Rawan Pengalihan Kepemilikan – Pemko Padangsidimpua Tak Miliki Data Aset

Untuk menghindari terjadinya pengalihan aset pemerintah menjadi milik perseorangan, Pemko Psp harus segera mendata seluruh aset sejak berdirinya daerah ini tahun 2001. Pasalnya, hingga saat ini data yang akurat belum ada.

Pengalihan itu bisa terjadi, sebab hingga saat ini pemerintah belum memiliki data akurat dan keabsahan hukum soal aset milik yang bisa dikelola oleh daerah untuk meningkatkan pembangunan dan tentunya mendatangkan pendapatan asli daerah (PAD).

Hal ini ditegaskan Ketua DPRD Psp, H Aswar Syamsi SE, Senin (5/12) kepada Metro. Katanya, sesuai UU Nomor 4 tahun 2001 tentang pemekaran Kota Psp, sudah seharusnya (selama 10 tahun terakhir) Pemko Psp mengetahui yang mana saja aset milik Pemko Psp sesuai UU itu. Atau dengan kesepakatan, aset mana saja yang diserahkan oleh kabupaten induk yakni Tapsel.

“Hingga sekarang, kita tidak tahu pasti yang mana saja yang sudah menjadi aset Pemko Psp. Apakah sudah diserahkan oleh kabupaten induk secara resmi kepada Pemko Psp atau tidak. Diharapkan jangan sampai ada kejadian, aset pemerintah menjadi milik perseorangan dan ketika hendak diklaim muncul masalah. Untuk itu kita minta Walikota Psp,” kata Aswar.
Dia juga meminta Pemko Psp untuk segera melakukan pendataan dan meminta kepada kabupaten induk untuk mencari aset mana saja yang menjadi hak atau milik Pemko Psp. Jangan ditunggu-tunggu, karena nantinya semakin lama akan semakin kabur. Dan yang menjadi persoalan, kalau tidak ada adminsitrasi yang resmi, tidak bisa ditentukan yang mana aset milik Pemko Psp atau masih dikuasai atau dimiliki kabupaten induk.

Baca Juga :  Penetapan Dana Hibah Sidimpuan Diprotes

“Wali Kota Psp harus menjalin komunikasi dengan Pemkab Tapsel untuk mendata dan mengetahui aset mana saja yang diserahkan Pemkab Tapsel sesuai dengan tuntutan UU nomor 4 tahun 2001,” ujar Ketua DPRD Psp ini.

Katanya, sampai saat Pemko Psp masih sebatas menguasai bukan memiliki. Pasalnya, kita belum melihat ada penyerahan resmi dari Pemkab Tapsel ke Pemko Psp. Soal eksekusi eks bioskop presiden yang sudah mempunyai ketetapan hukum, katanya, jika memang ada surat penyerahan resmi dari Pemkab Tapsel ke Pemko Psp, eksekusi itu batal demi hukum.
“Tapi setahu kita memang tidak ada surat penyerahan dari Pemkab Tapsel ke Pemko Psp. Jadi, agar kejadian yang sama tidak terulang lagi kita harapkan Wali Kota Psp untuk segera melakukan pendataan aset milik untuk menjamin kepastian bahwa Pemko Psp itu dibentuk sesuai dengan UU,” tuturnya.

Ketua FPD DPRD Psp, Khoiruddin Nasution juga mendesak Wali Kota Psp untuk segera menindaklanjuti persoalan kepastian aset daerah yang ada di wilayah Pemko Psp, apakah milik Pemko Psp atau Pemkab Tapsel.

“Walikota Psp harus segera turun tangan memastikan semua aset yang ada di Pemko Psp ini, apakah sudah menjadi milik Pemko Psp atau masih dimiliki Pemkab Tapsel. Agar ada transparansi pengelolaannya.

Kelemahan Pemko Psp selama ini adalah tidak adanya akurasi data soal aset Pemko Psp, sehingga ketika muncul persoalan, tidak bisa diklaim apakah aset itu milik Pemko Psp atau tidak.

Baca Juga :  Puluhan Massa Kompak Aksi Damai di Kejari P. Sidimpuan

“Persoalan ini muncul, karena selama ini Pemko Psp tidak peduli sama sekali dengan aset di daerah ini. Sampai sekarang Kantor Wali Kota, DPRD Psp dan sejumlah bangunan pemerintah lainnya itu bukan milik Pemko Psp tetapi milik Pemkab Tapsel. Parahnya data-data adminsitrasi yang diperlukan tidak ada sama sekali ditangan Pemko Psp. Bagaimana mau kita memilikinya jika datanya saja tidak ada,” kesalnya. (phn/mer)

metrosiantar.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*