Rakyat Selesaikan Masalah, Kerjamu Apa?

Oleh Yudha Pratama

Entah persoalan mana yang pernah diselesaikan dengan tuntas oleh bangsa ini.  Kasus mafia pajakkah, kerusuhan bernuansa SARAkah, pemberantasan korupsikah, kerukunan beragama, atau apa lagi?

Yang justru sering terjadi adalah kasus baru terkesan dipakai untuk menutup kasus lama. Istilah kerennya cover up atau mengaburkan.

Keadaan ini tentu saja membuat bingung rakyat kebanyakan, bahkan mereka seperti kehilangan pedoman, setidaknya ini tergambar dari pandangan sejumlah orang yang ditanyai ANTARA News dua hari belakangan.

Ada banyak orang yang justru meminta penguasa dan pemimpin –entah yang berada di parlemen atau eksekutif– untuk menyelesaikan dulu persoalan-persoalan yang sangat nyata dihadapai masyarakat, misalnya soal harga kebutuhan pokok.  Sebutlah harga cabai yang beberapa waktu lalu, ujug-ujug melambung entah kenapa.

“Saya pikir apa yang nyata saya rasakan itu adalah yang saya rasa benar,” kata Joni Susanto (37), karyawan sebuah bank swasta di Kawasan Blok M, Jakarta Selatan.

Meski kini urusan cabe tidak lagi menjadi masalah, demikian Joni, rakyat seharusnya mendapatkan jaminan bahwa persoalan harga tiba-tiba melonjak atau stok barang tiba-tiba menipis, tidak boleh lagi terjadi di masa mendatang.

Joni –tentu saja masih banyak lagi selain dia– menilai persoalan melambungnya harga cabai hingga tembus seratus ribu rupiah per kilogramn beberapa waktu lalu sangat mempengaruhi kehidupannnya dan melukai hati rakyat.

Dia bahkan mengenang pengalaman pahit sewaktu berbelanja di pasar.  Waktu itu dia harus beradu mulut dengan sang pedagang yang mematok harga tanpa jelas sebab musababnya.

Joni ingin keadaan tiba-tiba yang tanpa sebab, menyangkut harga barang ini, tidak terjadi lagi. Dia berharap pemerintah mengambil peran yang aktif untuk ini.

“Pemerintah kesannya tak berdaya mengendalikan. Sudah mahal, langka lagi barangnya,” katanya.

Warsono (31), pedagang mie ayam di terminal Blok M bersuara senada dengan Joni.

Dia bahkan makin bingung, ketika dihadapkan pada persoalan melambungnya harga, malah di depan dirinya tersaji kabar yang riuh rendah mengenai Gayus Tambunan dan kasus mafia pajak.

Baca Juga :  Logika Razia Lalu Lintas

“Saya sama sekali nggak paham isu Gayus dan mafia pajak itu. Mungkin karena saya lebih peduli kepada soal hidup sehari-hari aja kali ya? kayak harga cabe itu,” katanya.

Warsono mengaku bingung karena soal-soal keadilan dan hukum seperti dalam kasus Gayus itu seringkali dibawa ke soal-soal politik yang dinilainya malah kian membuat bingung.

Pengalihan isu?

Belum tuntas soal Gayus dan kasus mafia pajak, serta kasus-kasus besar lainnya sebelum itu, tiba-tiba masyarakat harus menyaksikan lagi persoalan dramatis berbau SARA, ketika terjadi bentrok di Cikeusik dan anarki di Temanggung.

Dalam soal ini, Rahmat Nur Salim (22), mahasiswa Universitas Muhamadiyah Jakarta, menilai persoalan SARA dan kasus Ahmadiyah menjadi catatan penting bagi bangsa Indonesia, yaitu –sebutnya– tidak berdayanya negara menjaga integrasi bangsa.

Anak muda ini cenderung meyakini, persoalan-persoalan baru yang tiba-tiba muncul atau dimunculkan, adalah upaya mengalihkan ketidakberdayaan mengatasi persoalan sebelumnya.

“Jika sudah begini, kerukukan antarumat beragama adalah omong kosong belaka,” katanya.

Sebagian kalangan masyarakat malah menilai isu-isu baru yang lalu dipublikasi media belakangan ini adalah main-mainan politik belaka.

“Susah untuk dipercaya. Belum tuntas isu satu, sudah muncul isu lain yang tak kalah seru,” ujar Ahmad Baihaqi, karyawan swasta di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan.

Ahmad termasuk jenis masyarakat kelas menengah yang tidak gampang percaya oleh isu-isu yang tiba-tiba muncul menjadi bahan perdebatan hangat di publik.

“Itu kan semuanya persoalan sepele yang dipolitisasi pihak-pihak tak bertanggungjawab. Jadinya, rakyat dan media menjadi korban kebohongan,” katanya.

Mengambil isu lain, Edrick William (23), bersepakat bahwa isu-isu baru yang muncul kemudian setelah isu-isu lama yang tidak pernah tuntas diselesaikan itu, memang permainan politik saja.

Edrick menunjuk topik bursa pemilihan Ketua Umum PSSI yang disebutnya hanya main-main politik. “Isu ini jelas sudah dipolitisasi,” katanya.

Baca Juga :  Dimana Letak Perbedaan-Perbedaan Mendasar Adat Batak Toba dengan Adat Batak Tapsel

Edrick mengatakan akal sehatnya sama sekali tak bisa menerima korelasi antara semangat sportif dalam olah raga dengan lolosnya seorang mantan terpidana kasus korupsi sebagai calon ketua PSSI.

“Publik sepakbola Indonesia seperti ‘dikadali’ saja,” sambungnya.  Bagi yang belum tahu ‘dikadali’, artinya ditipu mentah-mentah.

Cepat menguap dan pudarnya persoalan yang sebelumnya dianggap gawat dan kritis, membuat banyak orang bosan mengikuti dan mendengarkannya.

“Saya bosan dengernya.  Hari ini korupsi pajak, besok SARA, besoknya lagi susu formula, capek deeh,” ujar Dwi Astuti (33), karyawati Perum Pegadaian di kawasan Fatmawati, Jakarta.

Pemberitaan yang tiba-tiba menghentak, tapi tiba-tiba hilang tanpa akhir yang jelas ini membuat Dwi bingung sendiri, hingga membuatnya bosan setengah mati.

Belum tuntas dan gagal mendapatkan jawaban untuk isu-isu menghebohkan, ke hadapan Dwi mampir lagi kabar film Barat yang disebut-sebut bakal hilang dari bioskop.

“Ya, percaya nggak percaya. Yang jelas sempurnalah kebingungan saya ini,” kata Dwi.

Emir Husein (23), mahasiswa sebuah perguruan tinggi di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, bahkan menilai isu-isu baru memang sengaja diciptakan, untuk kemudian dimakan media massa.

Ironisnya, karena sering berakhir tanpa solusi dan jawaban, lagi-lagi rakyat bertambah bingung, katanya.

Emir mengakhiri, “Kesannya rakyat yang disuruh menyelesaikannya, padahal paham juga tidak.”

Sumber: antara

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*