Ribuan Warga Ancam Duduki Kantor DPRD Madina

Panyabungan. Ribuan masyarakat Kelurahan Tapus Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), mengancam akan menduduki kantor DPRD Madina, menyusul sengketa lahan dengan PT Madinah Madani Mining (M3) yang tak pernah selesai. Sampai saat ini, persoalan sengketa lahan tersebut terus menjadi konflik di tengah-tengah masyarakat. “Pasalnya, Pemerintah Daerah (Pemda) sampai saat ini terkesan tutup mata meskipun telah disampaikan,” kata salah salah seorang tokoh masyarakat S Nasution kepada wartawan, Rabu (5/8).

Pihaknya kata dia, akan menduduki kantor DPRD Madina sampai persoalan ini selesai, karena sampai saat ini para petinggi di Pemkab Madina belum ada iktikat untuk menyelesaikan persoalan ini.

“Mungkin dengan mengadakan aksi unjuk rasa ke kantor DPRD Madina, persoalan sengketa lahan ini segera tuntas dan tidak memakan korban jiwa lagi,” katanya.

Dikatakannya, sejak kehadiran perusahaan yang diketahui memiliki izin boksid tersebut pada tahun 2007, sampai saat ini belum ada perubahan ke arah yang lebih baik atas kehidupan masyarakat dari segi ekonominya.

“Namun meskipun izin boksid yang dikantongi PT M3, yang terjadi di lapangan hanya melakukan penambangan emas. Nah bagaimana izin ini sebenarnya mengapa emas yang diambil, dan bagaimana pajaknya terhadap negara, dan anehnya sampai saat ini dari sejak tahun 2007 PT M3 belum mengantongi Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), toh mengapa perusahaan tersebut bisa produksi ada apa ini,” katanya.

Baca Juga :  Konflik Tambang Emas Semakin Tak Berujung

Atas kondisi tersebut, masyarakat menduga kuat bahwa ada campur tangan oknum-oknum petinggi, yang sengaja memelihara perusahaan tersebut untuk dijadikan mesin ATM-nya, tanpa memikirkan nasib masyarakat yang sampai saat ini kehidupannya serba kekurangan meskipun ada perusahaan tambang emas di daerahnya. “Untuk itu, kita meminta pertanggungjawaban pemerintah daerah sejauh mana pengawasannya, terkait segala kekurangan izin yang dimiliki PT M3, baik itu amdal, Izin Ganguan Usaha (HO) dan lainnya bila perusahan tersebut terbukti tidak melengkapi administrasinya, kita meminta agar kerugian masyarakat dan negara harus dikembalikan,” katanya.

Kemudian masyarakat juga meminta DPRD Madina agar melaporkan hasil Pansus yang telah dibentuk beberapa bulan yang lalu. “Karena sampai saat ini belum ada hasil pansus tersebut dan kita menduga bahwa dalam pansus PT M3 tersebut ada permainan. Untuk itu kami masyarakat Tapus dengan terpaksa turun tangan lansung meskipun harus memakan korban jiwa,” katanya.


MedanBisnis – (zamharir rangkuti)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 4 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*