Puluhan Perusahaan Perkebunan di Palas “Bandel”

Palas. Sebanyak 44 perusahaan perkebunan tersebar di daerah Kabupaten Padang Lawas (Palas), puluhan perusahaan di antaranya belum taat dengan peraturan yang berlaku atau membandel. Disebut tak taat aturan menyangkut soal pelaporan data-data perusahaannya.
Kepala Dishutbun Palas, Thamrin Harahap SP melalui Kabid Produksi Perkebunan H Batin, kepada MedanBisnis, kemarin mengungkapkan, masih banyak perusahaan yang sudah miliki IUP, IUP-B dan IUP-P yang belum melaporkan perkembangan perusahaannya, baik secara fisik maupun hasil produksinya.

“Dari 44 perusahaan perkebunan yang ada di Palas, 21 berbentuk perusahaan perkebunan dan 13 lagi merupakan perusahaan perkebunan BUMN, PBSN, PMA, UD dan Koperasi,” tambah H Batin.

Padahal, lanjutnya, sudah diminta data melalui surat Bupati Palas Nomor: 525/1989/2015, tanggal 6 Maret 2015, perihal permintaan data/laporan usaha perkebunan tahun 2015. Pemkab Palas sudah menyurati seluruh perusahaan yang ada di Palas berdasarkan Permentan RI Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

“Dalam hal ini Pemkab Palas perlu data yang lebih akurat dari perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Palas. Data itu dibutuhkan untuk mengetahui apakah perusahaan-perusahaan sudah mematuhi peraturan sesuai dengan Permentan RI dimaksud,” ujarnya.

Data-data yang perlu disampaikan antara lain, IUP-B, IUP-P, IUP, STD-B, STD-P, PIR-BUN, PIR-TRANS. Juga perusahaan perkebunan yang tidak melaksanakan pola PIR-BUN, PIR-TRANS, PIR-KPA atau pola kerja sama inti plasma lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 60 Permentan RI Nomor 98 tahun 2013 tersebut.

Baca Juga :  Rahudman terlibat korupsi Di Tapsel?

“Sesuai aturan itu, perusahaan perkebunan itu wajib melakukan kegiatan usaha produktif untuk masyarakat sekitar sesuai kondisi wilayah setempat berdasarkan kesepakatan bersama antara perusahaan dengan masyarakat sekitar dan diketahui gubernur atau bupati/walikota seseuai kewenangan,” terangnya.

Selain itu, kewajiban perusahaan perkebunan melaporkan perkembangan usaha kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 bulan sekali. Laporan itu di tembusan kepada Menteri Pertanian (Mentan) melalui Direktur Jenderal dan gubernur apabila izin diterbitkan oleh bupati/walikota dan kepada Mentan melalui Direktur Jenderal dan bupati/waloikota apabila izin diterbitkasn oleh gubernur.

Disebutkan, setelah melayangkan surat kepada perusahaan, sampai saat ini, baru 4 perusahaan yang sudah mendapatkan sertifikat PUP dan sedang diajukan ke lembaga ISPO untuk memperoleh sertifikat ISPO. Perusahaan itu yakni PT KAS, PT PHS, PT DNS dan PT VAL. Selain itu, dua perusahaan lainnya, yakni PTPN4 dan PT MSB sedang proses pengajuan PUP.

“Sedangkan puluhan perusahaan lainnya, seperti PT DVP dan PT HSC masih membandel dan belum berikan laporannya kepada kita,” pungkas H Batin.

Ditegaskan, bila sampai pada akhir Oktober 2015, perusahaan-perusahaan dimaksud belum juga mengurus IUP, IUP-B dan IUP, serta memberikan laporan perkembangan perusahaannya sesuai ketentuan Permentan RI tersebut, maka Dishutbun Palas akan membuat tindakan melalui surat peringatan pertama sampai peringatan ketiga.

“Apabila sampai peringatan ketiga dan perusahan tetap membandel juga, Pemkab Palas akan mengusulkan mencabut izin usaha dan legalitas perusahaannya melalui Mentan dan BPN Pusat di Jakarta,” katanya.

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 7 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Dirut Bank Sumut - Di Sumut Hanya 0,14 Persen Orang Kreatif

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*