REVOLUSI PSSI – Setelah Sepp Bilang “No” Untuk Nurdin

Oleh: Raja Parlindungan Pane *)

“Apa Nurdin Halid boleh di­ca­lon­kan atau mencalonkan diri lagi men­jadi Ketua Umum PSSI?” tanya Djoko.

“No,” jawab Sepp.

Percakapan yang lebih mirip ade­gan drama itu, terjadi antara Duta Be­sar RI untuk Swiss Djoko Susilo dan Presiden Federation of International Foot­ball Association (FIFA) Joseph “Sepp” Blater di markas FIFA di Zu­rich, Swiss, Selasa (8/3).

Djoko yang sudah tidak “joko” la­gi itu memang patut bertanya. Se­bab, sikap ngotot Nurdin Halid, incum­bent Ketua Umum Persatuan Sepak­bola Seluruh Indonesia (PSSI) dua periode (2003-2007 dan 2007-2011), untuk dicalonkan atau mencalonkan diri lagi memunculkan kontroversi dan resistensi. Aksi demonstrasi anti-Nurdin merebak di mana-mana. Kini lahirlah Komite Penyelamat Per­se­pak­­bolaan Nasional (KKPN) yang meng­klaim beranggotakan 87 dari 100 pe­milik suara Kongres PSSI. KPPN pun akan menggelar kongres tandingan.

Djoko memang patut bertanya. Se­bab, seorang mantan narapidana oleh Sta­­tuta FIFA dilarang memimpin lem­­baga sepakbola, termasuk PSSI. Dan Nurdin Halid adalah seorang man­tan narapidana. Pada 13 Sep­tember 2007, ia dihukum dua tahun pen­jara oleh pu­tusan kasasi Mahkamah Agung (MA) No. 1384/K/Pid/2007.

Bahwa Nurdin tetap bisa duduk di sing­gasana Ketua Umum PSSI, di­duga hal itu terjadi lantaran ada pe­me­lintiran pasal dalam Statuta FIFA ke dalam Pedoman Dasar PSSI. Sebagai contoh, Pasal 32 ayat (4) Statuta FIFA tentang Syarat Anggota Komite Eksekutif yang berbunyi: “They shall have already been active in football, must not have been previously found guilty of criminal offence.” Dalam bahasa Indonesia, ayat ini berbunyi: “Mereka telah aktif dalam sepakbola dan tidak pernah dinyatakan bersalah dalam tindak pidana.”

Dalam pedoman yang diratifikasi PSSI (Pasal 35 ayat 4), dua syarat dasar ini kemudian menjadi: “Telah aktif dalam kegiatan sepakbola sekurang-kurangnya lima tahun.” Lebih tragis lagi, pasal ini masih ditambah dengan “di lingkungan PSSI” yang kemudian menjadi alat Pengurus PSSI untuk menggugurkan pencalonan kandidat lain selain Nurdin Halid. Makna “tidak pernah dinyatakan bersalah sebelumnya dalam tindak pidana” juga dipelintir menjadi “tidak pernah dinyatakan bersalah atas tindakan kriminal pada saat kongres.”

Di sisi lain, juga ada Peraturan Peme­rintah (PP) No. 16 Tahun 2007 ten­tang Penyelenggaraan Keolah­ragaan, khususnya Pasal 123 ayat (2) yang menyatakan, “Dalam hal ketua umum induk organisasi cabang olahraga atau induk organisasi olahraga fungsional berhalangan tetap dan/atau menjalani pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ketua umum induk organisasi wajib diganti.”

Maka, Djoko pun bertanya kepada Sepp tentang bolehkah Nurdin Halid yang berstatus mantan narapidana itu men­calonkan diri lagi, lalu dijawab “no” oleh Sepp dengan begitu tegasnya. Ter­lepas dari apakah Nurdin dan pe­ngurus PSSI lainnya percaya atau tidak pada keterangan Djoko, itu urusan me­reka. Yang jelas, Statuta FIFA pun me­larang seorang mantan narapidana memimpin lembaga sepakbola.

Kini, setelah Sepp bilang “no”, ke­putusan selanjutnya ada di tangan Nur­din. Apakah tetap maju sebagai calon Ketua Umum PSSI 2011-2015 ataukah tidak jadi maju untuk memberikan ke­sempatan bagi yang lain. Jika tidak jadi ma­ju, sejarah akan mencatat bahwa Nur­din adalah seorang negarawan sejati.

Kalau selama ini ada kesan pengurus PSSI mendewa-dewakan FIFA, bahkan ada kecenderungan PSSI menjadi ‘negara di dalam negara’ atau bagai hidup di menara gading atau etalase yang terpisah dari masyarakat Indone­sia, kini setelah diketahui bahwa ada se­macam pemelintiran terhadap Statuta FIFA dan secara tegas Sepp pun sudah bilang “no”, bagaimana dengan sikap Nurdin dan para punggawanya di PSSI?

Sekali lagi, semua itu kita serahkan pada kearifan Nurdin dan para pung­gawanya. Bisa jadi Nurdin sudah tidak berminat lagi menjadi Ketua Umum PSSI mengingat ia sudah lelah karena sudah dua periode memimpin organisasi sepakbola tertinggi di Tanah Air ini. Tetapi kalau para punggawanya tetap mendorong, bisa jadi Nurdin akan tetap ngotot. Maka, kemelut PSSI pun tak akan kunjung berakhir. Prestasi se­pakbola Indonesia pun akan terus terpuruk.

Ada baiknya pula kita renungkan apa yang disampaikan anggota Komisi X DPR RI Angelina Sondakh dalam rapat dengar pendapat umum dengan PSSI, 1 Maret lalu. Katanya, “Saya sangat sa­yang dengan Pak Nurdin. Saya tidak mau Pak Nurdin dilecehkan orang lain. Setiap hari ada demo, foto Bapak di­injak-injak. Mungkin sudah wak­tunya Pak Nurdin mundur. Toh sudah di­sediakan panggung terhormat, se­hingga kalau mundur pun masih diberi tepuk tangan…” —- (rakyatmerdekaonline)

*) Penulis adalah Ketua Seksi War­tawan Olahraga Persatuan Wartawan Indonesia (SIWO PWI) Pusat.