Rusuh Tolak Pipa Limbah Batangtoru karena Pemerintah Abaikan Suara Warga

Oleh: Sapariah Saturi*)

BILA investor selalu menjadi ‘anak emas’ pemerintah, suara rakyat pun kerab terabaikan. Kekesalan warga yang memuncak, tak jarang berakhir amuk massa. Contoh nyata terjadi di Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara (Sumut). Pada Selasa(30/10/12), aksi warga berakhir rusuh. Warga sejak awal menolak pemasangan pipa limbang tambang emas PT Agincourt Resources di Sungai Batangtoru. Warga khawatir pipa akan mencemari sungai yang menjadi tumpuan sumber air sekitar 25 desa di tiga kecamatan.

Hampir semua warga memanfaatkan aliran Sungai Batangtoru, untuk berbagai keperluan rumah tangga dan pengairan pertanian. Penolakan warga wajar dan realistis. Sayangnya, teriakan kekhawatiran rakyat bak angin lalu.

Warga kesal. Pada Juni 2012, terjadi amuk massa. Kendaraan milik PT. Agincourt Resources perusahaan tambang emas, dibakar saat memasang pipa pembuangan limbah.  Alih-alih mendengarkan suara warga. Pemerintah Kabupaten Tapsel dan perusahaan ternyata hanya menghentikan sementara aktivitas pemasangan pipa.

Kali ini, perusahaan justru dikawal ratusan aparat Kepolisian dan TNI, dengan memaksakan kehendak melanjutkan pemasangan pipa. Amuk warga terulang. Aksi warga pada Senin (29/10/12), diantisipasi aparat. Demo hari kedua, Selasa(30/10/12), terjadi amuk massa, setidaknya satu mobil di bakar dan empat mobil dirusak.

“Mobilisasi kekuatan aparat sehari sebelum kerusuhan di kantor Camat Batangtoru, tidak hanya bentuk pemaksaan dan arogansi juga bukti negara pemicu kerusuhan,”  kata Hendrik Siregar Pengkampanye Emas Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dalam pernyataan kepada media di Jakarta, Rabu(31/10/12).

Baca Juga :  Potensi Sumatera Utara

Dia mengatakan, kekhawatiran warga sangat beralasan. Sebab, analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) seharusnya menjadi acuan rencana proyek tambang Martabe, diduga tidak memenuhi unsur keabsahan. Salah satu, tidak ada keterlibatan warga dalam penilaian amdal. “Misal, dalam dokumen daftar hadir rapat komisi Amdal 27 Juli 2012, tidak ada satu pun perwakilan warga,” ujar dia.

Bukan itu saja. Kepolisian Daerah Sumut, memanggil sekitar empat orang termasuk Ketua Komisi Penilai Amdal Kabupaten Tapsel untuk diperiksa terkait dengan Amdal perusahaan ini. Kejanggalan ini, mengindikasikan proyek tambang Martabe ini sarat manipulatif.  “Sangat mungkin limbah tambang yang dibuang tidak hanya air hasil olahan. Ini menjadi salah satu kekhawatiran warga menolak pemasangan pipa.”

Hendrik menilai, pejabat pusat dan daerah, khusus kasus Batangtoru sangat tidak sensitif. “Kemarahan warga, jauh sebelumnya mesti sudah menjadi pelajaran berharga agar tidak diulang. Dengan membiarkan perusahaan melanjutkan rencana dikawal kekuatan aparat negara, secara tidak langsung memfasilitasi proses kemarahan warga.”

Untuk itu, Jatam menuntut rencana pemasangan pipa dihentikan dan operasi tambang PT. Agincourt Resources ditinjau ulang . “Hingga tidak menimbulkan kerugian material dan nyawa di kemudian hari.” Jatam juga mendesak, pemeriksaaan sekitar 24 orang di Polres Tapsel, agar mempertimbangkan dasar penolakan warga karena hak mereka tidak diindahkan.

*) www.mongabay.co.id

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 7 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Berkaca dari AS, Melawan Kriminalisasi oleh Produsen

4 Komentar

  1. He.. hee… , Seharusnya Pemkab Tapsel HARUS BISA melindungi hajat hidup dan hak konstitusional rakyat terkena dampak limbah, bukan malah jadi antek asing japurut pusat. pt Ar kok diharap membuktikan? Emang mereka datang ke Bt Toru cuma jual kecap membodohi rakyat, menyogok penguasa, setelah sekian tahun mengeruk SDA lantas meninggalkan TSF tailing alias danau limbah. Si Syahrul saja yg mau ditokohi Saulian dan Baduaman buat rekayasa Amdal buang limbah ke hulu Aek Bt Toru, kolusi sama pt Ar hemat biaya tanam pipa ke laut. Rakyat terkena dampak limbah yg menurut perundangan berhak ikut menentukan kemana limbah dibuang, malah dipaksa wajib terima limbah di buang ke kampung mereka. Rakyat menolak, ditangkap NICA, KNIL, Marsose repoeblik reformasi.
    Sesudah Freeport tak ada lagi tambang buang limbah ke sungai, Newmont Minahasa dan Nusa Tenggara semua buang ke laut, kecuali Kelian Kalimantan yg hingga rusuh terus. Kabupaten TAk Pernah SELesai kini ngekor, makanya klu nanti Muara Bt Toru termasuk Danau Siais penampung aliran air Aek Bt Toru tercemar, warga hijrah saja numpang hidup ke Marancar kampungnya Syahrul.

