Mahasiswa 1 ..adek2 mahasiswa jangan sok pintar..tau apa adek mahasiswa1ttg pemerintanhan.. tau gak semua itu ada perencanaannya .. tdk bisa seenak perut aja minta pindah.. emang mau pake anggaran apa.. semua bergerak dengan aturan utk menjalankan amanah Undang2 juga punya aturan.. JANGAN banyak protes klo tdk tau sistem pemerintahan.. baik-baik aja kuliah jangan2 anda termasuk mahasiswa yg gak lulus2.. dan kuliahnya juga di universitans Ongol-ongol

  3. Memeang utk pindah tdk gampang dan mereka juga baru dilantik mungkin masih konsolidasi internal dulu dan kabinetnya juga blm dibenahi jadi Wajar saja blm terpenuhi harap maklum aja banyak yg mereka harus benahi, Begitu Bupati dilantik mereka harus menyiapkan RPJMDnya .. belum lagi menyusun anggaran perubahan dan penyusanan KUA PPAS tahun 2011 dan proses penyusunan APBD 2011.. dan mempersiapkan laporan Lapoar KEuanagan 2010 dan LKPJ tahun 2010.. jadi emang rumit ditambah lagi bupatinya blm mengetahui Kapabilitas dari Aparatur, dan juga mental aparaus yg mana bisa kerja atau hanya cari muka… Suapa jelas tanya saja masuk gak dalam RPJM dan RKPD tahaun 2011 tentang pemindahan Ibukota.. kalau tdk masuk dalam rencana baru pertanyakan dan minta juga komintmen anggota dewan supay tdk mensyahkan anggaran 2011 apabila tdk ada didalamnya anggaran pemindahan ibukota ke sipirok.. Oke adek2 selamat berjuang

  4. saya orang bodoh yang tak punya pendidikan sekarang belajar mencermati tingkah laku bapak aldinz rapollo sebagai wakil bupati, yang dulu ngotot ingin memindahkan ibu kota kabupaten tapsel ke sipirok sampai nekat berkantor di sipirok karena sebagai wakil bupati tidak mau melanggar uu no.37 tahun 2007 apabila tetap berkantor di sidimpuan, sehingga saya dan mungkin masih banyak rakyat tapsel lainnya khususnya masyarakat sipirok simpati kepada bapak aldinz rapollo
    tapi setelah terpilih sebagai wakil bupati untuk jabatan yang ke dua, mengapa sekarang bapak aldinz rapollo kembali berkantor di sidimpuan ? apakah sekarang sudah tidak melanggar undang2 seperti alasan bapak berkantor di sipirok selama ini ? atau apakah uu no 37 tahun 2007 itu sudah dicabut ? saya yang bodoh ini jadi bingung dulu melanggar undang2 mengapa sekarang tidak. bagaimana sebenarnya hukum itu ? hati saya merasa dikhianati. mohon bapak aldinz rapollo menjelaskan terimakasih

  5. Dwi itu yang tidak bertanggungjawab. Bisanya asal ngomong. Tak usah ditanggapi kawan. Kalau bukan karena bego, biasanya karena punya kepentingan (Bisa jadi budaknya pak Aldin)….hehehe sory klo salah..

  6. Assalamu alai’kum Wr.Wb
    untuk pertanyaan pak aldint tentang yang di tunggangi atau tidak.
    disini saya jawab sebgai koordinator aksi lapangan II
    bahwa aksi tersebut tidak ada yang menunggangi. ini murni idelisme mahasiswa. tidak diel politik di dalamnya. sekali lagi pada ini murni pergerakan mahasiswa.

    pada waktu pak wakil bupati menanyakan apakah ada yang menunggangi, saya langsung mao menanggapi, tapi nampaknya pak wakil bupati tidak di komentari.

  7. Klo adek2 mahasiswa pengen banyak belajar. oke sy bantu.. apa yg perlu kita cermati agar Pemkab tdk memandang rendah terhadap pengetahuan mahsiswa ttg manajemen pemerintah.. Langkah yg perlu adek2 sampaikan.. minta kepda Pemkab tentang Rencana dan langkah-langkah yg harus dan akan diambil pemkab supaya mau pindah kesipirok tentu dgn time scedule yg jelas bila perlu secara detail sampai ke rencana anggaran biaya pemindahannya.. karena utk pindah begitu saja bukan hal yg mudah….. tapi ingat abg tdk mau klo adek2 ada yg menunggangi .. mari kita bersama sama.. berjuang menuju masyarakat sejahtera dan bebas KKN… Setuju????..

  8. benar bang Dwie, tp pak aldinz juga jgn seenaknya menuduh gerakan kami ada yg menunggangi, perjuangan kami sebagai mahasiswa tetap idealis pindahkan ibukota kabupaten Tapanuli selatan ke Sipirok, karena inilah janji kampanye kepada rakyat
    kami juga setuju bang Dwie bahwa anggaran defisit jgn dijadikan beban terhadap kinerja pemkab, namanya juga RENCANA anggaran dan perbelanjaan bisa jadi defisit karena pada saat penyusunan targetnya terlalu tinggi, yang jadi masalah kalau defisit dikarenakan kebocoran anggaran (korupsi) atau karena kinerja dispenda yg kurang maximal, ini yg perlu penjelasan dari pemkab

  9. Adek2 mahasiswa jangan asal demo… tapi kuasai dulu masalah… semua bisa diselesaikan dgn kepala dingin klo memang benar2 persoalan.. anggaran defisit yg perlu dipelajari kenapa defisit.. apakan ada pengeluaran diluar anggaran atau realisasi pendapatnnya yg minim karena kierja dari Dispenda jelek atau dana2 transfer dari pusat sengaja diperbesar dalam APBD sehingga realisasinya kecil.. ini semua ada trik2 yg dilakukan… oleh oknum atau ketidak sengajaan he he he TAPI YG JELAS PELAJARI DGN BAIK YAHHHH

  10. dulu kami tdk ribut saat Aldinz berkantor di Sipirok karena kami mendukung Aldinz tegas menjalankan amanat UU No.37 th 2007, ternyata sekarang aldinz rapollo telah menjilat ludahnya karena sampai sekarangpun UU no.37 th. 2007 belum diamandemen dan masih tetap menyatakan bahwa sipirok adalah ibu kota kabupaten Tapanuli selatan.
    jangan2 thn 2014 aldinz kembali berseberangan dgn bupati Syahrul untuk mencari simpati masyarakat untuk maju menjadi calon bupati Tapsel 2015-2020.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*