Ratna Sarumpaet: Konflik Batang Toru Jangan Dipolitisasi

Ada Pejabat Negara yang Sengaja Membiarkan Masalahnya Terus Berlarut-larut

Aktivis HAM Ratna Sarumpaet.

“Saya ingatkan, jangan bawa persoalan rakyat untuk semata-mata urusan politik. Berhubung Sutan Bhatoeghana dekat dengan SBY, tolonglah SBY benahi ini,” kata aktivis HAM Ratna Sarumpaet kepada LICOM di Jakarta, Selasa (13/11).

Pernyataan tersebut keluar dari mulut Ratna, seiring adanya keterangan dari warga Batang Toru, yang mengatakan jika pada 27 September 2012 kemarin, ada kehadiran Anggota Fraksi Demokrat yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi 7 DPR RI, yakni Sutan Bhatoeghana, bersama Kapolda Sumut Irjen Pol. Wisjnu Amat Sastro, dan Bupati Tapanuli Selatan untuk bertemu dengan perwakilan warga di Aula Kantor Distrik PTPN 3 Tapanuli Selatan di Aek Pining kecamatan Batang Toru.

Dijelaskan, dalam pertemuan tersebut, akhirnya diambil kesepakatan agar masyarakat terlebih dahulu membentuk Tim Independen sebagai perwakilan warga. Namun, sejak tim ini dibentuk oleh warga, pihak Pemkab Tapanuli Selatan tidak pernah menindak lanjutinya.

“Bhatoeghana ini aku ga tau gunanya apa sih disana, tapi saya cuman menganggap, mau DPR, atau utusan partai sekalipun, menurut saya janganlah ini dipolitisasi. Ini adalah persoalan real. Ada yang salah antara perusahaan terhadap rakyat, ada permasalahan perusahaan dalam mentaati prosedur. Karena, kalo tambang kan ada persyaratannya, salah satunya AMDAL. Nah ini ga jalan, ini pembohongan publik.”

Baca Juga :  Jabatan tak jelas, SKPD Palas Malas Jalankan Tugas

Menurut Ratna, dalam kasus Batang Toru ini, ada pejabat negara, DPR, bahkan Presiden membiarkan terus berlarut-larut. Dalam konteks ekonomi, yang kemudian mengakibatkan pelanggaran atas hak asasi manusia. Dan, ada keserakahan dan ketidak berdayaan hukum terkait hal ini. Karena hukum, sebagai lembaga peradilan kita dikuasai oleh negara.

“Saya tidak tau, mungkin republik ini mau dibubarkan. Saya sedih banget lihat saudara saya jauh-jauh dari Sumatera, dan kesini hanya untuk menangis,” tandasnya.@Lysistrata – LENSAINDONESIA.COM:

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

31 Komentar

  1. He Darwis yg sok “adil”, apa kau dungu? Yg punya punya hak ikut jadi anggota Komisi Penilai Amdal bukan aq bukan kau yg sama warga Kota Psp, tapi masyarakat terkena dampak incasu Muara Bt Toru. Baca dulu teks hukum Permen LH No. 8 Tahun 2000, baru sok tengkar, ujungnya ngawur kau. Komisi Penilai Amdal kau oceh lebih faham? Emangnya rakyat tak boleh lebih faham arti teks harafiah Permen LH? Klu kau anggap rakyat wajib ngekor opini birokrat, kau kan masih rakyat juga, ngekor jugalah tutup mulutmu.
    Lagi-lagi kau campur aduk urusan advokasi Amdal dgn kasus pembakaran, apa kaitan hukumnya, dongok? Selasa-Rabu minggu lalu si Sumurung dah 2 X 24 jam diperiksa tim gabungan penyidik Polres Tapsel, dan hasil penyidikan tak mendapat bukti apapun keterkaitan dia dgn pembakaran. Kini dia orang bebas. Mana orang Bt Toru yg mencari dia? Janganlah jadi sontoloyo penyebar isue fitnah, bicaralah didasari data dan fakta. Berfikir analisislah, jangan opini subyektif seenak perutmu dicampur-aduk dgn fakta obyektif hukum.
    Yg pasti perkara Amdal berisi keterangan palsu di Reskrimsus Poldasu, kini dah meningkat dari Lidik ke Sidik. Ngerti artinya? Klu blm, belajar dululah, banyak baca kaji, baru berceloteh.

