Sampai Kapan Pemadaman Bergilir Terus Dilakukan?

Oleh: Rohani Elita Simanjuntak.

Rakyat Sumatera Utara terkhususnya warga kota Medan mungkin menganggap bahwa pemadaman listrik sudah benar-benar berakhir dan tidak akan ada lagi aksi pemadaman bergilir yang dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara.

Namun celakanya, pasca pelaksanaan Pemilu Legislatif 9 April, PLN kembali berulah dan beberapa hari ini kembali terjadi pemadaman listrik bergilir (byarpet). Hal ini tentu menjadi bukti nyata bahwa PLN belum juga berhasil menemukan solusi yang konkrit dan holistik dalam upaya menyelesaikan permasalahan listrik di negeri ini.

Rakyat patut bertanya, harus berapa lama lagi rakyat bersabar dan menahan diri menghadapi instansi pemerintah yang seharusnya menyediakan penerangan, namun malah menyebarkan kegelapan?

Byarpet Sumber Kerugian

Jika hari ini dilakukan survey “kebencian” dan “kekecewaan” kepada seluruh penduduk Sumatera Utara terkhususnya warga Kota Medan, maka sudah pasti koruptor yang akan mendapat predikat paling dibenci oleh masyarakat. Sementara itu, Perusahaan Listrik Negara pasti akan mendapatkan predikat paling mengecewakan sebagai instansi pemerintah akibat krisis listrik yang tak kunjung selesai.

PLN merupakan instansi pemerintah yang dibentuk sebagai amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan PP Nomor 17 tahun 1972. Maka sudah seharusnya PLN mampu memberikan pelayanan listrik terbaik kepada seluruh rakyat Indonesia di era modern, dan bukan malah menjadi sumber kerugian bagi rakyat Indonesia.

Masyarakat Indonesia di wilayah Sumatera Utara terkhususnya warga Medan sebenarnya sudah cukup sabar menghadapi krisis listrik dari tahun ke tahun. Pemerintah dan PLN seolah tidak mau belajar dari negara-negara maju dalam hal penyediaan listrik bagi seluruh warganya, padahal teknologi canggih mengandalkan energi terbarukan jelas-jelas dapat dikembangkan di negeri ini dengan sumber daya manusia Indonesia yang memadai.

Sebaliknya, mengenai kepastian berakhirnya krisis listrik, hampir tak ada informasi yang jelas dan dapat dipercaya dari pejabat BUMN maupun petinggi PLN. Informasi yang diberikan pihak PLN nyatanya isapan jempol belaka yang “hari ini” diucapkan namun esok hari sudah dilupakan.

PLN seharusnya mampu menyediakan listrik bagi pelanggannya, sebab PLN merupakan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum sesuai dengan PP No.17/1972. Maka wajar jika rakyat berulang kali marah sebagai akibat aksi pemadaman yang terus terjadi.

Baca Juga :  DPR Borjuis, Penegak Hukum Psikopat

[iklan size=’kiri’]Rakyat Marah, PLN Berbenah

Ada aksi tentu ada reaksi. Demonstrasi yang terjadi beberapa bulan yang lalu merupakan reaksi akibat ulah PLN yang terus melakukan pemadaman. Demonstrasi adalah bentuk protes masyarakat untuk menunjukkan kemarahan dan ketidakpuasan kepada pemerintah dan PLN.

Contohnya demonstrasi aliansi gabungan badan eksekutif mahasiswa, buruh, LBH, INTI Medan dan Apindo seperti yang terjadi di depan kantor PLN dan kantor Gubernur Sumatera Utara di Jalan Diponegoro, Rabu (5/3/14), merupakan salah satu bentuk protes masyarakat yang menginginkan krisis listrik berakhir.

Selain itu, warga Kota Medan juga sampai harus membukukan tanda tangan dan memberi kritikan lewat media cetak maupun media sosial sebagai bentuk protes lainnya. PLN tentu tidak ingin dianggap sebagai instansi pemerintah yang gagal dalam melistriki seluruh rumah di Indonesia. PLN tentu tidak mau jika singkatan PLN diubah menjadi Perusahaan Lilin Negara dan dijadikan bahan sindiran dalam percakapan masyarakat sehari-hari.

Oleh karena itu, PLN harus segera berubah dan berbenah. PLN harus memperbaiki kinerja seluruh jajarannya agar benar-benar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat. PLN sebagai sebuah BUMN harus bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah untuk segera mencari solusi yang konkrit dan holistik bagi penyelesaian masalah ini.

Pihak PLN jangan mengharapkan listrik dapat dihemat, sebab listrik merupakan kebutuhan primer yang menjadi kunci penggerak roda ekonomi. PLN seharusnya menggenjot diri untuk segera meningkatkan pasokan listrik dan memperbaiki segala kerusakan yang ada dan bukan malah menjadikan kebijakan penyewaan genset bernilai miliaran rupiah sebagai solusi.

Rakyat tentu tidak setuju kalau PLN hanya mengandalkan genset. Ketua Apindo Medan, Rusli Laswin, juga menyatakan bahwa penyewaan genset bukanlah solusi yang tepat dilakukan Pemerintah Provinsi Sumut. Hal ini merupakan bentuk pemborosan dan ditakutkan akan dijadikan ladang korupsi yang baru.

Penulis mengharapkan agar pemerintah, PLN dan rakyat dapat bergandengan tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Pemerintah bersama PLN dituntut mampu memperbaiki kinerja jajarannya yang buruk. Sebaliknya masyarakat juga diharapkan dapat bersama-sama berjuang lewat aksi damai dan kritikan di media terkait permasalahan listrik, dalam rangka upaya pengawasan atas kinerja PLN dan pemerintah.

Baca Juga :  Pemindahan Pemerintahan Tapanuli Selatan tidak terlaksana setelah melewati Batas Waktu Proses pemindahan

Disisi lain, PLN juga harus berani menindak tegas seluruh jajarannya yang korup, sebab hingga saat ini ada kesan pemerintah Pusat yaitu Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN hanya lepas tangan dan terkesan melupakan janjinya, padahal rakyat Sumatera Utara, bahkan Aceh dan Riau sudah sangat lama menanti penyelesaian krisis listrik tersebut.

Jika diperlukan, PLN dapat berkoordinasi dengan institusi BPK untuk kembali mengaudit secara detail keuangan PLN. Selain itu, KPK diharapkan turun tangan dan segera memeriksa para petinggi PLN, karena patut diduga masih ada kasus korupsi yang belum terungkap.

Pada akhirnya, PLN tidak boleh melupakan visinya untuk diakui sebagai perusahaan kelas dunia lewat misi yang diembannya. PLN diharapkan segera berbenah dan mulai memanfaatkan sumber daya alam di bumi pertiwi yang belum tersentuh sama sekali seperti arus laut, panas bumi, angin maupun beberapa air terjun lainnya di Sumut.

Jika krisis listrik ini dibiarkan berlarut-larut, maka dampak negatifnya masyarakat-lah yang akan menjadi korban. Alhasil pengusaha dan pekerja tidak hanya akan menanggung kerugian materil, namun juga mengalami kerugian lainnya seperti kerugian administratif yang menjadikan birokrasi berjalan kurang efektif dan efesien.

Hal itu tentu akan menghambat laju perekonomian. Oleh karena itu, mudah-mudahan PLN segera dapat merealisasikan janjinya untuk memenuhi kebutuhan listrik di Sumatera Utara sehingga tidak akan ada lagi pemadaman bergilir. ***

Penulis adalah alumni FBS Universitas Negeri Medan dan Pemerhati Masalah Sosial

Sumber: analisadaily.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 6 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*