Reshuffle, Struktur Gemuk dan Inefisiensi

Oleh : Todi Parham *)
Pasca kurang lebih tujuh bulan berselang (April 2011) melakukan reshuffle atau merombak/mereposisi/merubah susunan KIB (Kabinet Indonesia Bersatu ) II-nya, kini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) kembali berencana untuk melakukan reshuffle kabinetnya. Sedang dan akan memanggil atau mem-fit and proper test ( uji kelayakan dan kepatutan ) para bakal calon wakil menteri dan menteri “selera”-nya.

Kalau dipikir-pikir, memang amat-sangat membingungkan praktik berpolitik serta cara-cara berdemokrasi di Indonesia pasca dua orde, lama dan baru. Ribut dan ribet. Bahwa praktik reshuffle, dimana para pembantunya yang dinilai tidak memiliki kompetensi, tidak berkinerja/berperformance baik, tidak memenuhi pencapaian target, yang karena sakit, yang karena bermasalah/berkasus (a-moral dan terindikasi korupsi) dan lainnya, adalah domain presiden yang disebut sebagai hak prerogatif, namun sering menimbulkan heboh atau dihebohkan.

Heboh di eksternal, dimana parpol (partai politik) tertentu yang telah menjalin koalisi dan ikut berkuasa meski hanya dibei jabatan menteri “supporting” (pendukung), karena adanya sas-sus bahwa satu atau beberapa menterinya akan dicopot, menjadi ketar-ketir, emosi dan ribut.

Lalu bersuara lantang, kritik sana kritik sini. Memang harus diakui bahwa parpol di Indonesia tidak sebagaimana parpol di negara-negara maju (ekonomi, industri-teknologi dan demokrasinya ). Di negara maju parpol bekerja dan berkomitmen secara sungguh-sungguh dan mencari nama baik, sedangkan di Indonesia justru sebaliknya, mencari tahta dan harta !.

Keberadaan parpol di Indonesia umumnya tercermin pada perilaku personil/anggotanya yang cenderung bersifat hedonisme. Mengagung-agungkan materi dan kuasa. Nafsu bertahta dan berharta. Gila tahtah dan gila harta, sehingga sering kali gara-gara tahta dan harta membuat orang menjadi gila sendiri (benaran). Menjadi stres kalau sudah tidak berkuasa lagi. Stres kalau sudah tidak punya uang lagi. Stres kalau sudah tidak dihormati dan disanjung-sanjung lagi , serta stres pula jika di kritik pada saat sedang memagang jabatan/kuasa.

Heboh di internal, adalah soal gaya Presiden SBY yang terkesan “jaga image” dengan senyum yang tampak dipaksakan serta terkesan sok berwibawa. Bisa jadi mungkin dari sononya. Padahal wibawa bukanlah datang dari senyuman yang ditahan-tahan, atau dari tawa yang dibuat-buat. Bukan pula dari cara berjalannya yang langkahnya diatur-atur seperti baris-berbaris.

Bukan itu yang diingini dan didambakan oleh masyarakat, tapi fakta dan apa adanya. Perkenomian nasional yang sehat (bukan sehat secara teori dan atau yang dibuat-buat melalui asumsi-asumsi dan lainnya) , fundamental ekonomi yang kuat dan teruji jika suatu saat datang badai krisis ekonomi global menerjang.

Para menterinya, pimpinan parpol berkuasa dan para anggotanya di DPR tidak ada yang tercela, tidak ada yang a-moral dan tidak ada yang terlibat dalam berbagai kasus (korupsi). Transparan di dalam pelaksanaan penegakan hukum, adil dan tidak tebang pilih atau pilih tebang. Sesegeranya menuntaskan kasus Bank Century. Mencegah atau men-zero-kan atau paling tidak meminimalisir konflik yang kerap terjadi di masyarakat. Seluruh perilaku seperti ini oleh masyarakat dinilai sudah lebih dari cukup (more than enough).

Baca Juga :  Kontroversi Ibukota Tapsel

Boros

Janganlah berbicara lantang bahwa kita harus meningkatkan efisiensi disegala bidang dan lini, namun dalam tindakan nyata sehari-hari justru jauh panggang dari api, yakni inefisien (boros). Betapa tidak, karena bukankah dengan memanggil para calon wakil menteri dan menteri “kesukaannya” saja adalah merupakan pemborosan ?.

Boros di uang, boros di waktu dan boros di tenaga. Boros di uang, antara lain , bukankah ketika saat memanggil si bakal calon menteri atau wakil menteri dan lalu datang , tidak disebut mengeluarkan uang (biaya bensin ke Puri Cikeas, minum teh/kopi, snack, dlsb), meski kelihatannya berbiaya kecil dan sedikit namun lama-lama yang namanya biaya ‘kan bisa menjadi bukit.

