Saatnya Sumut Menggugat!

Oleh : David Lee Hutabarat *)

sumut250209 Saatnya Sumut Menggugat!Sumatera Utara dengan ibukotanya Medan adalah salah satu provinsi di negeri kita ini yang kaya akan sumber daya alamnya, seperti perikanan, tambang emas di Tapanuli Selatan, kayu dan lain sebagainya. Belum lagi ditambah dengan hasil pertanian dan perkebunan yang melimpah dikarenakan tanah di provinsi ini tergolong subur, seperti buah-buahan dan sayuran dari Tanah Karo, kopi dan durian dari Dairi dan Nias, beras dari Tapanuli Utara dan Deli Serdang, serta sawit dan karet dari perkebunan di Serdang Bedagai dan Labuhan Batu, begitu juga dengan hasil-hasil pertanian dari kabupaten yang lain. Ini belum termasuk bertaburnya pariwisata di provinsi ini, sebut saja eksotisme Danau Toba -yang menjadi ikon provinsi ini-, sejuknya Berastagi, dan putihnya pasir di pantai-pantai Tapanuli Tengah. Tentu bisa dibayangkan begitu luar biasa karunia yang diberikan Tuhan kepada rakyat Sumatera Utara bila dimanfaatkan dengan baik dan seoptimal mungkin.

Apalagi ditambah dengan stabilnya keadaan sosial politik di provinsi ini yang walaupun dihuni oleh beranekaragam etnis dan agama tetapi masih mampu menjaga kekondusifannya.Tentu ini juga semakin mempermudah jalannya roda pemerintahan dan perekonomian di sini.

Benarkah Demikian?

Namun kenyataan pahit masih harus dihadapi masyarakat Sumatra Utara yang notabene memiliki sumber daya alam yang melimpah. Jalan-jalan masih banyak yang rusak yang tiap tahun selalu saja diperbaiki, sekolah masih banyak yang memiliki gedung dan infrastruktur yang buruk, pemadaman listrik yang masih sering terjadi, begitu juga dengan pengangguran yang relatif masih tinggi. Banyak para lulusan perguruan tinggi yang masih kesulitan mencari pekerjaan, apalagi yang hanya bermodalkan ijazah SMA ke bawah.

Hal ini tentu merupakan hal yang menyedihkan sekaligus aneh di daerah yang memiliki banyak hasil alam dengan kondisi sosial-politik yang relatif stabil. Bagaimana mungkin daerah yang notabene kaya akan hasil alam dan perkebunan masih kesulitan memberi pekerjaan bagi putra-putrinya? Bisa saja hal ini mengakibatkan pergolakan sosial di dalam masyarakat, apalagi Menteri Keuangan Agus Martowardojo pernah mengutarakan bahwa harga BBM akan dinaikkan tahun depan. Dengan mudah kita dapat memprediksi bahwa tahun depan akan terjadi banyak rasionalisasi yang mengakibatkan kekondusifan Sumut menjadi terganggu.

UU No.33/2004

Masyarakat tentu gusar sangat gusar bila kondisi di atas terus-menerus terjadi dan tanpa perbaikan yang signifikan. Kemana semua hasil sumber daya alam dan perkebunan Sumut yang melimpah ruah itu? Jawabannya adalah : ke pemerintah pusat ! Dana bagi hasil dari perkebunan yang diterima Sumut selama ini adalah sangatlah tidak adil dan mengecewakan, bahkan bisa dibilang tidak ada. Di UU No.33/2004 tidak jelas bagaimana pembagian dana hasil bagi perkebunan, padahal di sektor Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan sangat jelas diatur, yakni 20 persen untuk pemerintah pusat dan 80 persen untuk daerah (analisadaily.com,Minggu). Sudah tidak bisa disangkal lagi bahwa Sumut dalam hal hasil bagi perkebunan “tekor” dan “kalah telak” dibuat pemerintah pusat.

Baca Juga :  ( Memperingati Hari Buruh, 1 Mei 2012 ) - Eksistensi dan Akar Permasalahan Buruh?

Bab V UU No.33/2004 yang mengatur tentang dana bagi hasil sama sekali tidak ada menyebutkan pembagian hasil perkebunan kepada daerah, bahkan kata “perkebunan pun tidak ada di bab tersebut. Dalam pasal 12 di bab yang sama tercantum amat jelas pembagian Dana Bagi Hasil sumber daya alam antara pemerintah pusat dengan daerah, namun sama sekali tak disebutkan tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan. Apakah ini ada unsur kesengajaan oleh pemerintah pusat?

Sumatera Utara yang kaya akan perkebunan seperti perkebunan sawit dan karet yang menghasilkan banyak devisa dan bisa dibilang menjadi tulang punggung perekonomian tentu tidak pantas berdiam diri melihat kenyataan ini. Devisa yang dihasilkan dari sektor perkebunan saja bisa menghasilkan banyak demi kesejahteraan orang banyak di daerah ini.