  2. @Eremha : Anda rupanya cemburu anda tidak diundang saat konsultasi publik. Anda memang bukan orang penting dalam urusan ini. Komisi AMDAL Tapsel memang tidak perlu melapor kepada anda soal siapa saja yang mereka undang saat konsultasi publik. Tidak perlu anda sebut Permen LH No. 8 Tahun 2000, Komisi AMDAL lebih paham soal itu. Dan seandainya ada kelemahan dalam proses AMDAL seperti yang anda tudingkan, itu baru tudingan. Bukan anda yang memutuskan apa yang anda tudingkan salah atau benar. Tapi HAKIM di pengadilan. Yang pasti AMDAL itu sudah sah dan tudingan anda itu saja tidak cukup alasan bagi anda untuk menyatakan AMDAL tidak sah. Apalagi merusak dan membakar kantor pemerintah. Tapi si dosen avonturir itu memaksakan diri. Dia menganggap tudingannya itu sebagai kebenaran dan memanipulasi banyak informasi sebagai bahan provokasi. Dia masih hijau dan mentah dalam pergerakan! Dia menuruti hawa nafsu dan tidak bisa membaca momentum! Sekarang Orang Batangtoru mencari si Dosen karena dianggap biang kerok yang telah menjerumuskan orang Batangtoru masuk ke kubangan.

  3. Timbul Simanungkalit, Darwis Hutasuhut, Naswardi Sihaloho nampaknya maniak penyebar dengki di forum ini, pembaca perlu selektif.

  4. Heh, aq tak cuma cuap di forum ini thok macam kau, di luar forum ini kau kan tak ada apa-apanya. Tak usah debat kusir bela kekuasaan, dasar hukumnya dah jelas Permen LH No. 8 Tahun 2000, mewajibkan partisipasi aktif masyarakat terkena dampak. Tingkah penguasa kangkangi Permen LH dgn meniadakan hak hukum masyarakat terkena dampak, itu hal lain. Dalih kilah apapun kau buraskan, hak masyarakat mengadu dan menggugat karena dokumen otentik Amdal ada di tangan mereka, yg isinya membuktikan dihilangkannya hak partisipasi masyarakat terkena dampak untuk ikut merencanakan dan memutuskan Amdal. Soal kalah-menang itu bukan sesuatu yg permanen, waktu, sejarah akan membuktikan siapa benar dan salah.
    Silahkan aja kau mencaci selangit, karena memang cuma sampai disitunya klas level kalibermu, tak lebih. Takkan mengurangi sezarahpun nilai bobot dari apa yg dibuat orang, terkecuali mungkin hanya digunjing di lingkungan paria pinggiran seperti kamu.

  5. Ha..ha… lebih baik ajak si Amangoi bertanya pada si dosen avonturir itu, sudah berapa banyak uang hasil palakan yang dia kantongin dari menjual orang Batangtoru. 300 ikat,….ikat….ikat. Dia menjual Orang Batangtoru bulat-bulat dengan menyebut diri sebagai Pengacara bagi masyarakat yang tergabung dalam Forum Penyelamatan Sungai Batangtoru. Motivasi dia sok sibuk bergiat di Batangtoru bukan demi lingkungan hidup apalagi demi masyarakat banyak. Tapi demi kantongnya sendiri. UUD. Sejak kapan si dosen itu perduli lingkungan, ngurus badannya saja tidak becus.

    Sebenarnya si Dosen ingin jadi milyader, karena dia melihat tak sedikit Orang Batangtoru yang telah jadi milyader karena Martabe membebaskan tanah mereka dengan harga selangit. Sejak dunia ada memang baru tambang yang bisa membuat Orang Batangtoru jadi milyader dalam hitungan hari. Bahkan PTPN3 di Batangtoru yang telah ada sejak Zaman Belanda tidak mampu melakukan itu.

    Si Dosen rupanya ngiler dan jadinya keblinger. Naluri bisnis kayunya terpicu dan bakat agitasinya yang terlatih sejak mahasiswa juga muncul. Apalagi dia tela dikenal sejak lama main kayu di pehiliran Aek Batangtoru. Bersama kelompoknya, si dosen telah membebaskan lahan di hilir sungai Batangtoru sampai ke tepi laut. Bahkan ada yang dipetak-petak kecil. Kalau anda mengaku senior si dosen, anda mestinya tahu siapa kongsi dia dalam urusan ini. Besar kemungkinan juga anda!

