Rahudman Terjerat Korupsi Lagi

MEDAN – Walikota Medan, Rahudman Harahap, tampaknya tidak akan tenang dalam menjalankan roda pemerintahannya. Hal ini dikarenakan dia telah dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) Tapanuli Selatan tahun 2005.

Selain itu, mantan Sekretaris Daerah Tapanuli Selatan itu terjerat lagi dalam kasus korupsi lainnya dengan jumlah mencapai Rp13 miliar.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Sution Usman Adji, mengatakan terjeratnya Walikota Medan itu dalam dugaan kasus korupsi lainnya terungkap dalam ekspos perkara kasus TPAPD di Kejagung pada 27 Januari 2011, kemarin.

“Dalam ekpos perkara di Kejagung kemarin itu terungkap ada kasus lain di luar TPAPD. Sekitar 3 atau 4 kasus. Kalau dihitung-hitung jumlahnya diperkirakan mencapai Rp13 miliar,” kata Sution kepada Waspada Online, tadi malam.

Disinggung tentang kasusnya, Sution enggan menerangkannya. Menurut Sution, kasus itu timbul berdasarkan temuan Inspektorat Pemprovsu ke Kejatisu saat Rahudman Harahap menjabat sebagai Sekdakab Tapsel.

Dengan adanya kasus baru itu, kata Sution, Kejatisu tetap menunggu surat izin pemeriksan Rahudman Harahap ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang saat ini suratnya sudah berada di Sekretaris Kabinet (Seskab). “Dengan adanya kasus itu, ya nanti Rahudman kita akan periksa terkait kasus itu juga,” kata Sution.

Informasi Waspada Online menyebutkan, diantara kasus lain yang terungkap dalam ekspos perkara di Kejagung itu antara lain, kasus dugaan penyelewengan restribusi hasil hutan di Tapsel saat Rahudman menjabat sebagai Kadis Pendapatan Tapsel tahun 2002-2004, yang jumlahnya miliaran rupiah.

Baca Juga :  Museum Batak Terbesar di Indonesia Selesai Dibangun

Sudjono yang pernah menjabat sebagai editor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembanunan (BPKP) Sumut mengaku selama menjabat di Sumut belum ada laporan masuk dari Inspektorat tentang penyalahgunaan keuangan yang dilakukan oleh Rahudman Harahap ketika menjabat sebagai Kadispenda Tapsel. “Seingat saya, belum ada laporan tentang hal itu,” kata Sudjono kepada Waspada Online.

Sementara Kadis Kehutanan Sumut, James Budiman Siringo-Ringo, yang dihubungi Waspada Online mengatakan belum menerima laporan tentang adanya dugaan penyelewengan restribusi hasil hutan yang dilakukan oleh Rahudman Harahap ketika menjabat sebagai Kadispenda Tapsel.

“Saat itu saya belum menjabat sebagai Kadis Kehutanan, tapi nanti saya coba cek,” ungkap JB Siringo-Ringo. Menurut JB Siringo-ringo, biasanya restribusi hasil hutan itu dikirimkan langsung oleh pengusaha hutan ke nomor rekening Menteri Kehutanan untuk selanjutnya baru dibagikan ke provinsi dan kabupaten/kota.

Sedangkan Kepala Infektorat Pemprovsu, Nurdin Lubis, saat dihubungi Waspada Online terkait hal ini tidak mengaktifkan handphonenya. (waspada.co.id)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 12 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*