Rahudman Kebal Hukum, Nampaknya

MEDAN – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) terus didesak berbagai elemen masyarakat agar segera menuntaskan kasus dugaan korupsi Anggran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar Rp13,8 miliar. Kasus ini menyeret nama Walikota Medan Rahudman Harahap sebagai tersangka saat menjabat Sekretaris Daerah Pemkab Tapsel tersebut pada tahun 2005 lalu.

Jaringan Keadilan Nusantara (Jaksa) dan Lembaga Pemuda Kreatif (Lapak) yang akhir-akhir ini terus mendesak lembaga adhiyaksa di Sumut tersebut dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  untuk segera menuntaskan kasus tersebut yang melibatkan Rahudman Harahap menyandang status tersangka.

Jaksa dan Lapak menuding ada kekuatan besar di balik kasus korupsi Rahudman Harahap sehingga proses hukum atas kasus tersebut jadi tersendat meskipun berbagai elemen masyarakat telah mendesak Kajatisu dan KPK untuk segera menuntaskannya.

“Kenapa Kajati Sumut Noor Rachmad tidak menghargai desakan masyarakat agar menuntaskan kasus Rahudman. Jelas ini ada kekuatan besar yang melindunginya. Sehingga terkesan kebal hukum,” ujar kordinator Jaksa dan Lapak Syawaluddin tadi malam.

Syawal mendesak agar Kajatisu dan KPK segera menangkap dan memproses Rahudman Harahap yang telah jadi tersangka dugaan korupsi enam item APBD Tapanuli Selatan (Tapsel) tahun 2005 itu.

Dibeberkannya bahwa pada tanggal 29 Mei 2006, Bupati Tapsel, Ongku P Hasibuan (alm) telah melaporkan beberapa item dugaan korupsi Amrin Tambunan yang ditenggarai juga diotaki Rahudman Harahap saat menjabat Sekda Tapsel pada APBD tahun 2005 diantaranya adalah dana kredit 100 debitur dari PNS tanpa prosedur senilai Rp4,9 miliar.

Baca Juga :  Soal Insentif Guru Non PNS Raib , Bupati Simalungun Dituding Salahgunakan Wewenang

Selanjutnya, dana bantuan sosial sebesar Rp909 juta, kemudian dana Komisi Pemilihan Umum Daerah Tapsel sebesar Rp790,1 juta. Selain itu penarikan uang tunai dari PT Bank Sumut sebesar Rp1 miliar tanpa prosedur.

Sisa anggaran yang tak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp4,5 miliar. Terakhir honor Kepala Desa di Kabupaten Tapsel untuk triwulan III dan IV senilai Rp1,6 miliar dan yang akrab dikenal dana TPAPD Tapsel tahun 2005 sehingga total dugaan kerugian yang dialami negara sebesar Rp13,8 miliar.

Jaksa dan Lapak mendesak agar kasus korupsi mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Tapsel itu tidak terhenti sebab beberapa pelaku yang terseret dalam kasus tersebut telah divonis dan menjalani hukumannya.

Menanggapi kasus tersebut pihak Kejati Sumut menyebutkan kalau kasus dugaan korupsi Rahudman Harahap saat menjabat Sekda Tapsel masih terus diproses hukum. Lembaga hukum tersebut tidak akan meng-SP3-kan kasus Rahudaman tersebut.

“Kalau kasus tesebut tidak ada SP3, jadi kasus tetap kita lanjutkan,” ujar Pelaksana Harian (Plh) Kejati Sumut Ronald Bakara kepada Waspada Online. Demikian jawaban pihak Kejatisu setiap kali dikonfirmasi wartawan. Bahkan sejak sebelum Noor Rachmad dilantik sebagai Kajatisu beberapa bulan lalu.

Tetapi kenyataan yang terlihat sampai saat ini Rahudman yang menjabat Walikota Medan tersebut tidak sekalipun diperiksa olehg lembaga adhiyaksa tersebut.

