Rapat DPR Memalukan

Anggota DPR memprotes Ketua DPR Marzuki Alie (berpeci, ketiga dari kiri) dalam rapat paripurna pembacaan kesimpulan akhir dan rekomendasi Pansus DPR tentang Hak Angket Bank Century di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/3). Sidang paripurna berakhir ricuh karena Ketua DPR memaksa untuk menunda pengambilan keputusan paripurna terhadap kesimpulan dan rekomendasi akhir Pansus Century.

Rabu, 3 Maret 2010 | 03:16 WIB

Jakarta, Kompas – Kericuhan Rapat Paripurna DPR, dengan agenda pembacaan hasil penyelidikan Panitia Khusus DPR tentang Hak Angket Bank Century, Selasa (2/3), mengundang protes, baik di internal DPR maupun kalangan di luar parlemen. Kericuhan yang memalukan itu terjadi karena kurangnya pengalaman politik.

”Yang terjadi hari ini (di Rapat Paripurna DPR) sangat memalukan,” kata Wakil Ketua DPR dari PDI Perjuangan Pramono Anung Wibowo, sesaat setelah Ketua DPR Marzuki Alie menutup rapat, kemarin.

Kericuhan, yang disiarkan sejumlah televisi swasta itu, dipicu penutupan rapat secara tiba-tiba oleh Marzuki Alie saat masih banyak anggota Dewan ingin berbicara. Namun, Marzuki Alie, politikus Partai Demokrat itu, mengaku telah melaksanakan tugas sesuai dengan hasil rapat Badan Musyawarah DPR dan Peraturan Tata Tertib DPR.

Menurut Marzuki, rapat paripurna itu digelar dengan dua agenda, yakni pelantikan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan dan penyampaian hasil kerja Pansus DPR tentang Hak Angket Bank Century. ”Sidang sudah selesai, dua agenda sudah dilaksanakan. Jadi, wajar kalau ditutup,” kata Marzuki.

Dua opsi

Kericuhan itu bermula sesaat setelah Ketua Pansus Bank Century Idrus Marham (Fraksi Partai Golkar) melaporkan bahwa Pansus membuat dua opsi dalam laporan akhirnya. Pertama, yaitu opsi A, tidak ada masalah dalam kebijakan pemberian dana talangan dan fasilitas pendanaan jangka pendek untuk Bank Century.

Opsi kedua, atau opsi C, adalah sebaliknya, yaitu ada dugaan penyimpangan dalam pemberian dana talangan dan penyalurannya sehingga harus diproses hukum. Opsi B telah gugur dalam pembahasan di Pansus sebelumnya.

Selesai membacakan kesimpulan, sejumlah anggota DPR, seperti Gandung Pardiman (Fraksi Partai Golkar) dan Aria Bima (Fraksi PDI-P), meminta pemungutan suara untuk memilih opsi segera dilakukan. Namun, sejumlah anggota Fraksi Partai Demokrat minta agar dilakukan pada hari Rabu ini sesuai dengan jadwal yang telah disusun.

Di tengah perdebatan, anggota Fraksi Partai Demokrat, Didi Irawady Syamsudin, menyerahkan data baru kepada pimpinan Dewan terkait kasus Bank Century. Beberapa saat kemudian, Marzuki Alie menutup sidang dan akan dilanjutkan hari Rabu ini dengan agenda pemungutan suara.

Baca Juga :  Bupati Ajak TP PKK Tapsel Kencangkan Ikat Pinggang

Putusan Marzuki ini yang memunculkan protes karena masih banyak anggota Dewan yang ingin bertanya. Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta, yang partainya satu koalisi dengan Partai Demokrat, menyesalkan sikap Marzuki Alie yang menutup sidang dengan cara tidak menyenangkan itu.

Sebenarnya, lanjut Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso, pimpinan siap mengambil kebijakan bersama dan mempertanggungjawabkan secara bersama pula.

Selain itu, ujar Priyo, usulan sejumlah anggota DPR untuk melanjutkan rapat paripurna dinilai cukup beralasan. Rapat paripurna merupakan forum tertinggi yang bisa mengubah kebijakan apa pun, termasuk hasil rapat Badan Musyawarah DPR yang dijadikan pedoman Marzuki menutup rapat paripurna.

Hal itu pun sudah diatur dalam Pasal 221 Peraturan Tata Tertib DPR. ”Rapat paripurna adalah yang tertinggi, semua bisa diubah dalam rapat paripurna,” kata Anis Matta menjelaskan.

Kericuhan juga menjadi sorotan di luar parlemen. Koordinator Komite Pemilihan Indonesia Jeirry Sumampouw mengatakan, sikap anggota DPR itu memperlihatkan bahwa mereka belum dewasa dalam berpolitik.

”Masih seperti dulu, seperti kata Gus Dur (mantan Presiden Abdurrahman Wahid), DPR seperti taman kanak-kanak. Suka bertengkar dan emosional,” kata Jeirry.

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang menilai pengalaman politik Marzuki sangat kurang. ”Hal itu karena saat ini adalah masa tugasnya sebagai anggota DPR untuk pertama kali dan langsung menjadi Ketua DPR,” kata Sebastian.

Presiden memantau

Pada sore hari, Rapat Pimpinan DPR menyepakati rapat paripurna pembahasan hak angket Bank Century akan dilanjutkan hari Rabu ini. Rapat digelar dengan agenda tunggal pengambilan keputusan atas hasil penyelidikan Pansus.

”Rapat paripurna dilanjutkan dengan acara tunggal memilih opsi A atau opsi C. Masing-masing fraksi akan ditawarkan untuk memilih dan tentu saja pemilihan dilakukan secara terbuka,” ujar Pramono Anung seusai rapat.

Baca Juga :  4 Mahasiswa UGM Jadi Korban "Cuci Otak"

Sementara di parlemen meributkan rapat paripurna yang kontroversial itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin bertemu dengan Wakil Presiden Boediono, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.

Menurut Juru Bicara Kepresidenan Julian A Pasha, pertemuan itu hanya membahas pemerintahan sehari-hari. ”Bapak Presiden dan para menteri memang mengamati dinamika di DPR lewat televisi sebelum pertemuan. Akan tetapi, mereka tidak melihat di televisi secara bersama-sama,” ujar Julian.

Menyambut pengambilan keputusan DPR hari ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kemarin berharap yang terbaik. ”Yang baik-baik saja,” ujarnya.

Patrialis Akbar, yang juga Ketua DPP PAN, mengatakan, sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah tepat, yakni bersedia bertanggung jawab. Ini tepat karena penyelamatan Bank Century merupakan bagian dari tugas pemerintah.

”Itu menunjukkan pemimpin yang punya tanggung jawab. Jadi, tidak lari. Banyak orang yang lari, tetapi ini tidak,” kata Patrialis.

Hatta Rajasa, yang juga Ketua Umum DPP PAN, menegaskan sikap partainya bahwa jika ketahuan ada penyimpangan dalam kasus Bank Century, baik administrasi atau hukum, harus diproses. ”Itu posisi PAN,” ujar Hatta.

(oin/mzw/nta/nwo/osd)

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/03/03/0316229/rapat.dpr.memalukan

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*