    Kenapa si dosen menggugat AMDAL, karena dia tahu tidak ada jalan lain bagi dia dan kelompoknya untuk menjadi milyader kecuali mengganti klausul AMDAL Martabe. Mereka memaksakan diri agar pipa tambang sampai ke laut. Hebat! Kepada media si Dosen tidak pernah menyinggung apa yang akan dibuang tambang ke sungai karena dia tahu pintu itu sudah tertutup. Sebaliknya di masyarakat, siang malam dia mengkampanyekan horor seakan-akan masyarakat Batangtoru akan kiyamat karena tambang.

    Padahal Bupati Ongku yang sendiri sudah mengklarifikasi status AMDAL tersebut kepada beberapa anggota IKKBM Jakarta bahwa tidak pernah ada rencana memasang pipa tambang sampai ke laut, yang ada adalah wacana membuka pelabuhan.

    Rupanya sekarang saatnya si dosen membayar hutang dan mempertanggungjawabkan perbuatannya mengacak-acak masyarakat Batangtoru. Kalau nyanyian para tersangka pembakaran dan pengrusakan kantor pemeritah mengarah ke si Dosen, dia mungkin baru menyadari tidak ada kawan-sok-akrab yang abadi.

  6. Sampai kini baru Sumurung yg berani berbuat, sederetan komentator di media ini cuma tampilkan sifat sirik, iri, dengki, culas. Apa manfa’atnya bagi masyarakat Muara Bt Toru? Tak ada, karena tak seorang pun penah curhat sama masyarakat. Kenapa? Karena begitulah karakter endemik kronis para komentator, rivalitas fair bersaing buat prestasi nihil. Lihaynya cuma silat lidah komentari yg mau berbuat, sementara mereka tak mau berbuat. Kompetisi bersaing tak mampu, tahunya hanya kongkurensi mencaci dan menjegal.

  7. @ Kritik statement dibawah ini saja, tak perlu lari-lari kawan…
    Dipahami, rekan aktivis mungkin mengharapkan statement lebih liar dari RS;bukan sekedar curhat agar masalah martabe itu tidak dipolitisasi. Tapi RS juga bukan aktifis gadungan yang menelan bulat-bulat semua keluhan yang disampaikan kepada mereka. RS mungkin sadar terlalu prematur untuk “menyulap” perbedaan persepsi menjadi sebuah fakta bencana kemanusiaan yang nanar. Justru sebaliknya, perbedaan persepsi yang terjadi antara Ali Sumurung cs dan Pemda Tapsel mengenai status AMDAL terlalu ringan untuk dijadikan sebagai pembenaran moral atas tindakan perusakan dan pembakaran kantor-kantor pemerintah di Batangtoru, yang kelihatannya disponsori oleh kalangan aktifis tertentu. Kata politisasi menandai indra intelektual dan kemanusiaan RS belum majal…
    Kaum avonturir memang menyukai demokrasi yang berujung anarkisme. Mereka secara terencana dan sistematis mendorong orang-orang lugu di garda terdepan merusak dan membakar kantor pemerintah dan kemudian menjadi korban, sementara mereka cuci tangan sambil senyam-senyum di belakang layar. Dalam banyak kasus, tak jarang situasi anarkisme dijadikan alat bargaining untuk mendapatkan sekilo dua kilo beras dengan menyodorkan nomor rekening ke sana ke mari. Itu bedanya dengan kaum Gandhian yang punya cara berbeda dalam menunjukkan kesejatian perjuangan. Jika Eremha dan Morniff pejuang sejati, mereka akan jadikan diri mereka sebagai garda terdepan. Mogok makan saja….

    Otoritarianisme kekuasaan telah berakhir satu dekade silam sejak regim tangan besi pupus. Sekarang semua orang boleh menyatakan apa saja secara terbuka, termasuk melakukan protes, demonstrasi, dan tuntutan hukum. Semua orang berkesempatan menjadi Presiden, Gubernur, Bupati, Kepala Desa, dan anggota perwakilan rakyat dengan satu syarat yaitu mendapat dukungan suara/legitimasi rakyat banyak. Kalau gagal kali ini, masih coba lagi 5 tahun yang akan datang. Begitu seterusnya. Semua orang juga bebas memilih profesi apa pun di dalam maupun di luar negeri, termasuk jadi pengamat atau komentator. Sebelum 98 itu semua mimpi!!! Sekarang yang tidak punya tempat adalah sikap anakronisme, mau menang sendiri, mau benar sendiri, atau sikap memaksakan kehendak dan membenarkan anarkisme. Mereka akan menjadi penghuni penjara hati mereka yang cemas, galau, dan frustasi karena tidak mampu menghadapi dunia yang terbuka di sekeliling mereka.

