Ribuan Masyarakat Unjuk Rasa ke Kantor TNBG, Dishut dan DPRD Madina

Panyabungan, (Analisa)

Ribuan masyarakat dari berbagai desa mengatasnamakan Forum Pejuang Revisi Peta TNBG, hutan lindung, hutan produksi terkena hutan lindung, Taman Nasional Batang Gadis, hutan produksi telah melanggar Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999

tentang hak azasi manusia, Hak memiliki (pasal 36 ayat 1 dan 2) berunjuk rasa ke Kantor TNBG Madina, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Madina dan DPRD Madina, Selasa (27/4).

Mereka menuntut hak memiliki sebagai warga Negara Indonesia sebab tanah kuburan, pemukiman serta lahan pertanian dan perkebunan sudah menjadi milik pemerintah tidak bisa disertifikasi akibat dari status tanah tersebut.

Koordinator aksi, Rahmad meminta, segera revisi SK Menhut 44 Tahun 2004, perhatikan SK Menhut Nomor P;19-2004 tentang : Penentuan tata batas Taman Nasional dengan musyawarah mupakat, laksanakan kolaborasi Pengelolaan ekosisitem TNBG satu-satunya di Indonesia TNBG melibatkan dengan mengikutsertakan masyarakat sebagai pengelola, memberikan kesejahteraan kepada masyarakat bersinggungan dengan TNBG.

“Segera kembalikan tanah yang merupakan hak milik masyarakat (tanah adat) dan tanah ulayat yang dijamin dalam Undang-undang pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan 1997.

Pejabat pengusul dan deklarator yang merencanakan harus bertanggung jawab atas segala kerugian masyarakat selama 5 tahun (hak miliknya tidak bisa di aktekan dan di sertifiasikan),” sebut Rahmad dengan dukungan tepuk tangan ribuan warga perwakilan hadir dari setiap desa terkena hutan lindung, TNBG dan hutan produksi.

117 Desa di 17 kecamatan ada 120.000 bidang tanah masyarakat telah mendapat bencana agraria terbesar di dunia dari adanya Taman Nasional Batang Gadis dan hutan lindung sehingga DPRD Madina harus membentuk pansus tentang sejauh mana permasalahan TNBG dan hutan lindung serta hutan produksi di Mandailing Natal yang tidak mempunyai tapal batas yang jelas hingga hari ini. Semuanya itu sangat merugikan rakyat yang bertentangan dengan program pemerintah yang ingin mensejahterakannya rakyatnya. Namun kenyataannya menyengsarakan rakyat karena tidak bisa memiliki lahan dan mengusahakannya karena statusnya sudah milik pemerintah dan tidak bias di kerjakan.

Baca Juga :  Pembekalan Mahasiswa Baru UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA (UGN) Padangsidimpuan T.A. 2009/2010

“DPRD Madina, DPR RI, Kepala Badan Pertanahan Pusat, Menteri Kehutanan, Komnas HAM, meninjau, memastikan kepemilikan tanah masyarakat dan tapal batas yang mengikuti Undang-undang Dasar 1945 UU RI No 39 Tahun 1999 Tentang hak asasi manusia yang menjamin hak-hak rakyat,” sebutnya.

Dia, juga menyerukan sebelum ada kepastian batas dan kepastian hukum yang jelas mengikut sertakan peran masyarakat, aparat desa, instansi terkait agar tidak ada penangkapan terhadap masyarakat yang ada di lingkungan atau sekitar TNBG, hutan lindung, hutan produksi.

“Masyarakat akan melakukan sosialisasi dan pendataan mandiri ke masyarakat agar ada kepastian data, teknis yang akurat sehingga kami memohon kepada pimpinan DPRD Madina dan anggotanya agar menghimbau aparat keamanan tidak main tangkap selagi proses demi proses dan tuntutan tercapai dan menguntungkan semua pihak dan DPRD harus mempunyai pilitikan will/keinginan dan kemauan pilitik dalam membantu rakyat,” sebut koordinator aksi.

Sementara Pimpinan DPRD Madina, Fahrizal Efendi SH di Gedung DPRD Madina mengatakan, TNBG, Hutan lindung serta hutan produksi kurang mencerminkan kesejahteraan terhadap masyarakat, kita juga turut prihatin terhadap kebijakan tapal batas TNBG yang belum jelas hingga sekarang sehingga terganjal atas hak kepemilikan serta dalam melakukan sertifikasi tanak miliknya tersebut.

” Kita wakil rakyat melalaui komisi II DPRD Madina akan melakukan kajian yang lebih dalam terhadap tuntutan masyarakat tersebut demi untuk disampaikan kepada pemerintah agar masyarakat bisa mendapatkan haknya,” sebutnya. (man)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Aspekindo Pertanyakan Dasar Dinas PU Madina Mengundang Rekanan Untuk Membagi PL

2 Komentar

  1. MAJU TERUS RAKYAT MADINA
    PERJUANGKAN HAK KITA….
    LAWAN PARA OKNUM2 YANG HANYA MEMIKIRKAN PERUTNYA SENDIRI YG BERJIWA KOMPENI….
    TNBG SUDAH MENYENGSARAKAN RAKYAT TERUTAMA YG TINGGAL DIPINGGIRAN SEKITAR HUTAN.
    JADI BAGAIMANAPUN CARANYA TNBG HARUS DITINJAU ULANG SOAL PENTAPAN TAPAL BATAS.
    JANGAN HANYA MENETAPKAN TAPAL BATAS SECARA SEPIHAK, MASYARAKAT HARUS DI IKUT SERTAKAN DALAM PENETAPAN TAPAL BATAS’
    SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA NO.5 THN 1960 DAN 1997.
    KARNA PROGRAM PEMERINTAH TIDAK SESUAI DNGAN FAKTA YG DI RASAKAN MASYARAKAT…..
    TERUSKAN PERJUANGAN KITA….
    SAMPAI TITIK DARAH……
    LAWAN ATURAN YG TIDAK PRO RAKYAT….

  2. jika para deklarator yang mau di minta pertanggung jawabannya, apa rupanya yang di rugikan tentang tnbg. kita jangn mengada ada bahwa kiat di rugikan selama 5 tahun desa yang berada di kawasn tnbg itu hanya desa Batahan dan desa aek nabara kalo saya tidak salah.kalao tnbg tidak ada lalau apa pula ancaman yang timbul, nah ini harus kita bolak balik dong………. persoalan Sertivikasi apakah semua masyarakat ingin mensertivikasi tanahnya? apa yang mau di pansuskan dprd tidak memiliki kemampuan untuk membuat pansus kalao dia kebijakan pusat ya to….. permintaan untuk tidak melakukan penangkapan sebelumadanya batas yang jelas! jadi kalo oarang berbuat salah lalau tidak di tangkap apakah kita setuju………..? jadi buatla petisi yang relistis! krna dalam pengeloaan lingkungan ada empat aspek yang harus di perhatikan aspek prasarat, ekonomi sosial dan aspek ekologis ini harus di perhatikan. jangna hanya memperhatikan keinginana kelompok ja……..

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*