  2. Seharusnya pt Ar. HARUS BISA membuktikan pd masyarakat kalau limbah tersebut aman untuk dibuangkan di sungai itu pun bila dilaksanakan, dengan cara mengkomsumsi air tersebut layak untuk diminum kalau takut bisa dengan cara lain misalnya membuat kolam ikan yg dialiri air limbah yg di klaim aman oleh pt ar. Bila ikan di kolam tersebut hidup berarti air tersebut aman, tp tidak selesai begitu saja kolam ikan tersebut harus di awasi oleh masyarakat terus menerus agar masyarakat percaya, sebenarnya yg perlu di sini cara pembuktian kemasyarakat bukan klaim sana sini bahwa air tsb aman utk di buang ke sungai , karena yg merasakan dampak nya adalah masyarakat bukan perusahaan .

  3. Bangun LP2TS, elu kagak usah bertele-tele, itu analisa yuridis Kahanggimu si Hendrik Jatam udah pas. Hulu kasus yg kini bermuara ke konflik ya Amdal produk si Ongku bupati di akhir periodenya, hebatnya kedua antek si Ongku yakni Saulian Ass-II dan Baduaman Kadistam bisa menipu Syahrul bupati bahwa Amdal Agincourt “karya” si Ongku telah teruji secara yuridis. Penyidikan Reskrimsus Poldasu udah benar, sayangnya kemudian macet akibat pressure politik. Padahal biang kerok Amdal tidak memenuhi unsur absah ya si Ongku, Saulian, Baduaman. Mestinya Syahrul bupati kini –jangan lugu percayai antek bupati lama– serahkan ketiga Tersangka ini ke ranah hukum, lantas revisi Amdal dgn ikutkan rakyat terkena dampak jadi Komisi Penilai Amdal. Komisi bentukan baru menilai kemana mau dibuang limbah, ke hulu atau hilir ataukah ke muara? Klu gini polanya, dijamin rakyat semua bakal pulang bobok ke gubuk mereka.

  4. Kalau areal dan lokasi tambang dapat digali sampai ke perut dan kerak bumi natinya, dan membuat lobang besar mereka mampu, kenapa sih hanya untuk membuat bendungan air (situ) sebagai penampung air limbah tambang (tailing) mereka tidak mau…? atau mereka pikir supaya rakyat dan masyarakat sajalah yang menikmati limbah dan sampah mereka di hilir, dimanakah logikanya dan dimana nurani para pemilik modal itu ? Dan yang menjadi pertanyaan juga adalah berapa kubikkah debit air limbah yang akan dikeluarkan tiap hari sehingga harus terpaksa dikeluarkan melalui pipa ke sungai. Dan dinegara manakah saat ini sebuah perusahaan tambang yang membuang limbah (tailing) kesungai ???? Yang punya wilayah baik areal tambang maupun non areal tambang adalah rakyat dan mendelegasikannya ke negara untuk mengelolanya. Sehingga bagi anda pemegang delegasi kekuasaaan entah siapapun anda apakah seba
    gai Kepala lorong dan seterusnya jangan anggap enteng atau tidak memperhitungkan keberadaan penduduk Batangtoru sebagai stakeholder (pemangku kepentingan)atas segala kegiatan apapun yang ada diseluruh wilayah Batangtoru. Barangkali negara ini belum lahir dan merdeka, luat atau wilayah adat Batangtoru sudah ada dan beridiri, maka janganlah pemerintah daerah (in casu Pemda Tapsel) sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat mengamputasi kedudukan masyarakat adat sebagai pemegang hak ulayat di Batangtoru. Perlu juga menjadi perhatian kita bahwa tanpa adanya kegiatan penambangan emas di Batangtoru, masyarakat disana tidaklah terhalang untuk maju dan melanjutkan kehidupan mereka, buktinya sebelum kedatangan kaum pemilik modal ini ke Batangtoru, kehidupan masyarakat berjalan normal tanpa adanya polemik. Mari mengedepankan humaniora (kemanusiaan) dalam masalah eksistensi tambang mas ini, karena kegiatan tambang emas itu tidaklah selalu menjadi emas bagi masyarakat sekitarnya. Kalau proses pembuangan limbah tetap dapat dilanjutkan oleh karena upata intervensi atau adanya stressing (penekanan) perusahaan lewat aparat keamanan kepada masyarakat, hal itu bisa saja mulus, namun ingatlah bahwa sungai itulah yang nantinya akan bicara bukan lagi manusia yang ada disekitar sungai.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*