  8. @amangoi : berbohong juga perlu yang masuk akal. Makanya perlu data dan fakta supaya anda tidak dicap orang tukang koyo dari Siborang… Bukti statement si Ratna Sarumpaet cuma begitu-begitu…Statement Walhi juga cuma hambar saja…Si Ridha Saleh dari Komnas HAM juga cuma bicara hipotetis saja….Kenapa? Karena data si amangoi dan kawan2nya yang kebelet itu NOL BESAR. Datanya cuma “ninna” dan “pandok ni halak”.

  9. @amangoi : jawab saja kalau ada statement saya yang menurut anda perlu dikritik. tak perlu lari kemana-mana. lari-lari dari masalah berarti anda tidak mampu. kalau tak mampu, diam saja..

  10. @amangoi : anda itu cuma bisa bicara doank , statement anda sudah sperti seorang professor yang paham betul permasalahan tapi tidak punya jalan keluar berarti anda yg sperti katak dalam tempurung ,, yang perlu dibahas disini adalah mengapa , kenapa, izin amdal PT AR itu bisa di keluarkan atau lolos kalau dampak dari limbah itu akan sangat fatal ?? apakah anda berani minum air limbah itu ?? apakah anda berani menguarantee air limbah pembuangan itu akan safety untu masyarakat sekitaran batang toru ?? tidak usah mengejek dulu lihat dulu awal dari permasalahan nya siapa pun anda , musang berbulu domba atau serigala berbulu domba ??

  11. untuk rekan rekan yg buat comment disini kalau comment nya tidak membantu masyarakat batang toru sbaiknya tidak usah comment ya karna sperti di sampaikan Ratna Sarumpaet konflik batang toru jangan di politisasi apalagi dari orang orang yang cuma ambil benefit dari kasus ini..

  12. Dan kau Hasibuan, tampil dulu kau di dunia nyata Tapsel, biar kita saling ukur kehebatanmu dan aq. Percuma kalian semua masih muda segar fit, nyatanya terbukti masih ingusan bau kencur, becusnya asyik gut-gut kerja orang lain. Sumurung sudah berbuat, itu yg penting, soal dia salah atau benar nomor dua. Buktikanlah, berbuatlah kalahkan aq yg kalian bilang dah afkir. Tanding prestasi dan reputasilah, jangan cuma tongkar lopo thok ! Kapan, dimana, bilamana ?

  13. Hee… “adil?”, jangan kecap di dunia maya thok, ayo tampil di dunia nyata Tapsel. Apa yg kau kecapkan di forum ini muntahkan buktikan di hadapan publik aparat dan rakyat di Tapsel, teriakkan takaburmu: “kalian semua tolol salah, aku yang paling tahu paling benar !”. Hayo kapan ?

  14. Argumen kosong si “adil” cuma kecap doank, hanya di forum ini laku bualanmu. Di lapangan apa rupanya kau? Di lembaga mana, di institusi mana, di organisasi mana kau diperhitungkan? Ini memang forum cerita tak butuh data dan fakta, dan kau merasa paling jagonya. Mau tengkar selangit bagiku tak penting, tokh masih banyak di lapangan di masyarakat yg punya prestasi punya reputasi fakta terbukti, tak nyinyir thok sepertimu. Lanjutkanlah kombur malotupmu, semoga semakin banyak pemimpi epigonmu di dunia maya, tokh nihil di dunia nyata.

  15. @amangoi: tak perlu pemerlah dengan pengalaman itu. Nanti kamusnya habis malu pula dibilang orang seperti katak dalam tempurung. Pernah jadi Campaign Manager perlindungan satwa paus di Samudera Artic perjalanan 1 minggu Wellinton, menghadang kapal nelayan jepang yang membantai ikan paus tak pake ampun. Jadi Community Organizer untuk Humanitarian Aid pasca perang di Kamboja, Irak, dan Afganistan. Menjadi Sekjen salah satu NGO di Jakarta Timur juga pernah. Sejak 98, menjadi pertapa yang sepi, walau maih jadi advisor “mbeling” di beberapa NGO. Sekarang lebih senang melihat kampung halaman dari jauh sambil menyelami lamat-lamat kegalauan si Amangoi yang banyak cerita itu di Apa Kabar Padangsidempuan.

