Puluhan Massa Gelar Demo di DPRD, Tuntut PT BAS Diusir dari Paluta

Koordinator aksi Hepli Harahap berorasi menyampaikan aspirasi di halaman kantor DPRD Paluta, Senin (6/10). Mereka menuntut PT BAS diusir dari Bumi Paluta. (Asmar)

 PALUTA – Puluhan massa yang tergabung dalam Ikatan Pemuda-Pemudi Kecamatan Ujung Batu (IPPKUB) menggelar aksi damai di halaman kantor DPRD dan Bupati Paluta, Senin (6/10). Mereka menuntut PT First Mujur Plantation yang sekarang berganti nama PT Barumun Agro Sentosa (PT BAS) dicabut izinnya dan diusir dari Bumi Paluta.

Massa ini mengawali aksinya dari halaman kantor DPRD Paluta dan menyampaikan isi tuntutan dan pernyataan sikap mereka. Namun massa hanya diterima Sekretariat Dewan yang diwakili Kabag Persidangan Paruhum Pohan yang menyatakan bahwa seluruh anggota DPRD Paluta saat ini, tidak dapat menjumpai massa berhubung karena sedang mengikuti orientasi di Medan bersama dengan Balai Diklat Provinsi Sumatera Utara selama 7 hari.

Meskipun begitu, ia menyampaikan segala aspirasi dan tuntutan dari masyarakat ini akan disampaikan kepada seluruh anggota DPRD Paluta untuk ditindaklanjuti setelah kembali dari mengikuti orientasi tersebut.

“Untuk saat ini seluruh anggota dewan tidak bisa menjumpai saudara sekalian berhubung sedang mengikuti orientasi di Medan, dan segala aspirasi dan tuntutan saudara yang tertuang dalam surat pernyataan ini, akan saya sampaikan setelah mereka kembali nanti untuk ditindaklanjuti secepat mungkin,” ujar Paruhum Pohan sambil menunjukkan surat tugas yang menyatakan anggota DPRD sedang mengikuti orientasi di Medan.

Mendengar jawaban tersebut, massa yang dikomandoi koordinator aksi Hepli Harahap dan koordinator lapangan Panusunan Hasibuan dapat menerimanya dan meninggalkan surat pernyataan, yang berisi tuntutan mereka untuk disampaikan kepada anggota DPRD Paluta agar ditindaklanjuti setelah kembali nanti, selanjutnya massa pun bergerak menuju kantor Bupati Paluta.

Sesampainya di halaman kantor Bupati Paluta, massa melakukan orasi dan menyampaikan tuntutan serta membacakan isi dari pernyataan sikap mereka, namun setelah lama melakukan orasi, massa hanya ditemui Kabag Tapem Darman, Kabag Hukum Mandongar Siregar dan Kabag Humas Busro Lakum Harahap yang mewakili Pemkab Paluta.

Baca Juga :  Penuhi Kebutuhan Dokter Spesialis, RSUD Tapsel Kerja Sama dengan USU& UI

Mereka menyambut massa dengan baik dan menyampaikan untuk saat ini, Bupati Paluta tidak bisa menjumpai massa berhubung sedang tidak berada di tempat, namun segala aspirasi dan tuntutan massa akan ditampung dan disampaikan kepada Bupati untuk dibahas serta ditindaklanjuti secepatnya.

Mendengar jawaban tersebut, massa meninggalkan halaman kantor Bupati Paluta dan bergerak melakukan longmarch menuju kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Paluta untuk melanjutkan aksi dan menyampaikan tuntutannya. Sesampainya di kantor Dishutbun Paluta, massa yang kembali melakukan orasi dan menyampaikan isi tuntutannya disambut dan diterima langsung Kadishutbun Paluta Ihpan Siregar.

“Tangkap PT BAS, usir PT BAS dari Paluta,” teriak massa yang tergabung dalam IPPKUB itu.

Usai penyampaian tuntutan, Dishutbun Paluta dan massa IPPKUB pun melakukan diskusi dan musyawarah.

Pihak Dishutbun Paluta berjanji akan menindaklanjuti tuntutan massa secepatnya dengan melakukan langkah-langkah antara lain menyurati pihak PT BAS untuk meminta klarifikasi masalah dana kompensasi (ganti rugi) atas lahan masyarakat, menyurati PT BAS untuk meminta klarifikasi terkait Hak Guna Usaha (HGU) penambahan lahan serta mempertemukan pihak PT BAS dan masyarakat Kecamatan Ujung Batu, didampingi oleh Muspika setempat untuk menyelesaikan segala bentuk permasalahan.

Mendengar jawaban tersebut, massa pun membubarkan diri dengan tertib dan berjanji akan kembali melakukan aksi jika dalam waktu dua minggu tidak ada perkembangan terkait permasalahan ini.

Adapun tuntutan dari massa yang tergabung dalam IPPKUB ini antara lain meminta Bupati Paluta Bachrum Harahap untuk merekomendasikan pencabutan izin HGU PT First Mujur Plantation yang berganti nama menjadi PT BAS kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria/Kepala BPN RI, karena PT BAS telah merampas tanah/kebun karet rakyat di Gariang Sipanunda secara kejam dan tanpa prikemanusiaan. PT BAS tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam SK Mendagri Nomor: 67/HGU/DA/86 tanggal 2 Desember 1986.

Baca Juga :  Tabagsel perlu perhatian khusus

Kemudian PT BAS sampai saat ini belum membayar dana kompensasi areal pengganti alih fungsi hutan menjadi HGU kepada negara sebesar Rp30 miliar sesuai surat Kakanwil Departemen Kehutanan Provsu Nomor: 4079/Kwl-6.3/1999 tanggal 1 Nopember 1999.

Kemudian meminta DPRD Paluta bersama IPPKUB dan masyarakat Kecamatan Ujung Batu untuk meminta KPK mengusut tuntas kerugian negara sebesar Rp30 miliar yang diakibatkan oleh PT BAS sesuai surat Kakanwil Dephut Provsu Nomor: 4079/Kwl-6.3/1999 tanggal 1 Nopember 1999.

Kemudian meminta DPRD Paluta bersama IPPKUB dan masyarakat untuk meminta KPK mengusut tuntas keterlibatan PT BAS yang diduga kuat sebagai penyandang dana suap cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) tahun 2004. Meminta Bupati Paluta untuk mencabut izin PT BAS karena tidak pernah memberikan dana CSR (tanggung jawab sosial perusahaan) sebagaimana diwajibkan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012. (mag-02)

METROSIANTAR.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 6 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*