Ribut Tambang Emas Martabe, DPD Segera Surati Presiden

JAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memastikan segera menyurati Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, terkait persoalan belum juga beroperasinya tambang emas Martabe di Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumut. Langkah ini diperlukan, sehingga konflik yang ada dapat segera diselesaikan.

Demikian dikemukakan Wakil Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba, kepada JPNN di Jakarta, Kamis (11/10). “Kita akan surati Presiden, sehingga konflik jangan berlama-lama. Jadi saya setuju dengan pandangan Dekan Fakultas Universitas Sumatera Utara, Jhon Tafbu Ritonga bahwa persoalan ini harus ditangani Presiden. Karena tambang kan kontrak karya dari Presiden,” ujarnya.

Hanya saja sebelum melakukan hal tersebut, Parlindungan akan kembali turun terlebih dahulu ke Batangtoru, Tapanuli Selatan, untuk melihat secara langsung apa sebenarnya yang menjadi sumber konflik. Langkah ini diperlukan, sehingga dalam mengambil kesimpulan sebelum menyurati Presiden, DPD dapat melihatnya dengan jernih.

“Sebenarnya saya sudah pernah turun kesana beberapa waktu lalu. Tapi dalam waktu dekat saya akan lakukan lagi,” terangnya.

Langkah ini ujarnya, sebagai tindak lanjut, setelah mendengar pemaparan perwakilan PT.Agiancourt saat mendatangi DPD tiga hari lalu, Senin (8/10). Saat itu pihak Agiancourt yang didampingi Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Sumut, Untungta Kaban, memaparkan, keluhan-keluhan maupun permasalahan yang mereka hadapi.

“Mereka memaparkan bahwa secara teknis sudah tidak ada masalah lagi. Makanya mereka sangat menyayangkan mengapa operasional tambang belum juga dapat dilakukan. Oleh sebab itu sebelum menyurati Presiden, kita akan melihat dulu secara langsung kesana,” ungkapnya.

Parlindungan sendiri berpendapat bahwa masalah utama penyebab dihentikannya operasional tambang Martabe, lebih terletak pada masalah sosialisasi yang kurang baik. Padahal sebenarnya operasional tambang harus benar-benar didukung. Karena selain telah memenuhi persyaratan, juga memberi dampak yang sangat baik bagi perkembangan kemajuan masyarakat di sekitar.

“Masyarakat sekitar khawatir, nanti ada dampak mercury kalau limbah tambang di buang ke sungai. Tapi pihak tambang sudah mengatakan, hal itu tidak ada. Makanya saya akan kesana untuk lihat teknisnya aman apa tidak penanganan limbahnya,” ujar Parlindungan. (gir/jpnn)

POST ARCHIVE: This content is 5 years old. Please, read this content keeping its age in Mind
google Ribut Tambang Emas Martabe, DPD Segera Surati Presidenfacebook Ribut Tambang Emas Martabe, DPD Segera Surati Presidentwitter Ribut Tambang Emas Martabe, DPD Segera Surati Presidenlinkedin Ribut Tambang Emas Martabe, DPD Segera Surati Presidenemail Ribut Tambang Emas Martabe, DPD Segera Surati Presidenprint Ribut Tambang Emas Martabe, DPD Segera Surati Presiden

6 Comments

  1. Untuk mereklamasi lahan bekas tambang. Silahkan hubungi kami pusathandicraft produsen dan distributor cocomesh. Coir log. Jaring sabut kelapa rumput vetiver
    Pusathandicraft juga memberikan jasa pemasangan cocomesh beserta vetivernya
    085726293745

  2. Untuk Sdr.Parlindungan Purba, Silahkan coba minum dulu air limbah yang akan dibuang ke Sungai Batang Toru, bagaimana rasanya barulah cerita dan bikin surat ke Presiden…jangan hanya melihat proses pembuangan dan hasil kajian yang bisa dipelintir-pelintir. Kalau benar Anda wakil daerah, cobalah minum dulu air limbahnya….barulah cerita. Selamat mencoba..!!!.