Mari kita berandai-andai, ada dana Rp.220 triliun devisa ekspor dan 28,3 triliun pendapatan bea keluar atau pajak ekspor dari sektor perkebunan sawit dan karet yang dihasilkan oleh daerah ini. Dana sebesar itu sudah bisa digunakan untuk membangun 22 jalan tol sepanjang 75,7 km seperti jalan tol Solo-Semarang yang keseluruhannya “hanya” berbiaya tidak sampai 10 triliun rupiah atau dengan kata lain dana tersebut lebih dari cukup untuk membuat jalan tol Medan-Tebing Tinggi yang berjarak hampir sama dengan jarak Solo-Semarang. Tentu sudah bisa dibayangkan efisiensi penggunaan waktu bila kita bepergian dari Medan ke Tebing Tinggi. Dana sebesar itu juga bisa dimanfaatkan untuk membangun puluhan ribu gedung sekolah baru, beasiswa bagi para pelajar dan mahasiswa, meningkatkan pelayanan kesehatan seperti memberikan program berobat gratis pada masyarakat, perbaikan pertanian dan irigasinya serta pemeliharaan perkebunan yang ada di daerah ini.

Judicial Review

Pemerintah provinsi Sumatera Utara harus mengupayakan merebut dana bagi hasil perkebunan supaya masuk ke kas daerah. Tentu caranya tidak dengan mengemis atau bahkan dengan demonstrasi, tetapi dengan cara yang elegan dan efektif yakni dengan menggugat ke Mahkamah Konstitusi UU No.33/2004. Seperti kita ketahui, Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Prof.Mahfud MD ini ibaratnya “polisi pasif”, baru bertindak jika ada yang melapor. Pemprovsu,dalam hal ini Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho, harus dengan segera menggalang kekuatan dengan bupati dan walikota se- Sumut supaya memiliki “amunisi” yang lebih kuat untuk melakukan uji materil terhadap UU tersebut. Di sini juga tentu diperlukan juga dukungan politik dari DPRDSU supaya pemerintah pusat terbuka matanya bahwa rakyat Sumut sangat menginginkan pembagian dana perkebunan yang adil.

Baca Juga :  Lembaga Kursus dan Pelatihan di Tap-Sel yang Terabaikan

Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho harus segera mengambil tindakan yang nyata (real action) untuk memperoleh dana bagi hasil perkebunan tersebut, karena sudah bertahun-tahun kita menuntut ke pemerintah pusat dalam hal ini Menkeu, Meneg BUMN, dan DPR RI untuk segera merevisi UU tersebut tetapi tidak dihiraukan dan hanya diberikan janji-janji manis tanpa realisasi. Dan Plt Gubsu tak perlu khawatir karena banyak pengacara Sumut yang memiliki kualitas cukup mumpuni untuk melakukan uji materil ini, baik yang berdomisili di Medan maupun di Jakarta.

Masyarakat Menanti

Kalau perlu, dan ini memang sebaiknya dilakukan, Pemprovsu juga bekerjasama dengan pemerintah daerah lainnya seperti Riau yang juga kaya akan perkebunan sawit untuk “satu bahasa” menggugat UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Pemprovsu juga bisa belajar dari pengalaman yang dilakukan Pemprov Kalimantan Tengah serta kabupaten se-Kalimantan Tengah yang menguji materil UU No.41/1999 tentang Kehutanan yang dianggap merugikan daerahnya ke Mahkamah Konstitusi, dan ternyata Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan mereka.

Masyarakat tentu saja sangat menanti Pemprovsu melakukan tindakan yang nyata dalam memperjuangkan Dana Bagi Hasil Perkebunan demi kesejahteraan bersama. Masyarakat sudah lelah bahkan jenuh menantikan realisasi lobi-lobi yang dilakukan anggota DPR RI asal Sumut di Senayan sana.

Bila Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho berhasil dalam memenangkan gugatan ke MK, maka tentu saja masyarakat Sumut akan sangat berterimakasih dan mengingat hal ini sebagai salah satu prestasi Pemprovsu dan jajarannya. Jadi, tunggu apalagi Pak Gatot? Ayo Bung, kita gugat ke MK ! ***

*) (Penulis adalah alumnus Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris Unimed, mantan anggota Senat Mahasiswa Universitas Negeri Medan dan sekarang staf pengajar di STIKes Medistra Lubuk Pakam)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 7 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

2 Komentar

  1. Bravo untuk idee plus provokasi David Lee Hutabarat yg punya wawasan jauh ke depan. Namun perlu dicatat Gatot Gubsu, Nurdin Lubis Sekda, Saleh Bangun DPRD, Balaman Tarigan GAPKI-Su kan decision maker final level Sumut. Yg mesti duluan dipacu si Aspan Sofyan Batubara Kadisbunpropsu agar proaktif menggalang semua elemen satu barisan pressure ke MK. Ingatkan Aspan, jangan dia cuma otak-atik kasus-kasus “teri” konflik PBSN PT. MAL dengan PT. Tri Bahtera Srikandi serta PT. Rendy Permata Raya di Pantai Barat thok. “Pausnya” di Pantai Timur yg dah seratusan tahun sejak era Hindia-Belanda ambtenar kebon leha-leha nyantai kasi upeti ke priyayi nasional di Batavia sampai kini Jakarta, sementara Sumut cuma kebagian remah serpihan saja.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*