Rapat Pembahasan Pengelolaan Pasar Sangkumpal Bonang Tidak ada Keputusan

SIDIMPUAN-Rapat membahas masalah pengelolaan Pasar Sangkumpal Bonang yang dihadiri seluruh pihak yang berkepentingan tidak membuahkan keputusan apapun.

Rapat di elar di Aula Kantor Walikota Padangsidimpuan (Psp), Senin (26/3). Rapat dihadiri sekitar 20-an pedagang mewakili pedagang Pasar Sangkumpal Bonang yang tergabung dalam Himpunan Pedagang Pasar Raya Sangkumpal Bonang (HPPRSB), Direktur PT Anugerah Tetap Cemerlang (ATC), M Habib Nasution dan jajarannya, Ketua DPRD, Aswar Syamsi, anggota DPRD, Mahmuddin Nasution, Sekda, Sarmadan Hasibuan, Asisten I, Rahuddin Harahap, Kadisperindagkop, Islahuddin Nasution, Kasatpol PP, Erwin Harahap, Kabag Hukum, Rahmat Nasution, Kabag Tata Pemerintahan, Marjoni dan lainnya. Dalam surat pernyataan sikapnya, HPPRSB diwakili Ketua, Lukman Hakim Nasution dan Sekretaris, Ashari Siregar, secara tegas menolak keberadaan PT ATC untuk seterusnya mengelola Pasar Sangkumpal Bonang. Mereka meminta pemerintah bertindak tegas untuk mengambil alih semua urusan pengelolaan pasar dan melakukan penataan demi kenyamanan pedagang dan pembeli.

Kemudian, HPPRSB juga meminta pemerintah untuk menertibkan pedagang yang berjualan di emperan atau halaman pasar, sekaligus memberikan jaminan keamanan. “Dengan ‘harga mati’, kami tidak menerima PT ATC mengelola pasar itu. Sepanjang belum ada keputusan, kami menolak semua jenis pembayaran yang dikutip PT ATC kecuali retribusi yang dikutip oleh Pemko,” kata pedagang. Direktur PT ATC, M Habib Nasution mengatakan, ke depan, apapun keluhan para pedagang akan diperbaiki dan ditingkatkan pelayanannya. Sekda, Sarmadan menuturkan, pemerintah siap membantu PT ATC dalam penertiban pedagang yang ada diemperan.

Baca Juga :  Polres Sidimpuan Ungkap Lima Kasus Besar

Jika memang PT ATC membutuhkan bantuan pemerintah. Ketua DPRD Psp, Aswar Syamsi menuturkan, DPRD Psp sifatnya hanya memberikan rekomendasi atas permintaan pemerintah soal siapa pengelola pasar, apakah di pihak ketigakan atau dikelola pemerintah. Karena, tidak ada keputusan soal permintaan pedagang yang menginginkan PT ATC hengkang, pedagang keluar ruangan dan meminta agar tuntutannya di penuhi. Karena Ketua DPRD Psp, Aswar Syamsi dan Sekda Sarmadan tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan, akhirnya rapat kembali ditunda hingga tanggal 20 April, menunggu Walikota kembali dari umroh. (phn/mer)

SUmber: metrosiantar.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*