    • Saya hanya masyarakat biasa…tapi menyikapi masalah tambang, mari kita berfikir jernih dan bukan harus menghujat dan menfitnah orang tentang kajian yang di plintir2 sebentar lagi anda yang di plintir2.. “akhirnya hita sama hita doon na martongkari”
      kalau ada ide dan saran yang membangun batangtoru kemukakan…bukan hanya ngomong gak jelas….apa visi misi ada untuk membangun batangtoru.. aku tantang dulu??? kayak gitu mau bicara tambang pula lagi…..

  3. “Parlindungan sendiri berpendapat bahwa masalah utama penyebab dihentikannya operasional tambang Martabe, lebih terletak pada masalah sosialisasi yang kurang baik. Padahal sebenarnya operasional tambang harus benar-benar didukung. Karena selain telah memenuhi persyaratan, juga memberi dampak yang sangat baik bagi perkembangan kemajuan masyarakat di sekitar.”

    Sebagai Politikus wajar-wajar saja statment ini dikeluarkan seorang perwakilan DPR, tapi perlu diperjelas juga pernyataan ini mewakili rakyat atau mewakili9 pribadi atau tujuan lain… Aneh rasanya pernyataan seperti ini, mengingat permasalahannya dari awal bukan masalah sosialisasi, tapi karena masalah adanya aturan yang tidak sesuai menurut masyarakat dilakukan.
    Baiknya bung parlindungan purba,sebelum ke batangtoru, lebih baik coba fahami apa arti CSR (Corporate Society Responsibility) serta mengetahui benar-benar apa itu AMDAL, aturan AMDAL dan proses pengeluaran AMDAL. Juga sebaiknya perlu dipelajari tentang Aturan menjaga Lingkungan tingkat Internasional sebelum datang seperti seorang Tokoh yang paling faham dan paling mengerti tentang kondisi permasalahannya.

    Jika tidak salah, masyarakat tidak pernah melarang Pertambangan Emas di batangtoru, hanya jika Pembunangan Limbah sampai masuk ke Sungai Batangtoru sebagai salah satu sumber kehidupan mereka dari jaman dahulu serta aliran pembuangan pipa melewati wilayah mereka yang tidak mereka setujui, itu perlu perhatian dan itu hak masyarakat untuk mengatakan demikian serta dicari solusinya. Jadi janganlah ada pernyataan dari pihak-pihak yang mengatakan masyarakat menghambat atau melarang tambang emas batangtoru.
    Bagaimanapun, permasalahannya kalau kita evaluasi lebih disebabkan tentang pembuangan LImbah dan AMDAL, dan kalau itu adalah akar masalanya, maka sebaiknya perusahaan konsentrasi disitu saja u menyelesaikannya. Jadi bung parlindungan sebaiknya hati-hati menempatkan atau mengeluarkan statment jika benar-benar belum mengetahui akar permasalahannya. Masyarakat Tapanuli Selatan mendukung tambang emas ini, namun untuk AMDAL dan pembuangan LImbah, kita perlu dukung upaya masyarakat tersebut demi masa depan….

  4. Apa hanya dengan menyurati Presiden..masalah bisa selesai….inilah mode gaya wakil rakyat..yang kerjanya cuma cuap..cuap….Begitu banyak masalah yang ditimbulkan Pemkab Tapsel…namun satupun belum ada yang selesai….Perlu diketahui parlindungan purba…ini terkait hidup orang masyarakat btg toru dan daerah sekitar…..bukan masalah olah mengolah….!!!!!

  5. Bah, Anggota DPD Parlindungan Purba bisa dibodohi Agincourt G-Resources, memang dasar bodoh atau pura-pura bodoh? Memang tak bermalu, berulang kali ke Tapsel mana sih kasus konflik rakyat versus konglomerat bisa beres dituntaskan si Parlindungan Purba? Konflik warga Dusun Binasari kontra perkebunan sawit Pt. Australia Indonesia Nusantara Jaya (ANJ) Agri yg udah diterimanya segepok data, konflik rakyat di Angkola Timur melawan perusahaan HTI Pt. Toba Pulp Lestari (TPL) idem dito, kini mau nyelip pula ke konflik rakyat di Muara Bt Toru dgn perusahaan Tambang Mas Agincourt G-Resources, apa ujungnya juga sami mawon? Sok ribut supaya “didiamkan”?

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*