Ratusan Supir Angkot Demo di Kantor Walikota P. Sidimpuan

P.Sidimpuan, (www.analisadaily.com)

Illustrasi (www.inimedanbung.com)

Ratusan supir angkutan umum dari delapan Lin yang berbeda menggelar aksi demo di halaman kantor Walikota Jalan Sudirman Kota Padangsidimpuan Rabu (7/4).

Mereka menuntut agar Walikota Padangsidimpuan Drs H. Zulkarnaen Nasution MM mencopot Kadis Perhubungan Ahmad Husein Nasution dari jabatan karena dinilai tidak mampu melaksanakan tugasnya.

Pantauan Analisa, para supir dan pengusaha angkutan umum ini tiba di halaman kantor Walikota P.Sidimpuan sekitar pukul 10.00 WIB dengan mengenderai ratusan angkutan umum dari Lin masing-masing, sembari mengusung poster yang bertuliskan desakan agar Walikota segera mencopot Kadis Perhubungan.

“Kami minta Pak Walikota segera mencopot Kadis Perhubungan karena sudah tidak mampu menjalankan tugas dan amanat yang dibebankan dipundaknya, “ujar para supir angkot serentak.

Dalam pernyatan sikapnya yang dibacakan Kordinator Aksi Abdurrahman Nurdin disebutkan, 14 poin keluhan dan desakan terhadap Walikota Padangsidimpuan yaitu, penyerobotan trayek yang dilakukan angkutan pedesaan, Bus L 300 dan Bus Luar kota/angkutan kota ke kota.

Masalah rute/ jalur trayek yang semakin sempit dan tumpang tindih, munculnya loket-loket liar bus L 300 disekitar eks bioskop rajawali sehingga menyebabkan kemacetan arus lalu lintas.

Selanjutnya, tidak berfungsinya rambu-rambu lalu lintas khususnya pusat kota, pertambahan armada yang tidak sesuai dengan jarak rute/trayek, masalah pengawasan dan peneertiban dan instansi terkait belum maksimalo, sebagian trayek yang berpangkalan di sadabuan masih dikenakan reribusi parkir, tidak berfungsinya terminal bantunadua sebagai mestinya padahal para pengusaha dan suipir angkutan umum sangat membutuhkannya.

Angkutan anak sekolah yang hendak kekomplek sadabuan di pagi hari tidak mematuhi ketetapan yang ada, masih ada loket-loket Bus L 300 disekitar Jalan Imama Bonjol (Aek Tampang) dan Jalan Sisimangaraja (Sitamiang) sehingga menjadi permaslahan bagi angkutan kota.

Baca Juga :  Candi Bahal (Candi Portibi): Menapaki Jejak Agama Budha Wajrayana di Sumatera

Atas dasar itu mereka mendesak agar SK walikota tanggal 23 januari 2002 No 024/121 tanggal 23 tentang pemberitahuan pelayanan trayek mobil penumpang umum bus luar kota yang mengantar sewa/ anak sekolah ke komplek sadabuan dicabut.

Menempatkan poll masing-masing angkutan diatas atau sebelum terminal serta pemerintah untuk segera melengkapi dan memfungsikan sarana dan prasarana terminal.

Temui

Asisten I mewakili Walikota bersama Kadis Perhubungan yang akhirnya menemui massa di halaman kantor Walikota setelah para pengujuk rasa enggan memenuhi permintaan pihak pemko untuk berdialog didalam aula kantor tersebut.

Dihadapan massa asisten I mengatakan, sejumlah poin yang menjadi tuntutan para supir angkutan umum itu belum dapat dilaksanakan dikarenakan kesalahan para supir angkutan itu sendiri. “Bagaimana kami bisa menjalankan tuntutan jika para supir dan pengusaha tidak mematuhi aturan yang telah digariskan, “ujarnya.

Rahuddin juga mengaku heran karena segala yang menjadi tuntutan para supir angkutan umum ini merupakan aspirasi dari sebagain supir angkutan umum yang juga beberapa waktu lalu melakukan aksi yang sama.

Sedang mengenai retrebusi Rahuddin mengatakan, uang pembayaran retrebusi itu demi kepentingan rakyat termasuk para supir dan pengusaha angkutan umum. ” Jujur, kami dari pihak pemko tidak ada kepentingan dalam pungutan ini dan murni demi kesejahteraan rakyat, “tuturnya.

Hal senada juga diutarakan Kadis Perhubungan Ahmad Husein yang mengaku telah melaksanakan apa yang telah menjadi tuntutan para supirt angkutan itu. “Masalah trayek maupun retrebusi, itu sudah memiliki aturan masing-masing dan dalam mengambil tiap kebijakan kita selalu berkordinasi dengan Organda, jadi sebenarnya tidak ada yang harus dipermasalahkan dalam hal ini, “katanya.

Baca Juga :  Demo Kantor Wali Kota, Mahasiswa Bawa Keranda - Tuntut Penyelesaian Kasus Dugaan Korupsi di Pemko Padangsidimpuan

Namun katanya, pihaknya akan mempelajari tuntutan para supir angkutan umum ini dan akan segera melaksanakan sesuai dengan aturan dan koridor aturan yang berlaku. “Kami minta diberi waktu untuk mempelajari tuntutan rekan-rekan supir dan pengusaha angkutan umum ini, ” katanya yang disambut cemoohan dari para supir angkot.

Usai mendengar penjelasan Asisten I dan kadis perhubungan, Ratusan supir dan pengusaha angkutan umum ini akhirnya membubarkan diri dengan tertib dibawah pengawalan ketat pihak kepolisian dan Sat Pol PP. Delapan Lin (jurusan) yang menggelar aksi itu Lin 01,02,03,04,05,06,07 serta Lin 13. (hih)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*