Boros diwaktu, karena dengan memanggil bakal calon menterinya, bukankah waktu presiden menjadi ter buang percuma hanya karena doyan mempertontonkan kehebatan dan kuasanya sebagai presiden karena harus didatangi dan di-yesmen-kan ?. Yang padahal jika waktu tersebut digunakan oleh sang presiden untuk kunjungan ke berbagai daerah, seperti meninjau berbagai potensi ekonomi yang memungkinkan dapat mensejahterakan masyarakat, seperti sawah ladang mana yang masih berkondisi baik dan dapat memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat secara maksimal dan lain sebagainya.

Atau waktu presiden tersebut digunakan untuk berkunjung ke Ciamis Jawa Barat, melihat, dimana masih ada rakyat yang masih menggunakan beras ber-ulat untuk dimasak dan dimakan ?. Atau mengurusi dan jika perlu mengunjungi lokasi unjuk rasa pegawai Freeport di Mimika Papua , yang kalau dibiarkan bukan tidak mungkin akan menjadi masalah besar nasional. Serta memonitor bagaimana situasi dan kondisi Ambon pasca bentrok antar warga beberapa waktu lalu, masalah geng motor, dan atau mengapa antar kelompok masyarakat, mahasiswa dan warga sering kali bentrok/konflik , baik didepan mata sendiri Jakarta, maupun di Makassar (?).

Sedangkan boros di tenaga, ‘kan dengan memanggil satu per satu bakal calon wakil menteri dan bakal calon menterinya tentu saja akan menguras fisik, tenaga dan pikiran presiden. Padahal sejatinya yang namanya calon menteri dan atau wakil menteri, cukup secara diam-diam saja dipanggil ke Istana Negara Jakarta, di test dan di indoktrinasi , tapi bukan ke Puri Cikeas yang jaraknya jauh , macet sehingga memakan waktu lama.

Terlalu sering rapat hingga larut (bukan larut malam ) dini hari, apakah perilaku dan gaya seperti ini juga bukan merupakan pemborosan dan membuat para menteri terlalu capek dan jangan-jangan lama ke lamaan bisa menjadi sakit, bahkan struk dan sakit jantung. Sehingga timbul biaya tenaga kerja karena rawat inap di rumah sakit yang tentu tidak sedikit biayanya.

Baca Juga :  PLN Kembali Berikan Janji Palsu

Juga, ‘kan uang makan dan minum ketika rapat berlangsung juga harus dikeluarkan. Belum lagi kemungkinan biaya konsumsinya disalahgunakan atau di mark-up oleh petugas pertemuan/rapat hingga berpotensi semakin membengkakkan biaya, yang merupakan beban negara !.

Lalu rombak-merombak lembaga dari departemen menjadi kementerian dan menciptakan struktur jabatan baru wakil menteri, bukankah ini sesuatu yang sangat memboroskan keuangan negara ?

Untuk perubahan nama pada setiap Lembaga saja, bukankah merupakan pembengkakan biaya jika harus merubah papan nama dari setiap departemen menjadi kementerian. Belum lagi biaya asesoris atau ikutan lainnya , seperti perubahan kop surat, agenda, cap stempel, dan lainnya (?).

Sedangkan untuk penambahan jabatan wakil menteri, ‘kan di setiap departemen/kementerian sudah ada dirjen atau sekjennya. Karena harus dianggarkan biaya tambahan berupa biaya pengadaan rumah dinas, mobil dinas, dlsb yang tentu secara logika sangat memboroskan keuangan negara. Sehingga bagaimana nanti untuk mempertanggung-jawabkannya pasca Presiden SBY lengser di 2014 ?.

Padahal utang pemerintah saja saat ini sudah mencapai Rp. 1.744,34 triliun (per akhir Agustus 2011 ) dengan rasio 27,15% terhadap PDB (produk domestik bruto). Atau meningkat sebesar Rp. 67, 49 triliun bila dibanding utang pada akhir Desember 2010 ( yang sebesar Rp. 1.676,85 triliun).

Harus jujur diakui bahwa biaya politik selama kepemimpinan Presiden SBY (2004-2009 dan 2009-2014 ) yang besar dan membengkak , dominan dan sangat membebani APBN.

Memang reshuffle adalah hak prerogatif presiden di dalam sistem kabinet presidensial. Namun demikian, meski agak pesimistis, kiranya realisasi dan kritisi terhadap ( gaya dan pelaksanaan ) reshuffle dan in-efisiensi di tubuh pemerintah dapat menjadi bahan renungan dan self instropection bagi Presiden SBY untuk tetap berkomitmen memajukan Indonesia di sisa waktu pemerintahannya (2014). **** (analisadaily.com)

Penulis : pemerhati masalah hukum, sosial dan politik.

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*