Putusan MK Soal Pemilukada Ulang Madina, Bupati Amru Daulay Minta Masyarakat Jaga Suasana Kondusif

Ajak Masyarakat Gunakan Hati Dalam Pemilukada Ulang

bupati mandailing natal amru daulay sh Putusan MK Soal Pemilukada Ulang Madina, Bupati Amru Daulay Minta Masyarakat Jaga Suasana KondusifPasca keputusan MK yang meminta Pemilukada Madina diulang, Bupati Madina H Amru Daulay SH minta seluruh masyarakat mematuhi putusan MK dan menjaga suasana kondusif yang terjalin baik usai Pemilukada 9 Juni lalu. Bupati juga mengajak seluruh masyarakat Madina agar benar-benar mempergunakan hati nurani dalam menentukan pilihannya dalam Pemilukada ulang dan bukan karena diberi uang atau hadiah. Hal itu disampaikan Bupati Madina H Amru Daulay kepada wartawan di Komplek Perkantoran Paya Loting, Rabu (8/7).

Dikatakan Bupati, diulangnya Pemilukada Madina membuktikan jalannya demokrasi di Kabupaten Madina, sebab membuktikan praktek money politik tidak selamanya bisa menentukan hasil Pemilukada.

“Meski berat karena harus kembali menganggarkan dana untuk Pemilukada ulang, keputusan MK harus dijalankan,” jelas Bupati sembari menambahkan Pemkab Madina sudah hampir mengeluarkan Rp 20 M untuk biaya Pemilukada sebelumnya yang akhirnya berujung pada keputusan MK untuk Pemilukada ulang.

Lebih lanjut Amru mengatakan, seluruh PNS di Madina agar bersikap netral dan tidak terlibat langsung pensuksesan salah satu calon dalam Pemilukada ulang. “Kita akan menindak para PNS yang ketahuan ikut andil dalam pensuksesan salah satu calon, apalagi ada informasi diperoleh jika salah satu camat ikut serta membagikan uang kepada masyarakatnya, untuk memenangkan salah satu calon dalam Pemilukada lalu,” jelas Amru. Amru menegaskan PNS yang berpihak kepada salah satu calon bukan saja melanggar etika tapi sudah melanggar tatanan yang ada, sebagaimana diatur dalam UU maupun PP 30.

Baca Juga :  Petani Padang Bolak Terancam Gagal Panen

Sumber: http://hariansib.com/?p=129830

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

  1. Menindak PNS yg tdk netral ??? Pak. Itu lagu lama… RETORIKA POLITIK BUSUK..
    Kalo ada PNS yang netral, artinya tdk mendukung CALON INCUMBENT, artinya bakal di MUTASI ke pelosok. Ingat pak, mereka sudah merasa tertekan jauh sebelum PILKADAL (pemilihan KADAL) di mulai… !!

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*