Sumber: waspada.co.id

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Kejagung Bohong Soal Izin Rahudman Telah Diajukan Ke Presiden

12 Komentar

  1. Makasih, kalau figur anonim si `siregar kamcar` mau sportif akui keterbatasan pengetahuannya. Dan supaya debat ini tidak keluar konteks, arsip dokumentasi pengaduan kasus-kasus si Rahudman –yang dideponir dan isuenya bertahun-tahun jadi ATM aparat terkait– masih lengkap pada saya. Silahkan lanjutkan, mana tahu dengan itu anda bisa naik peringkat dari status awam yang umum.

  2. Mr. Morniff kalau anda heran saya juga lebih heran dengan anda…. saya tidak menduga seorang Morniff BEGINI, saya hanya karyawan biasa dan tak punya track record dan tak punya reputasi dan prestasi, jadi tak perlu diukur dan dinilai.media ini bersifat umum, tak mesti orang yg punya prestasi hebat baru boleh berkomentar. Anda yang merasa sebagai pengamat sosial terkenal, pistar dan hebat dan punya reputasi kaliber di Tapsel dengan sendirinya lebih mudah diukur dan dinilai bebas oleh pembaca tentang bobot tulisan dan komentar anda, jadi jangan cepat tensi darah anda naik kalau orang berkomentar. oke Mr. Morniff…. santai aja pak beda2 pendapat sedikit tak mengapalah.

  3. Heran aku, komentar `siregar kamcar` ini sok sinis tapi namanya kok samaran? Kesannya seolah motif jealous hobby nyeletuk tapi tak berani tanggungjawab atas sindirannya. Kalau memang penasaran, bukalah identitas, paparkan track record, apa saja jejak rekam reputasi anda. Ungkap semua apa-apa saja prestasi yang pernah anda raih, agar khalayak pembaca media online ini bisa nimbrung ukur dan nilai kapasitas dan kredibilitas para komentator. Gimana, apa gitu aja pun sulit?

  4. terimakasih komentar Bapak Acmad Ryzach Morniff Hutasuhut, PENGAMAT SOSPOL DAN PEMERINTAHAN 3 DASAWARSA DI TAPSEL (?????????????? ) Horas… horas…

  5. Wah, pembaca baru `kemarin` nongol di pentas publik mau komentari kinerja partisan karatan? Sampaikan ke aparat terkait? Demo ke kejari dan kejati aja sejak awal 2000-an udah jenuh, data audit BPK bertahun-tahun dan klipping publikasinya saksi-bisu udah numpuk bejibun. Jangan teori di buku mau diocehkan, kalau anda apriori ya tuntut, buktikan tulisan ini cuma bual.
    Belum sadar seperti apa bumi negara yang anda pijak? Masyarakat Transparansi Indonesia sebagai institusi kredible ngomong soal korupsi aja ngakui, lembaga penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, pengadilan termasuk top rank instansi korup?

  6. Untuk kahanggi morniff dan ipar siregar mari satukan persepsi…..berantas para KORUPTOR dari negara yang kita cintai ini, khususnya dari daerah kita sendiri agar kampung kita lebih maju…HORAS….

  7. Mr. Morniff… logika awam seolah olah benar tidak bisa dipaksakan menjadi logika umum. Korelasi komentar anda disini dengan tulisan yang anda sarankan saya baca menurut saya tak logis karena tulisan itu adalah tulisan anda sendiri, bagaimana mungkin saya menghubungkan komentar anda di point ini terus menganalisanya dengan tulisan anda yang lain ?
    Kalimat KONON dan MUNGKIN bila diterjemahkan secara bebas maka artinya adalah ” ningrohakku, arokku, hu bege-bege, ninna ( ninna tu ninna ) jadi hanya sekedar informasi yang BELUM tentu mengadung kebenaran dan perlu ada pembuktian untuk dapat disimpulkan demikian. Dalam Persidangan Hukum misalnya, kalimat-kalimat seperti ini pasti diabaikan oleh Hakim.
    Menurut saya itu bukan Trial by the crowd karena ini pendapat / opini anda sendiri, kecuali barangkali anda telah membuat angket, wawancara atau apalah namanya…. kepada semua orang.
    Bila anda punya data bahwa Rahudman mempunyai hepeng ratusan milyar dan patut diduga bahwa itu hasil korupsi maka sampaikanlah itu kepada aparat terkait sehingga kasusnya lebih mendapat perhatian aparat, jadi bukan dengan membangun opini seolah-olah apa yang ada sampaikan benar.
    Azaz praduga tak bersalah tetap dijungjung tinggi… masalah Rahudman beteng dan kebal hukum ( na mampan fuang aparat i manjoktikna ! ) itu yang perlu dibongkar habis.

