Sebut Monarki, Warga Yogya Tuntut SBY Minta Maaf

Perwakilan warga Yogya yang terdiri dari paguyuban dukuh "Semar Sembogo", paguyuban lurah "Ismoyo", dsb berunjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi DIY, Rabu (1/12). Mereka mendesak pemerintah agar melakukan penetapan Sri Sultan Hamengkubuwono sebagai Gubernur DIY, hal ini terkait dengan penyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal keistimewaan Yogyakarta. TEMPO/Arif Wibowo

YOGYAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didesak minta maaf  kepada warga Yogyakarta atas pernyataan monarki yang dilontarkan presiden. Desakan ini dilontarkan oleh gabungan masyarakat Yogyakarta yang melakukan demo pemanasan untuk menuntut Rancangan Undang-undang Keistimewaan DIY segera disahkan dan mencantumkan penetapan untuk pengisian posisi gubernur dan wakil gubernur DIY.

“SBY harus ksatria untuk minta maaf kepada rakyat Yogyakarta,” kata Aji Bantjono, Sekjen Gentaraja (Gerakan Semesta Rakyat Jogja) saat menyampaikan orasi kepada ratusan elemen masyarakat di Gedung DPRD DIY, Rabu, (1/12).

Menurut Aji, pihak manapun tidak diperkenankan mengkhianati dan mendoktrin warga DIY. Sebab, sesuai dengan demokrasi Indonesia yang berdasar Pancasila, maka pemerintah juga harus bisa untuk belajar berdemokrasi sesuai dengan kehendak rakyat. “Jadi jangan otoriter,” katanya,

Ketua Paguyuban Kepala Desa DIY (Ismoyo), Mulyadi mengucapkan hal senada tentang pernyataan Presiden soal monarki. “Presiden harus minta maaf karena telah mengatakan DIY monarki. Kami merasa direndahkan oleh pemerintah pusat,” ujarnya.

Siswa Sekolah Menengah Kejuruan yang tergabung dalam Kawula Ngayogyokarto Hadiningrat, yang hadir dalam demo itu, Indra Pramudia mengaku tudingan monarki yang diucapkan Yogyakarta melukai hati mereka sebagai warga Jogja. “Apalagi ini pas DIY sedang terkena bencana, kami marah dan sedih,” kata Indra.

Endah, siswi lainnya, mengaku kecewa dengan tudingan monarki yang diucapkan Presiden. Sebagai kawula Yogyakarta Endah mengaku siap referendum jika itu sebagai jalan terakhir. “Bersatu kita istimewa, bercerai siapa takut,” ujarnya mantap.

Baca Juga :  ICW Siapkan Langkah ‘Judicial Review’ UU MD3

Ketua Paguyuban Dukuh Se-DIY (Semar Sembogo), Sukiman Hadi Wijoyo mengatakan pernyataan statement SBY tentang monarki bertabrakan dengan demokrasi adalah tidak benar. “Karena yang dianggap monaki atau kerajaan hanya ada di lingkungan Keraton saja, pemerintahan Yogyakarta berjalan umum seperti provinsi lain di NKRI,” katanya.

Yogyakarta tetap istimewa yakni Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai gubernur dan Paku Alam sebagai wakil gubernur, rohnya keistimewaan. “KArena itu kami minta SBY encabut statement untuk mengubah draft RUUK tentang pengisian gubernur-wakil gubernur menjadi ditetapkan,”katanya.

Totoh Heddy, anggota DPRD DIY mengatakan pernyataan monarki itu sudah membuat luka warga Yogyakarta. Totok yakin gerakan akan berkembang hingga mencakup luar wilayah luar DIY. “Ada bekas mahasiswa yang pernah di Jogja namun kini tinggal di Lombok siap mendukung keistimewaan DIY,” kata Totok. (tempointeraktif.co)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*