Reses Anggota DPRD Palas Diduga Banyak Fiktif

PALAS-Reses anggota DPRD Kabupaten Palas untuk Tahun Anggaran (TA) 2011 dan TA 2012 diduga banyak fiktif. Pasalnya, banyak ditemukan dalam pencairan yang dilakukan Bendahara Sekretaris Dewasn (Sekwan) terjadi dugaan penyelewengan atau penyimpangan. Demikian disampaikan aktivis Gerakan Rakyat Berjuang (GRB) Kabupaten Padang Lawas (Palas), Mardan Hanafi Hasibuan SH kepada METRO, Senin (30/4). Diutarakan Mardan, dugaan kejanggalan dan terjadinya penyimpangan di lembaga DPRD Palas sudah lama tercium.

“Bahkan aksi mahasiswa sudah sering dilakukan, namun tidak ada respon dari penegak hukum untuk menindaklanjutinya. Padahal dugaan korupsi itu cukup mudah dibuktikan melalui pengelolaan keuangan dan perjalanan dinas DPRD yang diduga banyak fiktif,” terangnya.

Dijelaskannya, dugaan penyimpangan dan fiktif tersebut pada reses DPRD untuk TA 2012, dimana sesuai jadwal kegiatan DPRD Palas, reses dilakukan April, namun hingga saat ini masih banyak ditemukan DPRD Palas yang belum melakukan reses, namun dananya sudah dicairkan.

“Ini kan bagian dari fiktif. Coba kita lihat di lapangan ke dapil DPRD masing-masing, mana ada kita temukan reses dilakukan sesuai dengan juknis pelaksanaan reses itu sendiri. Bahkan banyak DPRD reses hanya cakap-cakap di kedai, kemudian pulang tanpa ada kegiatan,” terangnya.

Dimana sesuai juknis, tuturnya, setiap DPRD yang melakukan reses minimal menghadirkan masyarakat terkait sebanyak 200 orang, dengan cara dilakukan pertemuan untuk membahas keluh kesah masyarakat terkait. “Tapi nyatanya, mana ada dilakukan DPRD sosialisasi reses ke masyarakat. Bahkan banyak DPRD tidak pernah turun ke dapil masing-masing untuk melakukan reses tersebut,” tegasnya.

Baca Juga :  LP-4 ADSU Minta Pemkab Palas Untuk Tidak Bayarkan Jaminan Pemeliharaan Proyek Jalan Pejuang

Sedangkan Bendahara DPRD Palas, Ansoruddin Nasution mengatakan, tidak ada temuan di DPRD Palas untuk TA 2011 dan TA 2012 dalam pengelolaan anggaran DPRD Palas termasuk dana reses. Dijelaskannya, dirinya juga membenarkan kalau hingga saat ini masih banyak DPRD Palas yang belum melaporkan hasil resesnya.

“Yang jelas saya sudah cairkan semua dananya melalui uang pangkal APBD Palas TA 2012. Karena, sudah ada surat perintah tugasnya dari pimpinan DPRD Palas, makanya saya cairkan,” katanya. Dimana, kata Ansoruddin, setiap DPRD Palas mendapat dana reses untuk tahap pertama sebesar Rp15 juta per dewan.

“Kalau mau mereka (DPRD, red) tidak melakukan reses ke lapangan, itu hak mereka, yang jelas saya selaku Bendahara ada surat pemberian tugas (SPT), saya cairkan. Memang masih banyak DPRD belum melakukan reses dan itu tanggung jawabnya,” tukasnya. Ditanya mengenai banyaknya dugaan surat perjalanan dinas DPRD yang fiktif dan sudah menjadi temuan BPK, Ansoruddin membantah hal itu.

“Tidak ada temuan di DPRD ini, kita ada data dan bukti kok, lengkap,” terangnya. Disinggung mengenai adanya dugaan perjalanan dinas yang dipalsukan melalui tiket pesawat dalam perjalanan dinas DPRD ke luar kota, Ansoruddin terlihat gugup menjawabnya. Bahkan raut mukanya terlihat berubah. “Tidak ada itu, mana berani kita memalsukannya, apalagi harus discaning atau dipalsukan tiketnya,” tukasnya. (amr)

Baca Juga :  Bupati Tapsel kembali ‘rombak kabinet’

Sumber: metrosiantar.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*