Revitalisasi perkebunan jangan hanya milik pengusaha

WASPADA ONLINE

PANYABUNGAN – Program pemerintah dalam revitalisasi perkebunan yang sudah berjalan dalam beberapa tahun ini belum menyentuh untuk kepentingan masyarakat perseorangan.

Program ini terkesan hanya milik pengusaha saja. Hal itu juga terjadi di kabupaten Mandailing Natal (Madina), karena hingga saat ini belum ada masyarakat yang terdengar mendapat bantuan.

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Madina, Ahmad Riadi Husnan, mengatakan itu sekaitan dengan banyaknya keluhan dari masyarakat yang begitu sulit untuk mendapat bantuan dari program revitalisasi itu.

“Sebetulnya kalau kita simak program revitalisasi sangat bagus, karena pada dasarnya hal ini ditujukan untuk masyarakat perseorangan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Akan tetapi yang terjadi dilapangan malah sebaliknya pengusahalah mendapat bantuan ini,” katanya, malam ini.

Menurut prosedural dalam memperoleh bantuan, masyarakat harus menyediakan lahan minimal dan maksimal 4 hektar yang dilengkapi dengan surat-surat tanah atau yang diakui oleh pemerintah.

Sementara fakta di lapangan masayarakat pada umumnya hanya memiliki surat akta jual beli ataupun keterangan hak milik dari kepala desa.

“Saya pikir hal ini terlalu dipersulit, kita kitahui dalam dana revitalisasi ini ada ditampung biaya sertifikasi tanah, apa salahnya ini digunakan sepanjang pemerintah daerah memang peduli dengan rakyatnya” jelasnya.

Dikatakan, anggaran revitalisasi masih banyak mengendap di bank-bank yang dipercaya pemerintah untuk membagikan bantuan itu. Namun akibat tidak ada kejelasan dari pemohon sehingga dananya masih tersimpan.

Baca Juga :  Nasib Tragis Pahlawan Olahraga - Medali pun Terpaksa Dijual untuk Makan

“Hal inilah yang dimanpaatkan oleh pengusaha, karena dari keterangan phak Bank yang dipercaya bisa mengembalikan dana itu dengan cepat hanya pihak bank,” katanya.

Momen inilah, katanya, pihak bank dihimbau untuk tidak terlalu mudah mengeluarkan dana kepada pihak pengusaha sebelum ada kejelasan mengenai persyaratan yang diperlukan.

“Kita himbau pihak bank harus selektif apabila ingin mengeluarkan dana revitalisasi ini, apakah sudah sesuai dengan peraturan umpanya 20% dijadikan plasma, atau tidak,” tegasnya.

Sementara, kepada Pemkab Madina, Riadi mengharapkan, dalam setiap proyek bantuan dari pusat selalu ada ditampung dana pendamping 10% pada APBD.

“Apa salahnya ini dimanfaatkan pemerintah melalui dinas perkebunan menciptakan kepercayaan pihak bank kepada masyarakat perseorangan, semisal membuat pendataan kepada masyarakat yang mau ikut dalam program ini dengan hanya menyediakan akta jual beli atau surat keterangan kepala desa tentang hak milik tanah. Saya pikir ini tidak terlalu sulit kalau pemerintahnya mau dan bekerjasama dengan masyarakat serta bank” ujarnya.

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*