Reward Keuangan Terbaik Korbankan Pejabat PPKD Sidimpuan

Penghargaan (reward) yang diberikan Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada Pemko Padangsidimpuan pada kategori pengelolahan keuangan daerah se-Sumatera Utara, berdampak pada pencopatan Kadis Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah Kota P. Sidimpuan, Ahmad Buchori Siregar.

Informasi dihimpun Analisa, Rabu (27/4), pencopatan terhadap Ahmad Buchori tersebut tidak diduga sebelumnya, pasalnya baru-baru ini Pemko P. Sidimpuan baru mendapatkan penghargaan (reward) dari Menteri Keuangan RI.

“Inikan aneh, kok malah pejabat yang telah mengharumkan nama daerah malah dicopot dari jabatannya, ” ujar Ketua Presidium PP Gema Pelita, M Al Hasan Nasution kepada Analisa.

Menurutnya, pencopotan yang dialami Kadis Pendapatan dan pengelolahan daerah Kota P. Sidimpuan semakin membuktikan jika ada ketidak beresan manajemen pemerintahan di kota salak tersebut.

“Sejak dipimpin Walikota Zulkarnaen Nasution untuk kedua kalinya, kota ini semakin aneh. Bayangkan saja, pejabat berprestasi dicopot, malah pemberian insentif berupa dana pembangunan sebesar Rp 24 Miliar atas prestasi itu, kini seolah diklaim pejabat yang tak berprestasi,” terangnya.

Diharapkannya, Menteri Keuangan RI dapat mengkaji dan mempertimbangkan ulang pemberian insentif Rp 24 M itu, karena sudah sudah dinodai sikap tidak terpuji Walikota Zulkarnaen Nasution, dan Sekretaris Daerah Sarmadhan Hasibuan selaku Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

“Kami minta Menteri Keuangan RI mengkaji ulang reward tersebut dan meminta ketua DPRD P.Sidimpuan, Aswar Syamsi Lubis, jangan asal berkomentar di media massa dengan menyebut reward itu keberhasilan Kadis PU, Ardan Noor Hasibuan, dan meminta SKPD lain untuk mencontohnya, “tegasnya.

Baca Juga :  Hari Pertama Kerja, Bupati dan Wabup Madina Tak Masuk

Lumrah

Terpisah, mantan Kadis Penda dan PPKD Pemko P. Sidimpuan, Ahmad Buchori mengatakan, pencopotan dirinya merupakan hal biasa dan lumrah.

“Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bawahan, mutasi itu merupakan hal biasa dan lumrah dalam suatu organisasi. Jangan dibesar-besarkan. Mengenai reward, itu kerjasama semua pihak dan kebetulan saat itu saya sebagai Pejabat Pengelolanya,”ungkapnya.

Dijelaskan, sebenarnya yang dinilai itu adalah itu sistim pengelolaan keuangan tahun anggaran 2009. Namun dilakukan tahun 2010 dan reward-nya diserahkan di 2011 ini.

“Yang dinilai antara lain, ketaatan terhadap tutup buku anggaran di bawah 31 Desember, ketaatan pajak, kontra pos anggaran, dan surat pertanggungjawaban anggaran sudah selesai sebelum tahun anggaran berakhir, “terangnya.

Ditambahkan, sejak tahun 2003 hingga 2007, tutup buku anggaran tidak pernah selesai tepat waktu. Kemudian sejak 2008, Pemko P.Sidimpuan biasa tepat waktu dan tidak ada masalah dalam pengelolaan keuangan daerah.

Ditanya tentang adanya masalah keuangan hingga menimbulkan kasus korupsi pada anggaran Dana Alokasi Khusus dan PS Sidimpuan Buchori mengatakan, yang dinilai itu adalah ketaatan dan tata kelolanya sedangkan masalah yang muncul itu adalah bagian dari pelaksanaan penggunaan anggaran dan bukan pengelolaan.

“Pengelolaan anggaran itu ada di Dispenda PKD. Sedangkan pengguna anggarannya adalah setiap Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sekali lagi yang dinilai itu pengelolaanbukan penggunaan anggaran,” terangnya. (hih) (analisadaily.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Longsor Sidimpuan: Anakku Tertimbun di Situ …

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*