Puluhan Massa INTeRUPSI dan AMPBB Demo DPRD Tapsel ; Tuntut DPRD Serius Bahas APBD Tapsel 2010

Puluhan Massa INTeRUPSI dan AMPBB Demo DPRD Tapsel ; Tuntut DPRD Serius Bahas APBD Tapsel 2010

P.Sidimpuan, (Analisa)

Puluhan massa Institut Pemberdayaan Rakyat Untuk Pemantau Demokrasi (INTeRUPSI) dan Aliansi Mahasiswa Peduli Birokrasi Bersih (AMPBB) kembali menggelar aksi demo untuk keempat kalinya di Gedung DPRD Tapsel, Senin (25/1).

Mereka menuntut, DPRD Kab. Tapanuli Selatan serius membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2010 dan jangan tergopoh-gopoh.

“APBD berdampak langsung kepada masyarakat sehingga DPRD harus transparan, efektif, dan akuntabel, jangan mau diintervensi pihak manapun yang berusaha mendesak-desak agar APBD segera disahkan,” ujar mereka.

Pantauan Analisa, puluhan massa Interupsi dan AMPBB tiba di Gedung Dewan sekitar pukul 10:30 dengan longmarch dari bundaran air mancur Kota Padangsidimpuan yang berjarak sekitar 300 meter sembari mengusung spanduk, baliho kecil, dan mengenakan payung hitam sebagai simbol duka.

Dalam pernyataan sikapnya disebutkan, InNTeRUPSI dan AMPBB mendukung jika DPRD Tapsel mengambil sikap tegas dan tidak takut ancaman siapapun dalam pembahasan ABPD 2010.

“Jangan seperti pembahasan APBD Kota Padangsidimpuan yang dilakukan secara ekpress dan seoalah ada yang dikejar. Sehingga mengabaikan kepentingan rakyat,” ujar Kordinator aksi ujar Timbul Simanungkalit.

Ditegaskan, mereka siap menurunkan massa yang jauh lebih besar untuk menghadapi pihak-pihak yang mendesak pengesahan APBD dengan tujuan tertentu. Mereka juga mengingatkan oknum tetentu yang mendalangi pendesakan itu, karena bisa menimbulkan konflik horizontal.

Seluruh anggota DPRD Tapsel diharap tetap solid dan tidak menjadi penghianat atau gambo-gambo (tidak punya pendirian tetap). Karena di DPRD, setiap anggota dewan itu bekerja bukan atas nama partai, melainkan atas nama masyarakat luas.

Baca Juga :  Kepala Desa Batu Mundom Jual Kapling Hutan Negara Di Areal HPH PT. Teluk Nauli

“Penghinaan oknum pejabat eksekutif terhadap lembaga legislatif harus ditindaklanjuti. Karena jika DPRD tetap diam dan menerimanya, maka kami rakyat Tapsel akan melontarkan kata-kata yang jauh lebih kasar dan hina lagi,” tegasnya.

Terkait anggaran pilkada Tapsel 2010, INTeRUPSI dan AMPBB tetap memantau pembahasannya. Apalagi draft revisi anggaran untuk kedua kalinya yang diajukan KPU, dari Rp 14 miliar ke Rp 13,8 M dan terakhir Rp 12,9 M, dinilai masih jauh dari rasionalitas dan efesiensi yang diharapkan.

Kedua lembaga masyarakat yang menggelar aksi unjukrasa itu juga mendukung penuh DPRD Tapsel menetapkan pagu anggaran pilkada sebesar Rp 8,9 M untuk dua putaran. Hindari sikap akal-akalan dari KPU yang nantinya tetap menerima berapa saja disahkan dan kemudian menambahinya lagi pada Perubahan (P) APBD 2010.

“Kami juga meminta DPRD Tapsel mengambil sikap tegas terhadap seleksi panitia pengawas (Panwas) pilkada Tapsel yang sudah dilakukan KPU dan ternyata tidak ada tindaklanjutnya. Malah Bawaslu Pusat telah melantik anggota Panwas pilkada menurut versi mereka atau bukan hasil yang diseleksi KPU Tapsel,” ujar massa.

Setelah dimediasi pihak kepolisian, massa diperkenankan masuk ke halaman gedung dewan untuk menyampaikan aspirasid an menggelar teatrikal. Kemdian perwakilan mereka diterima Armeny Batubara dari Komisi I, Fajaruddin Tanjung dari Komisi II juga Badan Anggaran Legislatif, dan M Yakub ketua Fraksi Demokrat.

“Pada prinsifnya, kita semua anggota DPRD Tapsel setuju dengan tuntutan massa. Kami juga sangat berhati-hati dalam membahas anggaran yang diusulkan melalui RAPBD 2010, “ujar Fajaruddin Tanjung

Baca Juga :  Polres Tapsel Peroleh Bantuan 2 Unit Kendaraan Opsnal

Sebenarnya kata Tanjung , Senin (25/1) sudah diagendakan rapat paripurna pengesahan APBD Tapsel 2010 namun Badan Anggaran belum siap dan butuh waktu beberapa hari lagi. Karena dari 26 SKPD, baru 10 yang selesai dibahas.

Mengenai seleksi Panwas pilkada yang dilakukan KPU Tapsel, hingga kini DPRD belum pernah menerima pemberitahuan apapun. Padahal menurut aturan yang berlaku, harusnya seleksi Panwas itu dilakuakn DPRD.

“Kami juga bingung melihat sikap Bawaslu yang telah melantik anggota Panwas pilpres dan pilleg menjadi Panwas pilkada dan merka belum memberikan laporan apapun kepada DPRD, “katanya. (hih)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*