    Selamat menjalankan ibadah puasa Mr. Morniff … maaf kita beda pendapat.

  8. Keluarga Rahudman punya usaha lain? Bah, diboto hamu do sanga ise si Rahud sian na jolo? Tentang penilaian atasan? Lho, atasannya waktu itu kan Syamsul Arifin yang kini terpidana. Soal proses, bukti dll itu kan domain institusi penegak hukum, trial by the justice. Logika awam kan punya legitimasi trial by the crowd, untuk jelasnya analogi korelasi fakta dengan logika, baca dulu artikel Rahudman dan Bahrum bangun dinasti di Padangsidimpuan. Silahkan.

  9. Mr. Morniff….kita sepakat bahwa Mr. Rahudman adalah pejabat yang bermasalah saat ini namun mestinya kita tetap fair dalam memberikan komentar terhadap sesuatu yang tidak pasti dan belum punya fakta. Memakai kalimat KONON dan MUNGKIN adalah sesuatu yang mengambang dan cenderung abu-abu. Darimana kita mengetahui bahwa anak Mr. Rahudman mempunyai uang sampai ratusan milyar ? apakah jumlah harta keluarga Rahudman pernah diekspos sehingga kita bisa menyimpulkan demikian ? Kalau seandainyapun dia punya uang ratusan milyar apa ada yang salah ? heheheh.. siapa tau keluarga Rahudman punya usaha lain mana kita tau. Biarkanlah dulu proses ini berjalan dulu, kalau memang terbukti dia korupsi pasti dengan sendirinya semua terungkap termasuk asal muasal hartanya. kemudian tentang jabatannya dari asisten IV ke asisten ke 100 pun menurut saya tidak jadi masalah karena dia adalah birokrat…. sepanjang memenuhi syarat jabatan toh semua melalui jenjang karier…. dan telah dinilai oleh atasannya.

  10. SEINGATKU KALAU TIDAK SALAH PAK ONGKU P HASIBUAN BELUM ALMARHUM.
    “Dibeberkannya bahwa pada tanggal 29 Mei 2006, Bupati Tapsel, Ongku P Hasibuan (alm) telah melaporkan beberapa item dugaan korupsi Amrin Tambunan yang ditenggarai juga diotaki Rahudman Harahap saat menjabat Sekda Tapsel pada APBD tahun 2005 diantaranya adalah dana kredit 100 debitur dari PNS tanpa prosedur senilai Rp4,9 miliar.”

  11. Kalau direka-reka, sewaktu `cabut` dulu dari Tapsel lepas jabatan Sekda dan kalah Pilkada, konon rekening anaknya saja dah puluhan M, sebentar jadi Asisten-2 dan -4 Pemropsu rumornya nambah dikit. Kini dah dapat kursi Medan-1, mungkin dah lewat seratusan M. Berapa lama bisa bertahan? Wah, isuenya sih banyak tergantung tingkat selera gratifikasi kalangan instansi pemeriksa.

  12. bukan rahudmannya yang kebal HUKUM tetapi Petugas HUKUM nya yang tidak bisa berjalan dan diandalkan…..mungkin stock brankas rahudman msh banyak……sehingga…..masih bisa bertahan

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*