RUU Pilkada Dinilai Mempersempit Calon Independen

(ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma) Walikota – Bupati Tolak Pilkada oleh DPRD Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Isran Noor (keempat kiri) dan Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Vicky Lumentut (keempat kanan) bersama perwakilan bupati-walikota menggelar rapat koordinasi luar biasa membahas polemik RUU Pemilihan Kepala Daerah, di Jakarta, Kamis (11/9). Apkasi dan Apeksi menolak secara tegas pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD, serta mengimbau pemerintah agar mengambil kebijakan pikada langsung.

Jakarta, Deputi Direktur Perkumpulan Untuk Pemilu Demokrasi (Perludem) Veri Junaidi berpendapat bila RUU tentang Pemilu Kepala Daerah oleh DPR RI disetujui untuk disahkan, maka akan mempersempit ruang untuk calon independen atau non-partai.

“Bagaimana calon independen mau menggunakan hak dipilih mereka? Yang memilih (di DPRD) kan orang-orang partai,” kata Veri saat ditemui di aksi Koalisi Kawal RUU Pilkada di Bundaran HI, Jakarta, Minggu.

RUU Pilkada akan menghambat para calon yang selama ini berkecimpung di ruang independen tidak berkesempatan direkrut oleh partai politik tertentu.

“Jadi orang-orang baik, bagus, yang punya kapasitas, potensi tidak akan punya kesempatan,” katanya.

Satu-satunya yang menjadi indikator siapa yang akan terpilih sebagai pemimpin, lanjutnya, adalah kepentingan politik atau kedekatan politik dengan partai.

Perludem menolak RUU Pilkada karena mencederai demokrasi dalam arti rakyat tidak bisa menentukan pilihannya secara langsung.

Baca Juga :  Warga Ancam Boikot Pemilukada DIY

Menurut Veri, tidak relevan bila alasan politik uang dan efisiensi anggaran menjadi alasan hak warga negara untuk memilih langsung dicabut.

Ia khawatir politik uang akan lebih berbahaya bila kepala daerah dipilih oleh DPRD dan efisiensi anggaran dapat dilakukan dengan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak.

“Harus ada regulasi yang mengatur tentang pengaturan dana kampanye, pemilu serentak dan pembatasan dana kampanye. Tidak serta-merta menarik hak pilih rakyat,” tutupnya.  (SDP-86/S023)/(ANTARA News) –

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 6 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*