Ratusan Massa Duduki Gedung DPRD Madina

Unjuk Rasa Ratusan masyarakat Kelurahan Tapus dan Desa Parbatasan Kecamatan Linggabayu melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPRD Madina minta PTM3 dicabut izinnya dan hengkang dari daerah itu. (medan bisnis/zamharir rangkuti)

Panyabungan. Ratusan massa yang berasal dari dua desa, masing-masing dari Kelurahan Tapus dan Desa Perbatasan, mendatangi gedung DPRD Madina, Rabu (12/8). Mereka menuntut PT Madinah Madani Mining (M3) segera angkat kaki dari daerah itu, karena dinilai merugikan masyarakat dan menyengsarakan masyarakat.
Massa tiba di kantor DPRD Madina pukul 14.00 WIB dengan menaiki delapan unit mobil truk dan sebagian masyarakat menaiki sepeda motor.

Sesampainya di kantor DPRD Madina, massa pengunjukrasa melalui koordinator aksi menyampaikan tuntutannya yang disampaikan Ainuddin Lubis di hadapan anggota DPRD.

Dalam tuntutannya, PT M3 dituding telah melakukan pengerusakan dan menguasai lahan tanpa izin yang berhak terhadap lahan masyarakat Kelurahan Tapus yang telah memiliki sertifikat, dan PT M3 masih terus melakukan penambangan di atas lahan plasma masyarakat Tapus tanpa seizin dan sepengetahuan masyarakat Tapus.

Ainuddin mengatakan, sampai saat ini PT M3 tidak pernah mengindahkan hak-hak masyarakat Tapus, dan PT M3 telah menghambat pembangunan plasma untuk kesejahteraan masyarakat Tapus, dan sampai saat ini PT M3 menjadi biang komflik di tengah-tengah masyarakat.

PT M3 hanya mengantongi izin usaha pertambangan operasi produksi melalui keputusan Bupati Nomor : 540/461/K/2009 komoditas bauksit dan telah diubah melalui keputusan Bupati Madina Nomor : 540/461/K/2009 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan operasi produksi komoditas bauksit.

Baca Juga :  Demo PMMI Madina Ricuh, Mahasiswa dan Satpol PP Saling Dorong

PT M3 melalui karyawannya telah melakukan pencabutan pokok sawit yang terletak di atas lahan milik masyarakat Tapus yang telah dikuasakan masyarakat kepada koperasi produsen Rimbo Tuo untuk dijadikan plasma dan pihaknya merasa resah atas tindakan pencabutan pokok sawit tersebut.

Ainuddin menegaskan, sampai saat ini banyak masyarakat Tapus yang dilaporkan PT M3 ke Polres Madina di areal yang disengketakan terkait dengan adanya masyarakat yang mendulang untuk mencari nafkah di lahan yang disengketakan.

Pantauan MedanBisnis di lapangan, ratusan massa yang tergabung dari dua desa yakni Tapus dan Desa Perbatasan tiba di kantor DPRD Madina pada jam.14.00 WIB.

Massa berjanji akan bermalam di Kantor DPRD Madina bila tuntutan masyarakat tidak dipenuhi, sampai berita ini dikirim ke meja redaksi belum ada hasil musyawarah masyarakat dengan DPRD dan instansi terkait.


MedanBisnis – (zamharir rangkuti)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 5 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*