Pupuk Mencekik, Gabah Dicekik

BENANG kusut itu bernama pupuk. Musim tanam tiba, benih padi mulai ditebar. Kredit Usaha Tani (KUT), sebagai bantuan modal, juga telah dicairkan. Celakanya, pupuk tiba-tiba lenyap. Kalaupun ada, harganya naik sampai empat kali lipat. Sebuah permainan baru di zaman reformasi? Mungkin saja.

Di Madiun, Jawa Timur, petani harus menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) untuk membeli pupuk. Di Blora, Jawa Tengah, petani menjarah gudang pupuk serta membakar dan menjarah Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Jaya. Di luar Jawa sami mawon. Kelangkaan pupuk malah terlihat lebih parah. Kendati belum–mudah-mudahan saja tidak akan–ada tindakan anarkis, sejumlah petani di Lampung terpaksa berburu bubuk penyubur itu sampai ke seberang, ke Jawa. Mahal? “Biar saja. Yang penting ada pupuk,” kata Ning Made Sekar, petani di Bantul, Lampung Tengah.

Sebenamya, krisis pupuk bukan cerita baru. Hampir tiap tahun, menjelang musim tanam raya, komoditi strategis itu tiba-tiba menghilang–langgam rutin yang menyatroni kehidupan petani. Tiap tahun pula ajek didiskusikan, siapa yang salah, siapa yang harus bertanggung jawab. Tapi tiap tahun pula masalah yang sama muncul lagi, seperti sebuah leka-teki yang tak pernah terurai.

Tahun ini, semula tudingan diarahkan ke produsen. Kelangkaan lahir karena produksi merosot. Maklum, harga impor bahan baku melejit. Tapi dugaan ini temyata meleset. PT Pupuk Sriwijaya, produsen terbesar di Tanah Air, memproduksi urea jauh lebih tinggi dari target pemerintah. Kalau begitu, di mana sumber penyakitnya? Soleh Sholahudin, Menteri Pertanian, tetap menuding Pusri–bukan sebagai produsen, melainkan distributor tunggal. Menurut Menteri Soleh, Pusri tak becus bekerja menjalankan fungsi distribusi. Meskipun produksinya melampaui target, “Pupuk selalu tak tersedia saat petani membutuhkan,” katanya. Rupanya, pupuk yang disubsidi dijual ke paasar dengan harga lebih tinggi dari ketentuan. Urea, misalnya, harusnya dijual di koperasi pada harga Rp 450 per kilogram. Tapi ternyata stok di koperasi kosong dan di pasar beredar urea dengan harga Rp 1.700 per kilogram, empat kali lipat harga “resmi”-nya. Untuk mengobati penyakit ini, pemerintah mencoba jurus kontroversial: subsidi pupuk dihapus. Dengan penghapusan subsidi, harga urea yang tadinya Rp 450 per kilogram akan melonjak menjadi Rp 1.115. Begitu juga KCI, naik dari Rp 850 menjadi Rp 1.650. Petani dicekik? Sabar dulu. Sebagai kompensasi bagi petani, harga dasar gabah juga dinaikkan, dari semula Rp 1.000 per kilogram mcnjadi Rp 1.400-1.500. Selain itu, ada subsidi lain. Bunga KUT, yang tadinya 14 persen, dipangkas menjadi 10,5 persen saja. Menurut perhitungan Menteri Soleh, kebijakan ini bisa mendongkrak pendapatan petani sampai Rp 1,8 juta per hektare tiap musim. Apa tak lumayan? Ternyata ada banyak faktor yang membuat kalkulasi Menteri Soleh kurang pas. Harga patokan pupuk terlampau rendah. Di pasaran, harga urea sudah Rp 1.700 dan KCI melambung menjadi Rp 2.800. Selain itu, hitungan Menteri Pertanian tak klop dengan karakteristik petani yang lahannya kurang dari satu hektare.

Baca Juga :  Mobil Dinas Tak Dikembalikan, Gubernur Kesal

Mat Aji, petani Desa Tempel, Gresik, misalnya, cuma sanggup menyisihkan Rp 100 ribu tiap musim tanam. “Itu pun dengan pupuk harga lama,” katanya. Rangkaian kerumitan ini punya potensi membahayakan persediaan beras tahun depan. Petani kehilangan daya menanam padi. Dan ujungnya, pemerintah harus mengimpor. Padahal pasokan pasar beras dunia sangat terbatas. Normalnya, pasar dunia menyediakan 13 juta ton beras. Jumlah ini sudah habis diincar Cina, Thailand, Filipina, Myanmar, dan Vietnam. Itulah sebabnya tak ada pilihan selain menggairahkan petani domestik.

Menurut Bungaran Saragih, ahli ekonomi pertanian dari Institut Pertanian Bogor, penghapusan subsidi pupuk bisa menggairahkan petani. Asal, ada syaratnya: pemangkasan subsidi harus diimbangi penghapusan sistem harga dasar gabah. Biarkan saja harga gabah mengikuti pasar internasional, yang mencapai Rp 3.500 per kilogram. Itu baru fair. “Bukan seperti sekarang ini. Ongkos produksi ikut pasar bebas. Giliran panen, harga gabahnya ditekan,” katanya. Konsekuensinya memang berat. Harga beras melonjak dan masyarakat nonpetani akan menjerit. Tapi dilema ini bisa jadi pemicu diversifikasi pangan. Orang yang tak kuat beli beras bisa makan sumber karbohidrat yang lain. Kalau sistem yang sekarang tetap dipertahankan, terlalu mahal harga yang harus dibayar petani untuk mempertahankan politik perberasan nasional. Anda siap?

Mardirah Ch., Hani P., Fadilasari (Lampung)
Sumber: http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1998/12/08/EB/mbm.19981208.EB98054.id.html

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  "Ini Pada ke Mana Anggota DPR? Udah Males Kali, Enggak Kepilih!"

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*