Rahudman Cari Perlindungan Politik

Kekhawatiran Walikota Medan, Rahudman Harahap, mulai terlihat dipelupuk mata. Pasalnya, mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Tapanuli Selatan (Tapsel) itu tersandung dugaan korupsi Rp13,8 miliar dan berupaya melakukan lobi-lobi politik, guna meredam kasusnya dari jeratan hukum.

“Saat ini Rahudman sudah melakukan lobi politik untuk meredam kasusnya, agar diperlama diperiksa oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).  Soalnya, kejaksaan telah menetapkan Rahudman sebagai tersangka sejak 25 Oktober lalu,” kata sumber yang meminta namanya dirahasiakan, pagi ini.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Sution Usman Adji, mengatakan jika dalam 60 hari tidak keluar izin Presiden, sesuai undang-undang, Kejatisu berwenang memeriksa dan menahan Rahudman Harahap.

Tetapi ungkapan Kejatisu tampaknya tidak bernilai, karena sampai saat ini  belum meneken surat permohonan izin pemeriksaan walikota Medan tersebut. Setelah dilakukan gelar ekspos perkara  di Kejagung, dugaan korupsi TPAPD Rahudman sebesar Rp1,5 miliar mulai berkembang dan membuat dirinya merasa cemas.

Berdasarkan temuan Inspektorat Pemprovsu, Rahudman juga diduga melakukan korupsi Rp13,8 miliar. Menurut Sution, saat ini surat permohonan izin pemeriksaan Rahudman sudah berada di Seskab guna diproses terlebih dahulu, sebelum disodorkan ke Presiden untuk mendapat persetujuan. (waspada.co.id)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Masyarakat Sumut jangan Berharap Banyak pada PLN

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*