Seharusnya Ada Perda Tambang di Madina

MADINA (Berita): Wakil Ketua DPRD Madina Fahrizal Efendi Nasution,SH mengatakan, untuk mencari solusi permasalahan yang kerap muncul dengan hadirnya pertambangan emas PT Sorikmas Mining yang ada di kabupaten Madina seharusnya dibuat satu Peraturan Daerah (Perda) yang memuat semua aturan atau ketentuan mengenai pertambangan.

Sehingga Perda yang akan diberlakukan nantinya dapat dijadikan acuan bagi Stake holder yang terlibat di dalamnya. Baik itu masyarakat, Pemkab Madina maupun perusahaan pertambangan itu sendiri Demikian Rizal, kepada kepada Berita, menyikapi permasalahan perusahaan tambang PT Sorikmas Mining yang acap berulang kali terjadi kericuhan antara warga dengan pihak aparat keamanan.

Dikatakannya, Perda ini sangat penting, sehingga aturan yang tertuang di dalamnya saling menguntungkan, baik bagi masyarakat, Pemkab Madina maupun perusahaan PT Sorikmas Mining itu sendiri. Selama Perda belum diperlakukan tentu ada ketimpangan sosial yang terjadi disana.

Dengan adanya Perda tersebut, jelas ada aturan yang mengimbangi keberadaan perusahaan asing yang berkedudukan di Kabupaten ini. “Dalam ketentuan Perda nantinya, dapat dilihat baik dari segi kultur, sosial, maupun biografisnya. Dengan demikian, perusahaan tersebut ikhlas melepas wilayah konsesi untuk menjadi usaha tambang rakyat.
Menurut saya lanjut Rizal, selama ini, salah satu ketimpangan sosial itu terjadi karena masyarakat merasa tidak turut dilibatkan pada perusahaan asing yang berkedudukan di Kabupaten Madina ini.

Baca Juga :  Ongku: Pemilukada, PNS harus Profesional

Para pekerja di perusahaan itu kebanyakan melibatkan orang-orang luar. Padahal putra daerah juga punya potensi untuk dapat bekerja di perusahaan itu. Sehingga terjadi ketimpangan pemberdayaan putra daerah, itu salah satu contoh kecil, ujar Rizal.
Seperti diketahui perusahaan asing yakni PT Sorikmas Mining dengan kontrak karya melakukan eksplorasi di daerah ini sudah memasuki sepuluh tahun. Dan sampai saat ini belum melakukan eksploitasi. Kenapa ini terjadi, karena tidak ada ketentuan yang mengatur hal itu, karena itu diperlukan Perda untuk mengaturnya.

“Dalam hal ini bupati juga sudah berupaya dan sangat peduli dengan rakyatnya, namun disisi lain, izin pertambangan ini kan punya Pemerintah pusat. Padahal yang diharapkan bupati bagaimana agar terjadi keseimbangan antara keberadaan perusahaan PT Sorikmas Mining dengan rakyat bisa bergandengan,jelas Rizal.

Upaya untuk penetapan Perda ini juga sudah kita upayakan dengan contoh Perda tambang seperti di kabupaten Garut yang mengatur keberadaan dengan segala ketentuan yang terkait dengan Stake holdernya.

DPRD Kabupaten Madina mendukung adanya investor, tapi investor yang bertanggung jawab dengan Pemkab untuk kesejahteraan rakyat Madina itu sendiri. Apalagi hingga sekarang ini lanjut Rizal, bagi hasil perimbangan pusat untuk daerah belum membawa keuntungan kepada daerah. Padahal keberadaan eksplorasi PT Sorikmas Mining sudah memasuki generasi ke 10 di kabupaten Madina,bebernya.

Menyikapi tindak kekerasan pihak aparat Brimob yang dibantu pihak pengamanan PT Sorikmas Mining beberapa waktu yang lalu, “sangat kita sayangkan dan tentunya kita mengecam kejadian itu. Tidak netralnya sikap aparat keamanan melakukan tindakan tidak terpuji kepada warga, ujar Rizal yang juga berada di tempat pada saat kejadian, Jumat, 22/3 yang lalu.

Baca Juga :  DBD Serang P. Sidimpuan, Satu Balita Meninggal

Kita harapkan Pemerintah pusat harus bertanggung jawab akan hal ini, sedangkan Pemerintah daerah sendiri dalam hal ini Pemkab Madina sudah melakukan berbagai upaya untuk solusi mengatasi hal ini. (lin) (beritasore.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*