  16. Amangoi…. Mornif, Eremha, Kritikus Tapsel….satu orang, cenderung sombong, tinggi hati dan kampunganan ! dasar pengamat lokal peot, tua, nenek2 pulak ! kog dari dulu bahasanya cuma begitu-begitu terus ?

  17. Halo admin padangsidimpuan dot com…
    Buat acara kopdar pembaca dan komentator padangsidimpuan dot com dong. Pasti ramai dan seru.
    Memindahkan adu argumen di kolom komentar ke dialog offline yang bisa berujung pada tindakan nyata.

  18. @Amangoi : muak tanda tak mampu. Yang penting di sini bukan caci maki. Tapi argumen yang cerdas. Kalau masuk akal banyak orang paham. Kalau banyak caci maki berarti tak mampu. Jangan sakit kalau “tak masuk barang itu” kata Soetan Batoegana. Bukan paparan CV yang diperlukan, tapi analisa yang tajam dan masuk akal. Bukan provokasi dan agitasi yang diperlukan, tapi nalar sehat yang mencerahkan bagi orang banyak. Bukan amarah yang diperlukan, tapi ketulusan hati berjuang demi bona pasogit tano hatubuan Tapanuli Selatan. Tidak perlu mencaci maki. Supaya jelas bagi pembaca, kupas saja kalimat mana dari statement saya yang menurut anda tidak cocok. Kritik saja habis-habisan….bukan mengalihkan obrolan ke hal-hal yang gak penting. Coba saja kalau masih punya kamus!

  19. Hee .. “Adil?”, jangan campur-aduk ya? Soal Sumurung yunior “kemarin sore” keminter lokal yg masih perlu banyak belajar ke level nasional, aq tak ngelak. Tapi kau apa rupanya mau ngomong besar mulut samaku? Ayo buka-bukaan siapa kau dan siapa aq ! Kapan kau mulai nongol dikenal rakyat dan birokrat? Mulai kapan dan sudah sampai dimana prestasi dan reputasimu dlm urusan advokasi publik di Tapsel? Aq dah muak dgn gaya NATO (No Action Talk Only). Ayo kita saling pamer, biar audience forum ini bisa tahu !
    Sebagai pembukaan tantangan, aq sebut 18 (delapan belas) thn lalu era Orde Baru, aq bawa sekelompok masyarakat Kec. Sosa (dulu bagian dari Tapsel kini Palas) advokasi lingkungan didukung Oslan Tanjung WIM (Wahana Informasi Masyarakat, karena 1994 blm ada lembaga Walhi Sumut) dan Hendrik Saragih kini Serikat Tani Indonesia. Di Jakarta difasilitasi eksekutif nasional Walhi Zulkarnaen (Longgena Ginting masih staf biasa) nginap di Mess PRD. Menuntut kasus lingkungan Permata Hijau Group dpp Robert Go Ho Cien, hasil road show ke sejumlah lembaga tinggi negara: Dirut Inhutani-IV Harjito Haknyosubroto, Kakanwil Dephut Sumut Komar Sumarna, Kadishutpropsu A. Panjaitan, Kacab Inhutani-IV Sumut Endro Siswoko, KCKD-IX Tapsel (alm) Zulfikar Batubara semua dicopot jabatannya oleh Menhut Djamaludin. Areal konsesi PHG dikurangi 1.500 Ha, bayar denda 3 milyar. Singkek Akang, manager IPK Inhutani-IV disidang dan dipenjara di LP Salambue. Dokumentasi & klipping ublikasinya masih lengkap.
    Saksi-saksinya bertabur masih hidup hingga kini, mulai dari (mantan) Bupati Sualo`on Siregar, (mantan wartawan) Edy Rangkuti kini Anggota DPRDSU, Sulben Siagian PU HR Mandiri, Ajibsyah (mantan) Ketua DPW PP dan kini Anggota DPRDSU (sbg trio yg coba bendung advokasi), serta Darori kini Dirjen PHKA. Dan aq msh punya prestasiku advokasi lingkungan Thn 1991, dgn saksinya a.l, (mantan) Bupati Tohareudin Siregar dan (mantan) Ketua DPRD Tapsel
    Nah kini coba pamer apa saja prestasimu ! Klu tak becus, tutup mulutmu, tak usah banyak komentar di forum ini klu cuma OMDO (Omong Doank), mangecet na maloan, mambaen inda adong ! Wis ngertos sampeyan, daganak napotangin ?

