Jelang satu tahun KIB Jilid II, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengalami kesulitan jika ingin mencopot menteri yang mempunyai posisi tinggi partainya.
Tentu saja, itu dikarenakan mereka memiliki nilai tawar politik tersendiri selaku orang nomor satu di partai masing-masing. “Kalau menteri punya mandat kuat di parpolnya, SBY akan sulit reshuffle,” kata pengamat politik Burhanuddin Muhtadi saat dihubungi, Minggu (17/10/2010).
Menteri yang sulit di-reshuffle oleh Presiden, yakni ketua Umum PAN yang menjadi Menko Perekonomian Hatta Radjasa, Ketua Umum PPP yang menjadi Menteri Agama Suryadharma Ali, Ketua Umum PKB yang menjadi Menakertrans Muhaimin Iskandar,
“Contoh Menteri Agama gagal menjaga kondisi kerukunan umat beragama. Belum lama ada insiden HKBP dan Ahmadiyah. Dia Ketum PPP, tentu SBY akan kesulitan menggantinya,” ujarnya.
Dari 34 menteri di KIB Jilid II, 19 di antaranya berasal dari parpol. Sejak awal, Presiden SBY memasukkan nama mereka di barisan kursi kabinet semata-mata demi mengakomodir suara parpol yang memiliki nilai tawar.
Selain nama menteri di atas, sejumlah menteri yang juga menjadi petinggi parpol dan bermasalah dari sisi capaian kinerjanya setahun terakhir, yakni Menkum HAM Patrialis Akbar (PAN), Menkominfo Tifatul Sembiring (PKS). Bagi Burhanuddin, keduanya juga buruk dalam capaian kerja di kementeriannya selama satu tahun terakhir.
Wacana reshuffle makin kuat terdengar jelang satu tahun KIB Jilid II, 20 Oktober 2010. Terlepas berani atau tidak, SBY sebagai Presiden mempunyai hak periogerativ untuk melakukan pergantian bagi menterinya yang dianggap gagal.
Sumber : Tribun News
Leave a Reply