Saatnya Berjuang Mendirikan Kabupaten Bandar Natal

Oleh: Musriadi Musanif *)

5412416158 4e2d8154aa Saatnya Berjuang Mendirikan Kabupaten Bandar Natal
MENGHADANG SAMUDRA – Sejumlah nelayan Kecamatan Batahan, Mandahiling Natal, mendorong perahu mesin mereka menghadang Samudra Hindia yang ganas itu. Kini mereka benar-benar melarat. Harapan untuk ‘merdeka’ dalam kabupaten sendiri cukup tinggi bagi merajut kesejahteraan anak cucu mereka di masa mendatang. (Photo: Musriadi Musanif)

DERITA masyarakat pesisir Barat Sumatra Utara yang selama ini bergabung ke Kabupaten Tapanuli Selatan, untuk kemudian dimekarkan dan masuk ke Kabupaten Mandahiling Natal, sudah demikian membuat hiba di hati. Agaknya, janji pembangunan apapun yang disampaikan pemerintah dan legislatif, mereka tidak akan percaya lagi.

Keterasingan dengan segudang kemelaratan yang paling menonjol, dapat ditemukan di Kecamatan Sinunukan dan Batahan. Kemudian disusul Natal, Lingga Bayu, Ranto Baek dan Batang Natal. Hutan-hutan di daerah itu sudah habis ditebangi. Jutaan kubik kayu telah dikirim ke luar negeri melalui Samudra Hindia sejak belasan tahun lalu. Kini, hutan-hutan gundul itu ditanami kelapa sawit oleh perusahaan-perusahaan besar.

Kendati dari hasil bumi, laut dan hutannya telah mendatangkan uang triliunan rupiah ke kocek cukong, oknum pemerintah yang korup dan ‘para pemain’, namun nasib Batahan, Sinunukan dan daerah-daerah di pantai barat itu tidak pernah berubah. Tidak ada pembangunan infrastruktur yang cukup berarti digulirkan di sana. Rakyat di daerah-daerah itu kini terkesan ditinggalkan, baik oleh cukong dan investor, maupun oleh pemerintahnya sendiri.

Maka jadilah Batahan, Sinunukan, Rantobaek, Batang Natal, Natal dan Linggabayu ibarat tebu, habis manis sepah dibuang. Setelah dikuras segenap potensi kekayaannya, tinggallah kemelaratan bertabur di mana-mana. Kini, di tengah kemelaratan itu, lahan-lahan tidur milik rakyat yang tak bisa digarap karena ketiadaan modal, perusahaan perkebunan kelapa sawit bersakala besar pun, patut diduga, melakukan penyerobotan lahan pula.

Adakah solusi bijak untuk mengatasi persoalan ini? Berharap untuk mendapat perhatian sungguh-sungguh dari Pemkab Madina dan Pemprov Sumatra Utara, nampaknya ibarat pungguk merindukan bulan. Agar mereka bisa mengalami perbaikan nasib dan peningkatan kesejahteraan, serta mendapat jatah untuk perbaikan infrastruktur, nampaknya berjuang untuk ‘memerdekan diri’ dari Madina dan Sumut, menjadi sebuah solusi yang cukup masuk akal.

Baca Juga :  Korupsi? Kenapa Tidak?

Mendirikan Kabupaten Bandar Natal dan turut bersama-sama Padanglawas, Padanglawas Utara, Tapanuli Selatan, Kota Padangsidempuan dan Madina membentuk Provinsi Sumatra Tenggara (Sumtra), menjadi salah satu alternatif yang memungkinkan untuk dipertimbangkan.

Di DPRD Madina memang pernah berkembang wacana untuk memekarkan Madina dengan mendirikan kabupaten baru: Bandar Natal. Kecamatan yang akan bergabung adalah Batang Natal, Lingga Bayu, Sinunukan, Rantobaek, Batahan, Natal dan Muara Barang Gadis.

Ketika gagasan ini disosialisasikan, ternyata mendapat sambutan hangat dari masyarakat setempat. Sambutan hangat itu wajar, karena hasrat untuk ‘merdeka’ itu sebenarnya sudah lama, jauh sebelum Kabupaten Madina didirikan.

Berdasarkan referensi yang dihimpun dari www.antarasumut.com dapat diketahui, Natal telah dikenal dalam peta pelayaran dunia ketika sejumlah pelaut Portugis mendarat di bandar itu sekitar abad ke-15 untuk kemudian merayakan Hari Natal. Para pelaut itu adalah anak buah Vasco da Gama yang mendartat di Calcutta, India, setelah mengitari Tanjung Harapan, Afrika.

Versi lain, nama Natal adalah pusat di mana ulama-ulama sufi menyebarkan Islam dari pesisir ke bumi Mandahiling. Dalam versi ini, Natal berasal dari ungkapan Bahasa Minangkabau, Ranah nan Data (tanah yang datar). Argumen ini muncul karena corak budaya masyarakat Natal (termasuk juga Batahan) tidak begitu berbeda dengan corak budaya masyarakat Minangkabau. Cerita yang berkembang, Natal ditemukan oleh keturunan raja-raja Minangkabau yang ingin memperluas kerajaan mereka.

Baca Juga :  Perubahan atau Frustrasi Politik?

Kawasan pantai barat ini memiliki kekayaan alam yang patut dihandalkan,  tapi belum terjamah seluruhnya. Hutan alamnya sudah lama rusak, karena perambahan hutan yang ugal-ugalan selama kekuasaan Orde Baru dan nyaris lepas kendali. Komoditas alam lainnya yakni sarang burung walet yang harganya cukup tinggi di pasaran Asia terutama Singapura, Taiwan, Hongkong dan Jepang. Negara pemasok lainnya ke pasaran ini yakni Thailand. Masih belum jelas siapa penguasa sarang burung walet sekarang ini, pemda atau kroninya pejabat.

Kini harapan benar-benar bergantung pada kekompakan masyarakat pesisir barat Sumut itu untuk mewujudkan harapan bersama, sebuah kabupaten baru dan provinsi baru yang mengerti akan penderitaan dan keterpencilan mereka selama ini. Kabupaten Bandar Natal benar-benar sebuah harapan. Soal provinsi? Tergantung keadaan nantilah: boleh tetap di Sumut, bisa juga turut mendirikan Sumtra atau malah bergabung dengan Sumbar.

*) Penulis adalah wartawan di Harian Umum Singgalang, Padang. Pernah beberapa kali melakukan perjalanan jurnalistik ke kecamatan-kecamatan di pesisir barat Sumut

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*