Rp. 9,1 M Proyek Kendaraan Dinas Pemkab Padang Lawas Diduga Bermasalah

www.metrosiantar.com

plat merah 4 Rp. 9,1 M Proyek Kendaraan Dinas Pemkab Padang Lawas Diduga Bermasalah PALAS-METRO; Wakil Ketua Komisi A DPRD Padang Lawas (Palas) H Erwin Hamonangan Pane menduga, anggaran pengadaan mobil dinas di Pemkab Palas sebesar Rp9.179.500.000 yang bersumber dari dana APBD tahun 2008 bermasalah. Pasalnya, alokasi dan jenis kendaraan yang ditetapkan dalam APBD 2009 tersebut berbeda dengan realisasinya.

Hal ini dikatakan H Erwin Hamonangan Pane kepada METRO, usai rapat gabungan Komisi di Gedung DPRD Sibuhuan, Rabu (24/3). Sebelumnya, DPRD telah memanggil panitia pengadaan barang dan jasa pengadaan kendaraan dinas, yakni Kadis PU Chairul Windu Harahap, Kadis Pendapatan Nukman, dan Kabag Umum Sekretariat Kantor Bupati Arpan Nasution.

“Pagu yang dianggarkan dalam APBD Palas 2009 untuk pengadaan kendaraan dinas tersebut sebesar Rp9.179.500.000, diperuntukkan pengadaan kendaraan dengan spesifikasi 3 unit mobil 2.700 cc, 2 unit 2.500 cc, 3 unit 2.200 cc, 18 unit 2.000 cc, 6 unit 1.500 cc. Serta sepedamotor 32 unit. Namun kenyataanya yang terealisasi 1 unit mobil 2.700 cc, 4 unit 2.500 cc yang terdiri dari 2 jenis Nissan X-Trail dan 2 Fortuner. Di sinilah terdapat perbedaan antara jumlah dan cc dari yang ditetapkan,” tegas Erwin.

Dilanjutkan Erwin, proses pengadaan kendaraan juga diduga sarat dengan pelanggaran, karena pelaksanaan pelelangan sempat dua kali dilaksanakan, namun akhirnya diadakan penunjukan langsung. “Mereka beralasan saat lelang pertama dan kedua tidak ada peserta tender yang mendaftar,” ujar Erwin.

Baca Juga :  Sarmadhan Tegaskan Tak Ikut Mencalon Pemilukada Kota Psp

Selain itu, lanjut politisi PPP ini, realisasi pengadaan tidak tepat waktu. Seharusnya pengadaan selesai di akhir tahun 2009, namun ternyata sampai saat ini kendaraan dinas tersebut belum dipergunakan sebagaimana mestinya. “Yang teralisasi dan telah dipergunakan hanya untuk orang dan jabatan tertentu,” ungkap Erwin.

Ditambahkannya, hasil rapat gabungan komisi, DPRD meminta seluruh dokumen pengadaan untuk diserahkan ke sekretariat dewan agar diteliti. Dari hasil penelitian nantinya, jika ditemukan ada indikasi penyimpangan, DPRD Palas akan merekomendasikan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

“Kemudian DPRD Palas, Badan Pengawas Keuangan (BPK), melakukan audit investigasi tentang indikasi pelanggaran yang terjadi,” pungkasnya. (amr)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*