  20. Ada anggapan di kalangan kawan2 aktifis karbitan kalau mengadukan satu persoalan kepqda tokoh dan lembaga di Jakarta, mereka serta merta akan mendapat dukungan yang mereka harapkan. Bisa saja terjadi jika : (a) pengaduan didasarkan pada data dan fakta, bukan persepsi apalagi “katanya” “orang bilang”;(b) jika tokoh lembaga tempat mengadu itu adalah lembaga ecek-ecek seperti LSM Partabagsel.

    Ratna Sarumpaet itu bukan aktifis gadungan. Komnas HAM bukan lembaga sipanggaron. Walhi bukan NGO kuper dan Jatam juga bukan LSM kacangan yang bisa serta merta mengeluarkan statement mengutuk, kalau pun banyak sumber menyebut mereka turut kampanye di Batangtoru. Mereka semua tahu bahwa mereka harus bicara atas dasar fakta, bukan persepsi seperti keinginan si Amangoi atau putra tapsel asli yang lagak itu. Sebagai orang timur mereka harus mengeluarkan statement dan statemen paling aman adalah statement politis yang tak lain adalah keluhan atau uneg-uneg yang tidak perlu dipertanggungjawabkan kebenarannya. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menyulap persepsi menjadi data dan fakta. Silahkan dibaca kembali di forum APAKABAR PADANGSIDIMPUAN ini, sebelum RS bicara, Walhi telah mengeluarkan statement yang menurut saya tidak bunyi!!! Kenapa? Mungkin karena orang-orang yang datang mengadu itu tidak punya data, kecuali “katanya” atau paling jauh “menurut saya”. Kasihan deh loe Amangoi…

  21. Dasar si “Adil” yg tidak adil, sifat usil, sikap degil, tingkah tengil, sok nyentil, nggak berani tampil, nalar kagak nempil, forum serius dianggap ngemil. Jokowi menang di Jakarta, emangnya hebat? Lha, yg tiap tahun dari jakarta jutaan ummat mudik iku wong opo? Jawi walau belum mayoritas tapi dominant di Jakarta, mulai presiden negara sampai kuli pecok. Minang atau Melayu di Tapsel populasinya berapa sih? Udahlah, jangan asbun bertele-tele. Bibit, bobot, bebet situ sampai dimana sih ?

  22. @putra asli tapsel : orang yang mengandalkan keaslian identitas sebenarnya adalah orang-orang yang takut menghadapi dunia yang terbuka. Mereka larut dalam romantisme masa lalu, enggan bekerja keras dan tak mampu bersaing dengan orang lain. Keaslian bukan untuk diomongkan dan dipolitisasi, tapi dihayati dengan rasa percaya diri menghadapi bangsa manapun di dunia. Tak ada artinya keaslian disebut-sebut oleh jutaan orang tapsel di kampung dan di rantau, kalau mereka tidak berbuat mengubah nasib diri dan kaum mereka. Atas nama keaslian apa yang sudah mereka perbuat untuk tapsel? Mengeluh juga sebuah ikhtiar, tapi bukankah itulah terbilang amal yang paling ringan? Tapsel tak akan pernah selesai jika diserahkan kepada orang tapsel! Sebab, atas nama keaslian mereka lebih banyak ngomong daripada berkerja! Mungkin saatnya tapsel dipimpin orang Minang atau Melayu, seperti Jokowi memimpin Jakarta! Orang Tapsel tidak seperti anda, yang melihat dunia seperti katak dalam tempurung.

  23. kalau saya perhatikan kutipan nya si adil ini, ni orang bukan tahu permasalahan malah kasi statement yg ngaco dan saya pikir ni orang bukan orang tapsel tapi mungkin warga pendatang yang cari makan dan periuk nasi nya di tapsel ni ??

