Rancangan yang Pro-Koruptor

Inilah manuver yang semakin menunjukkan bahwa pemerintah tidak serius memerangi korupsi. Tanpa mendiskusikannya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, diam-diam pemerintah telah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi yang amat lemah ke parlemen. Memberi banyak kelonggaran bagi koruptor, RUU ini berpotensi membonsai gerakan antikorupsi.

Pemerintah seolah memanfaatkan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai antikorupsi, yang telah kita ratifikasi pada 2006, sebagai pintu masuk. Dengan alasan inilah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diperbaiki dengan UU No. 20/2001 perlu diubah, bahkan akhirnya dirombak total. Ini berarti, bila RUU Korupsi disetujui, kedua undang-undang itu tidak berlaku lagi.

Salah satu poin penting dalam Konvensi PBB itu adalah perluasan makna kerugian atas keuangan negara menjadi kerugian atas keuangan publik. Konvensi jugalah yang mengatur tindakan-tindakan pencegahan, kerja sama internasional, pengembalian aset, bantuan teknis, dan pertukaran informasi. Semua pasal dalam RUU yang mengadopsi ketentuan ini hampir tak ada yang perlu diperdebatkan.

Masalahnya justru terletak pada pasal-pasal yang selama ini menjadi andalan KPK menjerat koruptor. Dalam RUU itu, banyak pasal dihapus. Yang paling mencolok adalah Pasal 2 UU No. 31/1999. Ketentuan ini mengatur soal perbuatan setiap orang yang memperkaya diri sendiri atau pihak lain dengan merugikan keuangan negara. Hukuman bagi pelakunya minimal empat tahun, dan maksimal hukuman mati.

Baca Juga :  Antara Nazar, Osama dan Gayus

Sungguh aneh jika perbuatan seperti itu kini tidak lagi dianggap korupsi. RUU tersebut cenderung membatasi korupsi dalam pengertian sempit. Misalnya, mesti terjadi penyalahgunaan wewenang atau perbuatan yang sengaja untuk meminta suap atau menyuap. Dengan kata lain, korupsi yang rapi, canggih, akan sulit diusut. Jangan pula bila rancangan itu menempatkan soal suap dalam urutan pertama, dan bukannya masalah korupsi dalam pengertian umum.

Tidak hanya menyederhanakan pengertian korupsi, rancangan itu juga cenderung memperingan ancaman hukuman bagi koruptor. Secara umum, ancaman hukuman minimal bagi koruptor pun diseragamkan dan amat rendah, yakni satu tahun penjara. Padahal, dalam aturan yang berlaku sekarang, ancamannya bervariasi, bahkan ada yang minimal empat tahun penjara. Yang juga amat berbahaya adalah munculnya pasal yang potensial mengkriminalkan pelapor kasus korupsi.

Masih ada lagi kabar menggembirakan bagi koruptor, yakni ketentuan yang meloloskan korupsi dengan kerugian negara di bawah Rp 25 juta dari penuntutan hukum. Begitu pula tidak adanya hukuman tambahan, misalnya membayar uang pengganti kerugian negara atau penyitaan hasil korupsi.

Semua itu merupakan kabar buruk bagi publik sekaligus lonceng kematian bagi pemberantasan korupsi. Banyak orang mungkin masih ingat janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk berdiri di depan guna memimpin langsung pemberantasan korupsi. Tapi RUU yang diusulkan pemerintah ini sungguh jauh dari, bahkan bertolak belakang dengan, janji itu.

Baca Juga :  Khadafy, Revolusi, dan Badai Demokrasi

Sumber: tempointeraktif.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*