  24. @pak eremha: mungkin pak adil belum mengetahui semua persoalannya, seandainya dapur tempat pak adil dan keluarganya minum dialiri air limbah yg katanya aman tp ngak ada bukti nyata klo itu aman, mungkin beliau juga pasti resah juga. Di tambah melihat sikap pemerintah pemkab, ngak tau lg gimana sikap beliau apa tetap pasrah

  25. Pemkab mau menang sendiri dgn tangan besi, apa bukan otoriter? Kita discus case konflik lokal Bt Toru atau kebijakan politik nasional? Jangan zigzaglah !

  26. Otoritarianisme kekuasaan telah berakhir satu dekade silam sejak regim tangan besi pupus. Sekarang semua orang boleh menyatakan apa saja secara terbuka, termasuk melakukan protes, demonstrasi, dan tuntutan hukum. Semua orang berkesempatan menjadi Presiden, Gubernur, Bupati, Kepala Desa, dan anggota perwakilan rakyat dengan satu syarat yaitu mendapat dukungan suara/legitimasi rakyat banyak. Kalau gagal kali ini, masih coba lagi 5 tahun yang akan datang. Begitu seterusnya. Semua orang juga bebas memilih profesi apa pun di dalam maupun di luar negeri, termasuk jadi pengamat atau komentator. Sebelum 98 itu semua mimpi!!! Sekarang yang tidak punya tempat adalah sikap anakronisme, mau menang sendiri, mau benar sendiri, atau sikap memaksakan kehendak dan membenarkan anarkisme. Mereka akan menjadi penghuni penjara hati mereka yang cemas, galau, dan frustasi karena tidak mampu menghadapi dunia yang terbuka di sekeliling mereka.

  27. Marsada roha ma hamu dongan angka na pistar i laho padengganhon angka nahumuranga i anggiat marguna tu angka dongan na asing, tarimakasi

  28. Si “Adil” mengulas kok tak adil? Apa dia bagian kaum jumud pengecut nihil ijtihad yg cuma becus pasrah bertaqlid sujud simpuh ke hadapan otoriterisme? Kaum Gandian msh punya naiwatu walau berbau berhala hindu, tak relevan jadi komparasi ke negara muslim terbesar di dunia. Sekalipun kaum muslimnya seperti si “adil” yg mayoritas sibuk ibadah individual yg cuek amal sosial. Orang disuruh jadi martir sementara si “adil” cuma becus nyinyir.

  29. Kaum avonturir memang menyukai demokrasi yang berujung anarkisme. Mereka secara terencana dan sistematis mendorong orang-orang lugu di garda terdepan merusak dan membakar kantor pemerintah dan kemudian menjadi korban, sementara mereka cuci tangan sambil senyam-senyum di belakang layar. Dalam banyak kasus, tak jarang situasi anarkisme dijadikan alat bargaining untuk mendapatkan sekilo dua kilo beras dengan menyodorkan nomor rekening ke sana ke mari. Itu bedanya dengan kaum Gandhian yang punya cara berbeda dalam menunjukkan kesejatian perjuangan. Jika Eremha dan Morniff pejuang sejati, mereka akan jadikan diri mereka sebagai garda terdepan. Mogok makan saja….

  30. RS dah teruk litak kasus nasional, maka kasus regional blm gas abis. Dan kok Sumurung rakyat dituding anarkis? Pemkab paksakan pembenaran sepihak anggar pistol dan bedil, apa bukan anarkisme kekuasaan?

  31. Dipahami, rekan aktivis mungkin mengharapkan statement lebih liar dari RS;bukan sekedar curhat agar masalah martabe itu tidak dipolitisasi. Tapi RS juga bukan aktifis gadungan yang menelan bulat-bulat semua keluhan yang disampaikan kepada mereka. RS mungkin sadar terlalu prematur untuk “menyulap” perbedaan persepsi menjadi sebuah fakta bencana kemanusiaan yang nanar. Justru sebaliknya, perbedaan persepsi yang terjadi antara Ali Sumurung cs dan Pemda Tapsel mengenai status AMDAL terlalu ringan untuk dijadikan sebagai pembenaran moral atas tindakan perusakan dan pembakaran kantor-kantor pemerintah di Batangtoru, yang kelihatannya disponsori oleh kalangan aktifis tertentu. Kata politisasi menandai indra intelektual dan kemanusiaan RS belum majal…

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*